Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Connie Rahakundini Bakrie, pakar pertahanan dan guru besar hubungan internasional Universitas Saint Petersburg, Rusia, mengaku ngeri dan tercengang saat membaca Dokumen Rusia Nomor 7 yang berkaitan dengan rencana pembubaran dan penghancuran PDI Perjuangan.
Dokumen Rusia adalah sebutan untuk dokumen yang diterima Connie dari Hasto Kristiyanto untuk disimpan di Rusia, sebelum Sekretaris Jenderal PDIP itu ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) calon anggota DPR RI Harun Masiku.
Connie menyebut, ada pengkhianat dan penyusup yang hendak membubarkan dan menghancurkan PDIP. Mereka melakukan pertemuan-pertemuan rahasia, yang sesungguhnya sudah diketahui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Penetapan Hasto sebagai tersangka pun dianggap sebagai bagian dari upaya penghancuran PDIP itu.
Benarkah? Kita tidak tahu apakah klaim Connie itu benar. Sebab, ia tak pernah mengungkap ke publik apa isi Dokumen Rusia itu. Akhirnya, klaim ada pengkhianat dan penyusup yang hendak membubarkan dan menghancurkan PDIP itu pun memicu tanda tanya besar.
Semula, Dokumen Rusia itu diarahkan sebagai senjata penghancur Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan keluarganya yang dinilai mengkhianati PDIP di Pemilihan Presiden 2024. Namun belakangan Dokumen Rusia itu diarahkan untuk konsolidasi internal dengan menciptakan “common enemy” (musuh bersama), yakni pengkhianat dan penyusup.
Megawati sendiri sejak akhir tahun lalu sudah wanti-wanti ada yang meng-“awut-awut” (acak-acak) partainya.
Lalu, siapa yang dimaksud pengkhianat itu? Mungkin mereka yang sudah dipecat PDIP karena mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024, bukannya mendukung Ganjar Pranowo yang merupakan calon presiden dari PDIP.
Ada 27 kader yang telah dipecat PDIP, termasuk Budiman Sudjatmiko, Effendi Simbolon dan Maruarar Sirait. Pun, Jokowi dan anak sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobby Nasution.
Jokowi selalu menjadi sasaran empuk sebagai pihak yang dituding hendak menghancurkan PDIP, atau merebut kepemimpinan PDIP dari tangan Megawati.
Jokowi juga disebut memerintahkan seseorang menemui Hasto agar bekas anggota DPR RI itu mundur dari jabatan Sekjen PDIP.
Tapi Hasto bergeming. Sebab itu, ia kemudian ditetapkan KPK sebagai tersangka. Penetapan tersangka ini dituding kalangan PDIP sebagai kriminalisasi Hasto yang dilakukan Jokowi. Namun Jokowi membantah.
Lalu siapa penyusup di PDIP? Kita tidak tahu. Mungkin itu hanya kamuflase PDIP sebagai cara untuk menciptakan musuh bersama. Musuh bersama diperlukan untuk mengeratkan soliditas internal. Apalagi PDIP akan menggelar Kongres VI untuk memilih pengurus baru.
Semula Kongres VI dijadwalkan digelar pada April ini, namun kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani, kongres partainya diundur sampai maksimal akhir tahun ini.
Politikus PDIP yang dikonotasikan sebagai “anak kos”, Guntur Romli menyatakan, PDIP masih di bawah kendali penuh Megawati.
Di balik pernyataan Guntur itu, apakah sedungguhnya Megawati takut tak akan terpilih lagi?
Sejumlah elite PDIP mengatakan mayoritas pemilik suara kongres masih menghendaki Presiden ke-5 RI itu kembali menjadi Ketua Umum PDIP. Pertarungan politik internal hanya akan terjadi pada pemilihan sekjen yang akan menjadi pengganti Hasto yang kini tinggal di hotel prodeo.
Dengan adanya isu penyusup, maka di antara kader akan kasak-kusuk dan curiga satu sama lain. Jika ingin selamat, mereka harus mendukung Megawati terpilih kembali.
Alhasil, Dokumen Rusia yang semula diarahkan untuk menyerang pihak eksternal, termasuk Jokowi, kini justru digunakan untuk menciptakan musuh bersama guna mengeratkan soliditas internal, sehingga PDIP menjadi lebih solid. Bukan sold out. Terutama dokumen nomor 7!
