Fusilatnews – Sudah sampai pada titik didih. Sistem kepartaian kita kini memperlihatkan wajah aslinya—bahwa partai politik bukan lagi alat perjuangan demi kesejahteraan rakyat, melainkan sekadar wadah transaksi kepentingan dan pelarian ambisi pribadi. Tak ada lagi idealisme, apalagi nilai perjuangan. Yang tersisa hanyalah aroma pragmatisme yang kian menyengat, di mana kader dan elite partai saling berpindah haluan tanpa malu, sambil membawa sisa-sisa “kehormatan” yang mereka punya.
Pernyataan Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, menjadi semacam cermin getir dari wajah politik kita hari ini. Ia menyindir partai-partai yang ditinggalkan kadernya agar melakukan introspeksi. “Harusnya partai-partai politik yang ditinggalkan kadernya itu menyegerakan introspeksi diri. ‘Apa yang salah di partai saya? Kenapa kemudian banyak yang hijrah?’” ujarnya, Kamis (16/10/2025). Sebuah sindiran yang tajam, namun di saat bersamaan, juga mengandung ironi—karena Ali sendiri adalah mantan Wakil Ketua Umum Partai NasDem yang kini justru “hijrah” ke PSI.
Fenomena perpindahan kader antarpartai bukan lagi hal baru, tapi kini terasa jauh lebih banal. Pergeseran itu tidak lagi disertai alasan ideologis, melainkan kalkulasi pribadi: peluang, posisi, dan kenyamanan. Dalam ungkapan Ahmad Ali, perpindahan ke partai lain adalah soal “kenyamanan, rasa respek, dan kesungguhan partai diurus.” Kalimat itu terdengar rasional, tapi juga menunjukkan betapa dangkalnya akar perjuangan partai-partai di negeri ini. Jika kenyamanan menjadi ukuran perjuangan, maka politik kita telah tereduksi menjadi sekadar karier, bukan panggilan.
Kondisi ini menandakan dua hal: pertama, bahwa partai-partai politik sudah kehilangan daya rekat ideologisnya; dan kedua, bahwa kader-kadernya tidak memiliki integritas tangguh sebagai politisi yang berjuang dengan prinsip. Mereka berpindah seperti pedagang yang menilai pasar mana yang lebih ramai pembeli. Tak heran bila hari ini politik kita lebih menyerupai bursa transfer ketimbang arena perjuangan gagasan.
PSI, partai yang dulunya dikenal dengan jargon antikorupsi dan “politik baru”, kini juga terjebak dalam pola lama: merekrut wajah-wajah lama yang berpindah dari partai lain. Ahmad Ali sendiri dengan enteng menyebut akan ada “tujuh nama baru” dari kalangan politisi dan aktivis yang akan segera bergabung ke PSI, bahkan menyebut akan ada “Mr. J”—tokoh besar yang akan menjadi Ketua Dewan Pembina partai tersebut. Semua ini dibalut dengan narasi “kejutan”, seolah-olah partai sedang menyiapkan pesta, bukan perjuangan.
Padahal, jika disimak lebih dalam, yang sedang terjadi bukan sekadar perpindahan kader, tapi perpindahan orientasi. Partai bukan lagi rumah ide, melainkan sekadar panggung tempat orang menampilkan diri. Di satu sisi, PSI ingin menegaskan diri sebagai partai muda progresif. Namun di sisi lain, wajah-wajah yang bergabung menunjukkan bahwa partai ini tidak lagi steril dari praktik politik lama: mengumpulkan tokoh-tokoh populer demi elektabilitas.
Fenomena ini mempertegas krisis mendasar dalam demokrasi kita: partai-partai tidak lagi menjadi alat pendidikan politik rakyat. Mereka gagal menyiapkan kader yang berakar pada nilai, gagal memperjuangkan keadilan sosial, dan gagal menjaga kepercayaan publik. Akibatnya, rakyat pun semakin apatis. Mereka melihat politik bukan lagi sebagai ruang partisipasi, melainkan arena sandiwara di mana para pemainnya bisa berganti kostum tanpa rasa malu.
Kini, rakyat sudah muak. Mereka menyaksikan partai yang saling membuka aib satu sama lain, saling tuding siapa yang lebih bersih, siapa yang lebih bermoral. Padahal, di balik layar, mereka sama-sama bermain dalam sistem yang rusak. Politik yang seharusnya menjadi instrumen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, kini hanya menjadi ajang memperjuangkan kenyamanan dan posisi.
Kita memang sudah sampai di titik didih. Titik di mana partai-partai politik tak lagi bisa berpura-pura sebagai “pejuang rakyat”. Mereka kini hanya terlihat sebagai pedagang ideologi, menjual gagasan dengan harga diskon, asal laku di pasar kekuasaan. Dan di tengah semua hiruk-pikuk ini, rakyat kembali menjadi penonton—yang hanya bisa menggeleng, melihat para politisi menari di atas panggung yang dulu mereka bangun dengan idealisme.
