Oleh Damai Hari Lubis
Oleh Damai Hari LubisBarangkali sejarah akan mencatat Jokowi sebagai sosok yang penuh paradoks. Ia disebut sederhana tapi dikelilingi kemewahan kekuasaan. Disebut jujur, namun jejak langkahnya dibayang-bayangi tanya tak terjawab. Ia dielu-elukan rakyat kecil, tapi langkah-langkahnya menjulang di atas pundak aparat yang justru kerap membungkam suara kecil itu sendiri.
Andai, ya andai. Sebab sejarah di negeri ini kerap ditulis dengan tinta spekulasi. Bila saja saat mendaftarkan diri sebagai calon Wali Kota Solo pada 2005, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) benar-benar menjalankan fungsi verifikasi ijazah Jokowi dengan penuh kehati-hatian, mendatangi UGM dan SMA-nya, memeriksa legalitas dokumen yang ia sodorkan—bukan hanya salinannya yang dilegalisir—bisa jadi cerita kita hari ini bukan tentang Presiden dua periode, melainkan perkara pidana pemalsuan dokumen.
Pasal demi pasal bisa membelitnya: Pasal 68 UU Pendidikan Nasional, disusul pasal-pasal dalam KUHP—263, 264, 266. Sebab jika dua gelar sekaligus—Drs dan Ir—ia sandang dari UGM dalam waktu yang sama, ini bukan cuma tak lazim, tapi mendekati mustahil. Kecuali kita percaya, UGM adalah Hogwarts dan Jokowi adalah penyihirnya.
Tapi siapa yang sudi memeriksa terlalu dalam, jika gelombang kekuasaan mengangkat seseorang lebih tinggi dari keraguan?
Jokowi bukan cerdas. Ia hanya nekad. Dan dalam dunia yang dikuasai oleh ketakutan dan loyalitas murah para aparat, kenekadan seringkali lebih berharga ketimbang kecerdasan. Ia memulai dari dukungan partai, dari relasi yang penuh kepentingan. Ia dibesarkan oleh jejaring kekuasaan yang tak segan menyodorkan peran kepada siapa pun yang siap bersekutu. Maka yang lahir bukan seorang negarawan, tapi manajer kekuasaan.
Sejak Solo, Jakarta, hingga ke Istana, yang Jokowi gunakan bukan alat pemikir, melainkan alat pengaman. Ia memanen para aparat yang bisa dibeli loyalitasnya, didisiplinkan diamnya, dijinakkan sumpahnya. Simbiosis mutualisme: ia naik, mereka kenyang. Dan rakyat? Tinggal menghitung sisa remah.
Seandainya aparat bersih dan tegak lurus, barangkali Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) tidak perlu bersuara lantang ke Dumas. Laporan mereka tentang dugaan pemalsuan dokumen cukup disambut aparat yang bekerja atas dasar hukum, bukan pesanan politik. Karena delik semacam itu bukan delik aduan, cukup bukti dan nyali.
Namun kenyataannya, tak hanya laporan mereka yang tak digubris, bahkan mereka justru berbalik dibidik. Roy dan Rismon Sianipar—dua ilmuwan IT yang bicara berdasar riset—dituding macam-macam. Mereka dianggap pembuat gaduh, bukan pembawa terang. Padahal yang mereka sampaikan bukan retorika politik, tapi hasil riset ilmiah. Tapi siapa peduli pada ilmu jika kuasa bisa membungkam logika?
Sejak Jokowi pertama kali menginjakkan kaki di KPUD Surakarta, andai hukum berjalan sebagai hukum, bukan alat kekuasaan, barangkali kita tidak menyebut namanya hari ini. Tapi negeri ini kerap membiarkan mitos menjadi fakta, fakta menjadi dongeng.
Maka jangan heran bila muncul pertanyaan-pertanyaan yang absurd tapi menggugah: apakah di balik kenekadan Jokowi, ada kekuatan tak kasat mata? Apakah semua ini bagian dari misi “alien” yang ingin menguji daya tahan demokrasi Indonesia? Atau ini hanya skenario gelap dari sebuah guci bernama Pandora—yang ketika dibuka, seluruh bencana dunia keluar kecuali satu: harapan?
Namun sampai kapan harapan itu bisa bertahan, bila aparat terus menjadi bagian dari guci gelap itu sendiri? Bila hukum hanya berlaku untuk yang lemah dan para penanya dibungkam oleh pasal-pasal karet?
Di titik ini, kita tak sedang bicara tentang Jokowi semata. Kita sedang menguliti sistem yang membuat seseorang seperti Jokowi bisa memanfaatkan aparat, dan aparat pun menikmati dimanfaatkan. Sebuah sistem yang melahirkan para pemimpin bukan karena keutamaan, tapi karena keberanian bermain api. Dan api ini, kini mulai membakar wibawa negeri.
Apakah kita akan terus membiarkannya? Atau justru mulai menyibak guci itu, agar yang tersisa benar-benar hanya satu: harapan. Sebab tanpa harapan, kita semua hanya akan menjadi barisan saksi dari republik yang dikhianati oleh keberaniannya sendiri.
