Konstitusi kita menyiapkan singasana untuk masyarakat supaya bisa berkumpul berdaulat; UU Partai Politik, yaitu UU RI No 2 Tahun 2011, Tentang Perubahan Atas UU No.2 Tahun 2008, Tentang Partai Politik. Satu lagi UU keormasan, yaitu UU RI No 17 Tahun 2013, tentang organisasi kemasyarakatan.
Projo itu jenis kelaminnya apa,ya? Ia bukan Parpol, pun rasanya bukan Ormas pula. Mereka Bak Gerombalan yang menggeliat, sangat tercium bau gerakan lima tahunannya, penuh dengan nuasa dan aroma politik.
Projo datang ke Kartanegara setelah mendengar arahan Presiden Joko Widodo dalam forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VI Projo di Indonesia Arena, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu siang. “Kami menyimpulkan calon yang dimaksud adalah Prabowo Subianto,” kata Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi di depan rumah Prabowo, Sabtu sore.
“Kami dari Projo sepakat mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden 2024,” ucap dia.
Pertanyaan kita adalah, organisasi Projo itu masuk ke organisasi yang mana? Hingar-bingarnya lebih menonjol sebagai organisasi Partai Politik, daripada Ormas seperti Palang Merah Indonesia (PMI). Mengapa tidak menjadi Parpol saja, sepeti kisah Nasdem di awal!?. Projo tidak juga bisa dapat dikatagorikan sebagai Pressure Group, seperti Green Peace atau FPI misalnya.
Apakah Projo bisa berpengaruh kepada tambahan suara untuk Prabowo? Jama’ah Projo sebenarnya adalah mereka para pendukung Jokowi yang dahulu memang menyalurkan suaranya kepada PDIP. Jadi mereka adalah captive voter dari kelompok swing voters, yang itu juga-itu juga.
Lain Projo lain pula halnya bila mereka yang pernah memberi dukungan kepada Prabowo, dahulu, seperti dari kelompok 212. Dukungannya menjadi real sebagai tambahan suara secara signifikan untuk Prabowo.
Forum liar Pro Jokowi itu, sekaligus dapat menjelaskan potret siloet arah dan aktifitasnya. Deklarasi dukungan politik kepada Prabowo kemarin itu, adalah pedati politik Jokowi. Ia menjelaskan kemana arah dan tujuan yang ingin dilaluinya. Gerakan kemarin, adalah hura-hura politik seperti para pemabuk tuak. Kata lain adalah, lebih pas dikatakan sebagai demonstrasi politik. Ia “show off” sebagai pamer dan maneuver gerakan dukungan politik kepada Prabowo. Nyata-nyata retaliasi untuk melawan statement Megawati yang dulu memghebohkan. “jokowi tanpada PDIP, tidak ada apa-apanya”.
Walau dukungan itu bukan jaminan untuk sebuah kemanangan, tetapi ini jelas bak tari telanjang membuka aurat aib didepan Megawati dan jajarannya. Itu adalah sebuah cemo’oh politik. Apakah sebagai revenge dari ungkapan yang pernah Mega sampaikan; “Jokowi itu tiada apa-apanya, kalau tidak didukung oleh PDIP”, begitu? Opung Panda Nababan, pernah menyampaikan bahwa Jokowi itu memang sosok pendendam!.
Kehadhiran Walikota Gibran di acara Rakernas Projo, seolah-olah menjadi sang bintang. Bak satria pininggit. Kehadirannya menjelaskan warna politik tersendiri. Sikap politik PDIP terhadap fenomena Gibran sebagai bakal Cawapres, telah menjadi bahan guyonan. Gibran dinilai tidak memenuhi syarat umur. Tetapi bagi Gerindra, upaya Judicial Review di MK oleh beberapa Parpol dan Ormas, adalah harapan dan peluang untuk mencawapreskan Gibran. Itulah mengapa Prabowo, belum juga mau mengumumkan Calon Wakil Presidennya sampai hari ini, walau-pun sudah mengerucut ke empat nominasi.
Projo adalah pedati politik, promotor yang gagal menunda Pemilu 24 dan memperpanjang jabatan Presiden RI menjadi 3 periode.
Guntur Soekarnoputra, yang pernah melontarkan gagasan kontroversi supaya PDIP melakukan Munaslub mengganti Megawati, ibarat test the water. Sepertinya para tohoh PDIP sadar utuk tidak menanggapi pernyataan tersebut. Kata lain, kader PDIP dibawah Mega, seperti teriak Puan Maharani, tetap solid.
Dilematis PDIP yang ditinggal partai-partai Koalisi bersama Jokowi ke Koalisi Indonesia Maju, menjadi persoalam tersendiri. Elektabilitas Ganjar Pranowo, yang terus melandai meyebabkan Mega sangat murka. Celoteh Ade Armando bahwa Mega sempat menunjuk-nunjuk Ganjar Pranowo oleh tongkatnya Bung Karno, adalah kumulatif kekecewaan Mega selama ini. Itu sebabnya wapres yang akan diusung PDIP mendampingi GP, tak kunjung di umumkan, walau sudah mengarah kesatu nama.
Pada salah satu Pidato, Mega mengatakan : “siapa saja yang bermanuver politik, berkaki dua, akan saya pecat!!!”, tukasnya. Karena AD/ART Partai memberikan amanat kepadanya bahwa penentuan Capres adalah prerogatifnya.
Hari Senin besok dan tanggal 19 Oktober 2023 yang akan datang, adalah pemetaan perang politik mulai digelar. Semua akan menjadi terang benderang siapa bersama siapa dan melawan siapa menuju kursi Perubahan kekuasaan RI.
