Dalam tempo hanya 1,5 tahun, rezim Prabowo-Gibran berhasil “menorehkan sejarah” yang kelam: rupiah ambruk dari kisaran Rp15.500-an per dolar AS di akhir 2024 menjadi Rp17.300-an pada April 2026. Depresiasi lebih dari 11 persen. Level ini bukan sekadar rekor terlemah sepanjang masa — ini adalah bukti nyata kegagalan pengelolaan ekonomi yang paling menyedihkan pasca-reformasi.
Sekarang, bom waktu yang sebenarnya sedang berdetak: APBN-P 2026 yang akan diketok antara Juni hingga Agustus.
APBN 2026 dibangun di atas mimpi dan halusinasi: dengan kurs dipatok Rp16.500–16.900 dan harga minyak mentah Indonesia (ICP) hanya US$70 per barel. Realitas April 2026 sudah jauh lebih pahit — rupiah sudah nyaman di atas Rp17.000 dan ICP rata-rata sudah tembus US$77 (bahkan berpotensi lebih tinggi karena konflik Timur Tengah). Begitu APBN direvisi menjadi APBN Perubahan, seluruh asumsi makro akan dirombak naik. Angka-angka “resmi” yang baru itu akan langsung memukul keras.
Efek Domino yang Sudah Terlihat
- Subsidi energi membengkak → Defisit APBN akan melebar lebih dalam.
- Inflasi akan terkerek lebih tinggi karena biaya impor, bahan baku, dan energi naik simultan.
- Perusahaan di ujung tanduk → Margin sudah tipis, rupiah lemah membuat biaya produksi melambung. Akibatnya: PHK massal bukan lagi ancaman, melainkan kemungkinan yang sangat nyata di paruh kedua 2026.
- Stagflasi mulai mengintai — pertumbuhan ekonomi melambat sementara harga-harga terus naik. Kombinasi paling mematikan bagi daya beli rakyat kecil dan kelas menengah.
Pemerintah hingga saat ini hanya berupaya menunda dan mengalihkan masalah. Padahal penundaan bukanlah solusi; itu hanya menghitung mundur menuju ledakan. Ketika APBN-P diketok nanti, pasar, pelaku usaha, dan masyarakat akan langsung merasakan “realitas baru” yang jauh lebih getir. Harga-harga barang akan naik lagi, bansos dan belanja kementerian akan dipangkas atau direalokasi, dan ketidakpastian akan memukul kepercayaan investor.
Ini bukan sekedar fluktuasi biasa. Ini akumulasi kebijakan yang rapuh: ambisi besar tanpa fondasi fiskal yang kuat, ditambah ketergantungan impor yang kronis, di tengah gejolak global. Dulu Habibie dan Megawati mampu menstabilkan rupiah di masa yang jauh lebih sulit. Hari ini, beda presiden jelas menghasilkan beda outcome — dan outcome-nya adalah rupiah terpuruk di level terburuk sepanjang sejarah.
Juni–Agustus 2026 bukan lagi sekadar bulan biasa. Itu adalah bulan di mana seluruh ilusi APBN 2026 akan diuji realitas. Banyak ahli sudah koar-koar soal potensi chaos. Mereka tidak berlebihan.
Karena ketika rupiah sudah di level ini, dan pemerintah masih belum mampu melakukan perbaikan struktural yang berarti — hanya menunda dan mengalihkan — maka yang tersisa hanyalah menunggu waktu ledakan.
Rakyat bukanlah penonton. Rakyatlah yang akan menanggung akibatnya.
Malika Dwi Ana
