Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V di Ancol, Jakarta Utara, Jumat (4/5/2024) hingga Ahad (6/5/2024), menjadi ajang bagi PDI Perjuangan untuk meluapkan kekesalannya terkait Pemilu 2024. Mereka berteriak soal “money politics” (politik uang).
Saat membacakan rekomendasi rakernas, Ahad (26/5/2024), Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyoroti fenomena masifnya politik uang di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Bahkan Puan yang juga Ketua DPR RI itu menyatakan, Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi terburuk sepanjang sejarah Indonesia.
Diketahui, Pemilu 2024 terdiri atas Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden yang digelar serentak pada Rabu (14/2/2024) di seluruh wilayah Indonesia, dan perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri dengan waktu yang disesuaikan.
Saat menyampaikan pidato pengarahan di Rakernas V PDIP, Sabtu (25/5/2024), Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga mengeluhkan maraknya politik uang berupa pembagian amplop dari kontestan peserta pemilu kepada masyarakat pemilih.
Bahkan Megawati menyesalkan banyaknya rakyat yang dibohongi, karena amplop yang tertulis berisi uang 1 juta rupiah, misalnya, setelah dibuka ternyata isinya hanya 300 ribu rupiah. Megawati yang juga Presiden V RI itu pun menyalahkan rakyat yang ia sebut mata duitan.
Keluhan soal maraknya “money politics” sebetulnya bukan monopoli PDIP saja. Partai politik-partai politik lain, bahkan tim sukses para calon presiden-wakil presiden juga mengeluhkan hal yang sama. Bahkan mereka saling tuduh.
Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, misalnya, menuduh Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md melakukan “money politics” di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Namun tuduhan itu dibantah TPN Ganjar-Mahfud.
Sebaliknya, pada sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Tim Hukum Ganjar-Mahfud menuduh kubu Prabowo-Gibran melakukan “money politics” dan kecurangan lainnya secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).
Namun, dalam putusan yang dibacakan MK pada Kamis (22/4/2024), kecurangan dalam Pemilu 2024 secara TSM yang diduga dilakukan kubu Prabowo-Gibran tidak terbukti. Alhasil, kemenangan Prabowo-Gibran seperti yang sudah diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun dinyatakan sah.
Sesungguhnya saling keluh dan saling tuduh di antara parpol dan tim sukses capres-cawapres ihwal politik uang seperti fenomena “maling teriak maling”. Sebab, nyaris semua calon anggota legislatif (caleg) terpilih dan tim sukses capres-cawapres diduga melakukannya. Yang berbeda hanya soal besar-kecil nominalnya. Semakin besar nominalnya, semakin besar pula peluang untuk terpilih. Ini fakta yang terjadi di lapangan.
Bahkan pada pemilu-pemilu yang lalu, ada sekelompok masyarakat di Jawa Tengah yang terang-tegangan memasang spanduk bertuliskan, “Kami siap menerima serangan fajar”. Mereka sudah vulgar. Mereka sudah tidak malu-malu lagi.
Serangan fajar dimaksud adalah pembagian amplop berisi uang kepada masyarakat pengguna hak pilih dalam pemilu dengan maksud supaya memilih calon tertentu yang mereka kehendaki.
Menarik pula untuk dicermati fenomena yang terjadi dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Said yang juga Plt Ketua DPD PDIP Jawa Timur dan Ketua Badan Anggaran DPR RI ini tidak membantah video yang beredar soal amplop bergambar dirinya dan logo partainya yang dibagikan kepada jemaah di masjid dan viral di media sosial.
Said mengakui dirinya bersama DPC PDIP Kabupaten Sumenep, Madura, sempat membagikan 175 ribu paket sembako kepada kaum miskin selama masa reses anggota Dewan pada Maret 2023. Sembako tersebut sebagian dalam bentuk uang.
Said menganggap uang tersebut sebagai bagian dari zakat mal yang rutin dibagikan kepada warga setiap tahun sejak 2006.
Said tak membantah video pembagian amplop berisi uang pecahan Rp100 ribu itu dilakukan di Masjid Abdullah Sychan Baghraf, Sumenep, Madura. Namun ia membantah tindakan itu sebagai politik uang, karena dilakukan jauh sebelum Pemilu 2024. (CNN Indonesia.com, 27 Maret 2023).
Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung saat menjabat Wakil Ketua DPR RI dari PDIP tahun 2013 lalu juga menulis buku berjudul, “Mahalnya Demokrasi, Memudarnya Ideologi”.
Menurut Pranono, untuk menjadi anggota DPR RI, seorang “public figure” bisa menghabiskan Rp200 juta hingga Rp800 juta, aktivis parpol bisa menghabiskan Rp500 juta sampai Rp2 miliar, dan seorang pengusaha bisa menghabiskan Rp6 miliar. Semua itu untuk biaya kampanye supaya bisa terpilih menjadi anggota DPR RI.
Mencernati fenomena dan fakta yang terjadi, tak berlebihan bila disebut demokrasi di Indonesia adalah Demokrasi Amplop atau Demokrasi “Ampauw” dalam bahasa Mandarin.
Menariknya adalah di antara parpol dan tim sukses capres-cawapres saling tuduh. Padahal mereka merupakan pelakunya. Ibaratnya, maling teriak maling.
Menariknya pula, rakyat kini menjadi mata duitan, seperti dikatakan Megawati. Mengapa hal itu terjadi?
Rakyat tak bodoh lagi. Saat pemilu itulah rakyat punya kesempatan memalak calon wakilnya di DPRD, DPR RI atau DPD RI. Suara mereka sangat dibutuhkan. Mereka pun menggunakan ilmu “aji mumpung”. Kalau tidak sekarang, kapan lagi. Rakyat pun jadi KKO (kanan kiri oke) dan RRI (rono rene iyo/ke sana kemari iya). Siapa pun yang membagikan amplop, mereka terima. Soal memilih siapa, nanti di TPS (Tempat Pemungutan Suara) saja.
Sebab, ketika para kontestan sudah terpilih, biasanya mereka lupa akan janjinya. Lupa dengan konstituen atau rakyat yang telah memilihnya. Mereka bahkan ada yang datang hanya lima tahun sekali, yakni saat pemilu berikutnya sudah dekat.
Lingkaran Setan Korupsi
Selain untuk “money politics” yang “unlimited” (tak terbatas), para kontestan pemilu, pilpres dan pemilihan kepala daerah (pilkada) juga butuh biaya lain untuk “political cost” atau ongkos politik seperti mahar pendaftaran, biaya kampanye, dan pasang alat peraga kampanye. Sebab itu, politik di Indonesia berbiaya tinggi.
Akibatnya, ketika para kontestan sudah keluar modal untuk “money politics” dan “political cost”, maka begitu terpilih yang pertama kali muncul di benak mereka adalah bagaimana caranya supaya cepat balik modal. Jika sudah balik modal, bagaimana caranya mencari modal baru untuk pemilu berikutnya. Segala cara pun dihalalkan. Termasuk korupsi.
Uang korupsi sebagian diberikan kepada rakyat dalam “money politics”. Rakyat makan uang hasil korupsi.
Sementara uang yang dikorupsi untuk “money politics” adalah uang rakyat juga yang berasal dari pajak. Di sinilah muncul lingkaran setan korupsi.
Maka tak heran jika sejak awal era reformasi hingga kini, sudah ada ratusan anggota DPR RI yang terjerat kasus korupsi. Untuk DPRD, jumlah yang terlihat korupsi jauh lebih banyak, yakni sekitar 3.700 orang.
Sejak pilkada digelar secara langsung pada 2004 hingga kini, sudah ada sekitar 400 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terlibat korupsi.
Politik uang, meskipun sudah terbukti menjadi biang kerok korupsi, sudah terlanjur menjadi fenomena bahkan kelaziman di setiap kontestasi elektoral.
Dus, selain kasus korupsi, pidana politik uang juga mengancam para kontestan pemilu. Sebab itu, tak heran jika seorang Hugua, anggota Komisi II DPR RI dari PDIP mengusulkan kepada KPU agar “money politics” dilegalkan saja supaya para kontestan tidak lagi kucing-kucingan. Setujukah Anda?
