Jakarta ‐ Fusilatnews – Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, tantangan deflasi dan deindustrialisasi yang memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal menjadi persoalan mendesak yang harus segera diatasi.
Meski pada awalnya deflasi dianggap sebagai sinyal positif bagi stabilitas harga dan daya beli masyarakat, deflasi berkepanjangan justru menjadi alarm bagi kesehatan ekonomi. Saat harga terus menurun, konsumen cenderung menunda pembelian dengan harapan harga akan lebih rendah, yang akhirnya memicu penurunan permintaan, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan menekan margin keuntungan perusahaan.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) turun 0,5 persen dalam lima bulan terakhir. Meskipun penurunan ini dipengaruhi faktor eksternal, seperti harga komoditas global, perlambatan permintaan domestik menimbulkan kekhawatiran serius. Konsumsi rumah tangga—penyumbang terbesar Produk Domestik Bruto (PDB)—mengalami stagnasi.
Kebijakan moneter Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga sebagai upaya mendorong konsumsi dan investasi juga belum memberikan dampak signifikan. Di sektor perbankan, tingkat kredit macet (NPL) mulai meningkat, menunjukkan kesulitan pelaku usaha dalam membayar pinjaman. Jika tak ada intervensi tepat, hal ini bisa berdampak pada krisis likuiditas serta menurunnya kepercayaan investor.
Langkah pemerintah meningkatkan belanja fiskal melalui proyek infrastruktur strategis dinilai penting. Namun, ketidakmampuan birokrasi dalam mengeksekusi kebijakan fiskal dengan cepat dan efisien menjadi masalah utama. Apakah belanja publik ini akan efektif meredam dampak deflasi, atau justru berakhir dengan proyek-proyek mangkrak?
Di sisi lain, inefisiensi pemerintahan juga menjadi tantangan besar. Birokrasi yang lamban, kurangnya transparansi, dan tumpang tindih regulasi menghambat iklim investasi. Dalam laporan “Ease of Doing Business,” Indonesia memang mencatat kemajuan, tetapi masih tertinggal dari negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia.
Salah satu indikator ketidakmampuan ekonomi Indonesia adalah rasio Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Data terbaru Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas mencatat ICOR Indonesia berada di angka 6,7—jauh lebih tinggi dibandingkan Vietnam (4,5) dan Malaysia (3,8). Hal ini menunjukkan bahwa untuk setiap unit output, Indonesia membutuhkan investasi yang lebih besar dibanding negara-negara lain.
Penyebab utama ICOR tinggi adalah koordinasi antarkementerian yang tidak optimal. Investasi kerap kali terhambat oleh perubahan regulasi, lamanya proses perizinan, serta inefisiensi dalam pelaksanaan proyek. Proyek infrastruktur sering kali terjebak dalam perdebatan administratif yang menunda manfaat ekonomi yang semestinya bisa dirasakan lebih cepat.
Selain itu, investor asing dan domestik ragu menanamkan modal dalam proyek jangka panjang akibat ketidakpastian regulasi dan risiko politik yang meningkat. Jika masalah ini tidak segera diatasi, Indonesia akan kehilangan kesempatan besar dalam memanfaatkan momentum global yang mengarah ke Asia Tenggara sebagai pusat manufaktur baru.
Ancaman deindustrialisasi juga menjadi kekhawatiran utama. Kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun, dari 24 persen pada awal 2000-an menjadi hanya 19 persen pada 2023. Ketergantungan besar pada ekspor komoditas mentah dan minimnya investasi di sektor manufaktur bernilai tambah menjadi faktor penyebab utama kemunduran ini.
Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi deindustrialisasi dan deflasi, masa depan ekonomi Indonesia akan menghadapi tantangan yang semakin berat.
