Demokrasi dan Keadilan yang Tak Bisa Divoting

Oleh : Damai Hari Lubis

Betul, kita mayoritas. Andai mereka argumentatif, tentu mereka tahu bahwa demokrasi artinya menerima suara terbanyak. Namun suara terbanyak bukanlah kebenaran, dan demokrasi bukan alat untuk memvoting keadilan. Karena keadilan bukan milik mayoritas, melainkan hak setiap manusia. Ia lahir dari nurani yang bersih, dari hati yang masih mampu membedakan antara benar dan menang. Demokrasi tanpa keadilan hanyalah kekuasaan yang mengenakan topeng moralitas.

Jean-Jacques Rousseau pernah menulis bahwa kehendak umum (volonté générale) bukan berarti kehendak mayoritas, melainkan kehendak yang diarahkan bagi kebaikan bersama. Tapi dalam praktiknya, kehendak mayoritas sering disamakan dengan kehendak umum — dan di situlah demokrasi mulai kehilangan arah. Alexis de Tocqueville sudah lama mengingatkan bahaya itu: the tyranny of the majority. Ketika suara terbanyak dianggap selalu benar, maka demokrasi berubah menjadi bentuk baru dari penindasan — halus, terlegitimasi, tapi tetap menindas.

Di dunia Timur, Imam Al-Ghazali mengingatkan hal serupa dalam cara yang lebih halus dan spiritual: bahwa kebenaran tidak terletak pada banyaknya pengikut, tetapi pada cahaya ilmu dan keikhlasan hati. Al-haqq la yu’raf bi al-rijal, walakin al-rijal yu’rafu bi al-haqq — kebenaran tidak diukur dari siapa yang banyak diikuti, melainkan dari apa yang hakiki. Maka ketika manusia mulai menjadikan suara terbanyak sebagai ukuran kebenaran, mereka sesungguhnya sedang menukar nurani dengan statistik, dan menukar hikmah dengan popularitas.

Sebut saja mereka dengan liberalisme — kaum yang menyanjung kebebasan tapi lupa pada tanggung jawab moralnya. Mereka menjadikan kebebasan sebagai berhala baru: sesuatu yang disembah, tapi tak lagi diarahkan pada kebajikan. Ada pula para pecandu kitab orientalisme, yang membaca bangsanya sendiri dengan kacamata asing. Mereka percaya bahwa kemajuan hanya datang dari meniru Barat, tanpa menyadari bahwa Barat pun sedang kehilangan arah ketika nilai-nilai spiritual digantikan oleh pasar dan citra.

Dan jangan lupa kaum sekularisme — yang mengira moral publik bisa tegak tanpa fondasi iman. Mereka percaya bahwa manusia bisa menjadi sumber moral bagi dirinya sendiri, padahal manusia justru makhluk paling rapuh dalam hal menjaga hawa nafsu dan kuasa. Dalam pikiran mereka, agama harus diasingkan dari ruang publik karena dianggap menghalangi rasionalitas. Tapi yang sering luput mereka sadari: justru ketika agama diusir dari kehidupan sosial, yang masuk bukan kebebasan, melainkan kekosongan.

Padahal, keadilan sejati tidak lahir dari teori atau ideologi. Ia tumbuh dari kesadaran yang dalam — bahwa setiap manusia adalah ciptaan Tuhan yang sama berharganya. Dalam kesadaran itu, tak ada yang benar karena banyak, dan tak ada yang salah karena sedikit. Demokrasi seharusnya menjaga keseimbangan antara akal dan moral, antara suara dan nurani. Tanpa itu, demokrasi hanya menjadi ritual lima tahunan: gaduh, penuh janji, tapi miskin makna.

Kita sedang hidup di masa di mana kebenaran mudah sekali dibungkam atas nama mayoritas. Ketika orang berani bersuara untuk yang lemah, mereka dituduh anti-demokrasi. Ketika minoritas menuntut haknya, mereka dianggap mengganggu ketertiban. Padahal demokrasi sejati justru diukur dari sejauh mana ia melindungi yang lemah dari kesewenangan yang kuat.

Rousseau menulis bahwa manusia dilahirkan merdeka, tapi di mana-mana ia terbelenggu. Hari ini, belenggu itu bukan lagi raja atau tiran, melainkan keseragaman berpikir yang mematikan kejujuran. Sementara Al-Ghazali mengingatkan bahwa manusia bisa menjadi lebih sesat dari binatang ketika akalnya tidak dibimbing oleh hati. Di sinilah tragedi demokrasi modern: kita memuja kebebasan, tapi lupa mencari kebenaran. Kita berdebat tentang hak, tapi enggan bicara tentang tanggung jawab.

Maka barangkali yang kita butuhkan bukan demokrasi yang ramai, tapi demokrasi yang berjiwa. Demokrasi yang tak hanya menghitung suara, tetapi juga menimbang nurani. Demokrasi yang tidak sekadar memberi hak bicara, tetapi juga kewajiban untuk mendengar. Demokrasi yang tidak hanya mengandalkan logika, tetapi juga melibatkan empati.

Sebab bangsa yang besar tidak diukur dari berapa banyak yang berbicara, melainkan seberapa dalam mereka mendengar. Dan mungkin, inilah saatnya kita berhenti bersembunyi di balik jargon “suara rakyat”, dan mulai menatap wajah demokrasi yang sebenarnya: wajah yang menuntut kejujuran, tanggung jawab, dan cinta pada kebenaran. Sebab pada akhirnya, suara terbanyak bisa saja menang dalam pemilu, tapi tanpa keadilan, ia akan selalu kalah di hadapan sejarah — dan di hadapan Tuhan.