Jakarta, FusilatNews— Satu per satu potongan puzzle mulai tersusun. Cerita yang awalnya samar kini perlahan menjadi terang, meski belum tentu benar. Tapi begitulah politik bekerja: bukan tentang benar atau salah, melainkan siapa yang lebih dulu membentuk narasi. Dan di tengah reruntuhan pasca-Pilpres 2024, kita menyaksikan satu babak baru: perang diametral antara PDIP dan Joko Widodo, dengan iringan irama minor dari para penggugat ijazah.
Awalnya, semua tampak damai. PDIP yang membesarkan Jokowi, menempatkannya dari Solo hingga ke Istana, seolah-olah adalah rumah yang tak akan ia tinggalkan. Tapi semua berubah sejak Gibran, anak sulung Jokowi, maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto—bukan Ganjar Pranowo, calon resmi partai banteng. Bagi Megawati Soekarnoputri, ini bukan sekadar pembelotan; ini adalah luka dalam, pengkhianatan tingkat tinggi.
Dan luka itu terus menganga. Kini, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendekam di tahanan KPK. Tuduhannya: menghalangi penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Tapi di mata sebagian kader PDIP, ini bukan soal hukum, ini soal politik. Kriminalisasi, kata mereka. Perang terbuka, balas dendam, atau setidaknya, pembersihan jalur kekuasaan.
Lalu muncullah nama Connie Rahakundini Bakrie. Seorang akademisi, pakar pertahanan, dan teman diskusi elite-elite politik. Ia berbicara tentang “Dokumen Rusia”—sebutan untuk dokumen rahasia yang diduga berisi rencana penghancuran PDIP. Dokumen itu, menurut pengakuannya, diberikan langsung oleh Hasto untuk diamankan di Rusia, jauh dari jangkauan tangan-tangan kekuasaan di tanah air. Isinya belum pernah diumbar ke publik. Namun cukup satu pernyataan dari Connie—”Saya ngeri dan tercengang”—untuk membuat ruang politik Indonesia bergetar.
Dalam narasi yang digulirkan, ada upaya sistematis untuk membubarkan PDIP. Ada penyusup, pengkhianat, dan jaringan pertemuan rahasia. Semua itu, menurut kalangan internal partai, diketahui oleh Megawati. Mereka tak menyebut nama, tapi publik dengan cepat menunjuk satu sosok: Jokowi.
Di luar PDIP, para pengamat menyebut ini sebagai strategi klasik penciptaan musuh bersama. Sebab partai yang solid butuh ancaman. Dan “penyusup” adalah kata yang cukup ampuh untuk membuat kader saling mencurigai. Dalam iklim seperti itu, loyalitas diuji, dan posisi Megawati sebagai Ketua Umum kembali diperkuat tanpa perlu debat panjang.
Kongres PDIP yang seharusnya digelar pada April 2025 ditunda hingga akhir tahun. Alasan resminya: penataan organisasi. Tapi bisik-bisik mengatakan, Megawati masih menghitung peta kekuatan. Apakah ia masih diinginkan? Atau akankah sosok seperti Puan Maharani atau bahkan tokoh eksternal mencoba masuk?
Sementara itu, Guntur Romli, kader yang kerap disebut sebagai “anak kos PDIP,” memastikan bahwa kendali partai masih sepenuhnya di tangan Megawati. Tapi dalam politik, pernyataan semacam itu justru menandakan sebaliknya: bahwa ada kekhawatiran akan kehilangan kendali.
Di tengah arus itu, gelombang kecil namun terus menggerus muncul dari luar partai: para penggugat ijazah. Mereka bukan kader PDIP, bukan pula lawan resmi Jokowi. Tapi dalam gerakannya, mereka menjadi suara yang mengganggu narasi kekuasaan. Mereka bertanya, mereka menuntut pembuktian: apakah ijazah Jokowi asli? Ataukah negara ini selama sepuluh tahun dipimpin oleh seseorang yang memalsukan dokumen pendidikan?
Isu ini belum tuntas. Tapi dalam politik, bukan tuntas atau tidaknya yang penting, melainkan bagaimana isu itu dijadikan alat tekanan. Dan di tangan yang tepat, isu ijazah bisa menjadi palu godam: memukul dari sisi hukum, menggoyang dari sisi moral.
Jika PDIP bermain di level konsolidasi dan Jokowi masih bertahan di jalur kekuasaan formal, para penggugat ijazah ini adalah bentuk oposisi moral. Mereka tak punya kekuatan elektoral, tapi punya daya ledak di ruang publik.
Akhirnya, kita menyaksikan satu drama besar dalam politik Indonesia: Jokowi yang dikepung dari berbagai arah—oleh partai yang membesarkannya, oleh mantan sekutunya, dan oleh rakyat yang menuntut kejelasan. Di sisi lain, PDIP juga sedang mempertahankan identitasnya di tengah bayang-bayang perpecahan internal dan transisi kepemimpinan.
Dan Dokumen Rusia itu, tetap menjadi misteri. Apakah ia benar-benar ada? Apakah isinya sekuat yang disebut Connie? Ataukah ia hanya simbol dari ketakutan kolektif: bahwa kekuasaan memang tak pernah abadi, dan siapa pun bisa dikorbankan?
Satu hal yang pasti: perang diametral ini belum akan selesai. Bahkan mungkin baru dimulai. Dan rakyat? Seperti biasa, hanya bisa menonton dari tribun—berharap tak ikut terseret dalam pusaran dendam dan ambisi yang tak pernah benar-benar padam.
