Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN dapat menjadi sumber pembiayaan utama pembangunan IKN pada tahap awal atau dua hingga tiga tahun ke depan.
Kendati belum ada kepastian nilai yang akan dianggarkan oleh pemerintah untuk pembangunan IKN, Bambang berpendapat bahwa pembangunan tahap pertama dilakukan dengan APBN, dapat menjadi jangkar untuk menarik investor masuk.
Dia mengatakan saat ini hingga tiga tahun ke depan bakal membangun kredibilitas organisasi otorita IKN. Dengan begitu, menurutnya, investor pasti melirik dan tertarik masuk menanamkan modal. Apalagi berdasarkan pengalamannya di Asian Development Bank (ADB), lembaga multilateral masuk jika ada quality insurance (jaminan kualitas).
“Tentunya mereka (investor) ingin lihat keseriusan pemerintah untuk memulai,” kata Bambang dalam wawancara di kantor Tempo Senin, 21 Maret 2022.
Sebaliknya, kata dia, investor tidak akan masuk kalau keseriusan dilakukan setengah-setengah. “Jadi biasanya memberikan kenyamanan bagi investor untuk masuk. Walau masuknya sedikit. Itu auranya aura positif karena menciptakan kepercayaan,” kata dia.
Berdasarkan itu semua dia berharap bahwa dalam 2-3 tahun ini, memang utamanya pembangunan dimulai menggunakan dana dari APBN. APBN, kata dia, akan menjadi daya ungkit untuk menarik kepercayaan pasar.”Modal awal ini kami enggak boleh salah,” ujarnya.
Dia mengatakan pembangunan IKN juga bisa berasal dari masyarakat melalui crowd funding atau urun dana.”Nanti kan bisa juga dari masyarakat pakai crowd funding. Segala model creative funding akan kami eksplore,” kata Bambang.
Dia menilai keikutsertaan masyarakat dapat membuat tata-kelola pembangunan IKN baik
Anggota Komisi Keuangan DPR dari Partai Amanat Nasional, Achmad Hafisz Tohir, mempertanyakan rencana Otorita IKN Nusantara melakukan crowdfunding (urun dana publik) guna membiayai pembangunan ibu kota baru tersebut. Ia menilai Otorita IKN tidak memiliki legalitas dan kapasitas untuk menghimpun dana masyarakat.
“Apa kapasitas Otorita IKN menghimpun dana masyarakat? Satu-satunya lembaga yang bisa menghimpun dana masyarakat, sesuai UU Perbankan dan UU Keuangan Negara hanya perbankan. Sehingga mekanisme itu saya rasa sulit dilakukan,” kata Hafisz saat ditemui di sela-sela sidang parlemen sedunia (Inter-Parliamentary Union/IPU) ke-144 di Nusa Dua, Bali, Rabu, 23 Maret 2022.
Apalagi, menurut Hafisz, sebanyak 20 persen dana pembangunan IKN akan dibiayai oleh APBN. Seharusnya dana tersebut dijadikan penggerak untuk menggaet investor menanamkan modal ke IKN.
“Bagi kementerian terkait itu merupakan tantangan. Kalau sudah ada APBN masih juga menghimpun dana masyarakat, artinya mereka nggak terlalu berjuang keras,” ujarnya.
Adapun sejak proyek pembangunan ibu kota baru diumumkan, pembiayaan menjadi masalah yang disoroti publik. Sebab, ongkos pindah ibu kota itu bisa mencapai Rp 466 triliun.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menargetkan APBN hanya membiayai 20 persen dari biaya. Hingga saat ini Kementerian Keuangan masih dalam proses penghitungan anggaran untuk pembangunan tahap I IKN.
Jokowi menargetkan kepada Kepala Otorita, untuk mendatangkan 60 ribu keluarga ASN, TNI, Polri ke IKN pada 2024. Dia menghitung kalau rata-rata beranggota keluarga 3 orang, maka yang pindah ke ibu kota ada 180 ribuan orang di awal penghunian IKN.
Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Dhony Rahajoe mengatakan jumlah tersebut menciptakan pasar yang dapat menarik investor. Menurutnya, investor dapat tertarik untuk berinvestasi membangun pusat belanja, pasar, rumah sakit, sekolah, restoran, dan sarana lainnya.
Untuk menggaet minat lebih banyak, Dhony mengatakan Otorita juga akan berdiskusi dengan pemerintah mengenai insentif bagi para pionir atau penduduk dan pelaku usaha perdana di ibu kota baru. Apabila kota yang dibangun sudah berjalan, modal yang dikeluarkan pemerintah pun secara bertahap akan turun dan investasi swasta mulai naik.
“Pengusul memang harus keluar dana dari kantong sendiri, tidak bisa langsung dibiayai orang lain,” kata Dhony.
Bambang Susantono mengatakan tantangan dalam membangun IKN adalah menciptakan sebuah kota, sekaligus pusat pemerintahan. “Kalau bangun kota itu soul of the city, rohnya dan itu hanya bisa terwujud kalau ada interaksi dan kohesifitas sosial antara warganya,” kata Bambang.
Untuk mewujudkan ‘roh’ IKN itu, kata dia butuh waktu yang tidak cepat. Karena itu dia menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, bahwa pembangunan IKN membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun prosesnya.
“Enggak bisa dua sampai tiga tahun kita taruh orang nanti chemistry-nya akan jalan sendiri, nggak. Butuh waktu membangun itu agar kota ada dinamikanya,” ujarnya.
Pada kesempatan lain, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Endra Saleh Atmawidjaja menyebutkan bahwa pihaknya sudah mengantongi rincian kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap pertama. Meski begitu, hingga kini nominal kebutuhan anggaran itu masih terus didiskusikan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN atau Bappenas, dan juga Otorita IKN.
“Kita mendapatkan informasi bahwa Kementerian Keuangan siap dengan pendanaannya dari 2022-2024. Sudah disiapkan,” kata Endra ketika dihubungi, Kamis, 17 Maret 2022. “Kita sudah punya angkanya.”
Kementerian PUPR mengungkapkan sudah ada kepastian anggaran untuk membangun Ibu Kota Nusantara atau IKN. Adapun besar anggaran yang disiapkan pemerintah pusat itu diklaim cukup untuk membiayai proses pembangunan hingga tahun 2024 mendatang.
Endra memaparkan bahwa pembangunan IKN yang akan dikerjakan sampai dengan 2024 disebut sebagai tahap 1 yang terdiri atas infrastruktur dasar. Infrastruktur dasar yang sedang dan akan dibangun pada tahun ini meliputi infrastruktur jalan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah, serta bangunan-bangunan utama untuk kegiatan pemerintahan.
Sumber : Tempo
