Fusilatnews – Ada nama yang dulu dielu-elukan sebagai wajah baru pendidikan. Nama itu, Nadiem Makarim, tiba-tiba muncul kembali, bukan dalam peluncuran kurikulum, bukan dalam kampanye “Merdeka Belajar”, melainkan dalam pengumuman yang dingin: dicegah bepergian ke luar negeri karena dugaan korupsi.
Tapi ini bukan sekadar soal hukum. Seperti biasa, hukum datang dengan baju formalnya, pasal-pasal, dan aparat yang berbicara singkat kepada wartawan. Yang luput dari perhatian adalah sesuatu yang lebih sunyi namun mendasar: etika.
Etika, tentu saja, bukan tentang benar-salah secara hukum. Ia lebih halus, lebih dalam, dan lebih sulit dihindari. Etika tak bergantung pada apakah seseorang sudah jadi tersangka. Ia bergantung pada tanggung jawab moral atas jabatan, atas kepercayaan publik yang melekat padanya.
Nadiem Makarim pernah datang sebagai “anak muda disruptif”. Membawa jargon-jargon Silicon Valley ke ranah kementerian yang berdebu oleh birokrasi lama. Namun hari ini, ia terjerat dalam hal yang sangat lama—dugaan korupsi pengadaan barang.
Pertanyaannya bukan sekadar: apakah ia bersalah? Tapi: apakah ia, dengan segala privilese yang dulu diberikan kepadanya oleh Presiden, oleh rakyat, telah mengemban tanggung jawab etik?
Etika tidak membutuhkan pengadilan untuk menunjukkan bobotnya. Ia hidup dalam perasaan malu, dalam dorongan untuk mengundurkan diri, dalam pengakuan bahwa jabatan publik adalah urusan yang tak bisa hanya diukur oleh hukum positif. Seorang menteri, bahkan mantan menteri, mestinya tahu bahwa diam pun bisa menjadi dosa.
Dan ketika Hotman Paris—pengacara flamboyan itu—berkata, “klien saya belum diberitahu,” kita makin sadar: kita hidup dalam zaman yang kehilangan rasa. Rasa bahwa ketika negara mencekal seseorang atas nama penyidikan, yang pertama-tama harus muncul bukanlah soal teknis: “sudah diberi tahu atau belum?” Tapi sebuah kepekaan: “Mengapa ini bisa terjadi?”
Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, menjawab dengan kalimat yang bisa dipelajari di manual birokrasi: “Tidak ada kewajiban kami untuk memberitahukan.” Mungkin benar secara aturan. Tapi tetap terasa ada yang ganjil. Negara, dalam kapasitasnya yang agung itu, jadi seperti robot yang hanya tahu menjalankan perintah, bukan merasa tanggung jawab.
Ingatan kita, barangkali, harus kembali ke sesuatu yang lebih mendasar. Tentang mengapa seseorang diberi kekuasaan. Tentang mengapa rakyat memilih percaya. Tentang bagaimana jabatan tak boleh hanya jadi batu loncatan ke perusahaan-perusahaan raksasa atau panggung popularitas.
Apa yang terjadi pada pengadaan Chromebook bukan hanya soal angka dan kontrak. Ia adalah cermin dari kesalahan besar: mengira bahwa teknologi bisa menyelamatkan pendidikan tanpa mengubah watak manusia. Pendidikan bukan soal digitalisasi, tapi tentang watak dan tanggung jawab.
Dan Nadiem, dalam kapasitas sebagai menteri waktu itu, tak bisa mengelak. Mungkin ia bukan pelaku. Mungkin ia pun terkejut. Tapi etika tak menunggu pengadilan. Ia menuntut pertanggungjawaban sekarang.
Dan kita, rakyat, hanya bisa mengingat lagi satu hal sederhana: kekuasaan itu titipan. Dan bila titipan itu dinodai, meskipun dengan ketidaktahuan, kita semua kehilangan sesuatu—percaya.
