Fusilatnews – Kasus pemerasan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan bukan sekadar cerita tentang oknum. Ia adalah potret telanjang dari sebuah sistem yang sejak awal dibangun untuk bisa diperas, diperdagangkan, dan dikorupsi. Pengakuan Direktur Operasional PT Delta Indonesia, Deka Perdanawan, di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta, seharusnya membuat kita berhenti berdebat soal moral individu dan mulai membedah arsitektur busuk birokrasi negara.
Bayangkan sebuah layanan publik yang secara hukum wajib, secara administratif rumit, dan secara praksis disandera oleh pejabatnya sendiri. Sertifikat K3—yang sejatinya menyangkut keselamatan kerja—disulap menjadi komoditas rente. Tanpa “uang terima kasih”, sertifikat tak terbit. Dengan “apresiasi”, semua urusan bisa dipercepat. Inilah negara yang bekerja bukan dengan hukum, melainkan dengan tarif tak tertulis.
Pengakuan Deka bahwa perusahaannya menyetor lebih dari Rp 4,47 miliar bukanlah cerita tentang keserakahan pengusaha. Itu adalah biaya bertahan hidup dalam sistem yang memaksa. Ketika negara memonopoli kewenangan, lalu mempersulit prosedur, maka suap menjadi jalan pintas yang “rasional”. Di titik ini, korupsi bukan lagi kejahatan personal, tapi mekanisme ekonomi birokrasi.
Lebih telanjang lagi, jaksa membeberkan adanya “tradisi” di Ditjen Binwasnaker K3: pungutan non-teknis, undertable, apresiasi—sebutlah dengan istilah apa pun, substansinya tetap sama: pemerasan yang dilembagakan. Tradisi berarti diwariskan. Artinya, ini bukan dimulai oleh Immanuel Ebenezer atau satu dua pejabat. Ia adalah warisan sistemik, lintas jabatan, lintas tahun, bahkan lintas rezim.
Inilah sebabnya mengapa hampir setiap kementerian dan proyek APBN menyimpan pola yang serupa. Regulasi dibuat panjang dan berlapis, kewenangan dipusatkan, transparansi dimatikan, dan diskresi diperluas. Di situ, negara berubah menjadi mesin pencetak rente. Bukan kebetulan, melainkan desain. Negara seolah berkata: kalau mau cepat, bayar; kalau mau aman, setor.
Yang lebih menyakitkan, uang yang diperas ini bukan untuk kepentingan publik. Jaksa menyebut Noel menerima miliaran rupiah dan bahkan satu unit motor Ducati. Ini bukan lagi soal kebutuhan, tapi hedonisme kekuasaan. Ironisnya, semua itu terjadi atas nama keselamatan kerja—atas nama melindungi buruh.
Korupsi semacam ini juga menunjukkan kegagalan total konsep pengawasan internal. Selama bertahun-tahun, praktik ini berjalan, melibatkan banyak ASN, rekening pribadi, rekening kerabat, hingga transfer bank yang rapi. Mustahil semua ini terjadi tanpa pembiaran struktural. Maka pertanyaannya bukan lagi siapa pelakunya, melainkan siapa yang diuntungkan dari sistem yang gelap ini.
Kasus K3 Kemnaker hanyalah satu lubang kecil yang terbuka di dinding bendungan. Di baliknya, ada aliran deras korupsi yang serupa di proyek infrastruktur, perizinan, sertifikasi, pengadaan barang dan jasa, hingga layanan dasar negara. APBN tidak hanya bocor—ia dirancang untuk bocor.
Selama negara masih memelihara birokrasi yang berbelit, kewenangan absolut tanpa transparansi, dan budaya “tradisi” nonteknis, maka penangkapan pejabat hanya akan menjadi tontonan rutin. Ganti orang, sistem tetap sama. Korupsi akan terus hidup, bukan karena bangsa ini kurang moral, tetapi karena negara memberi ruang dan alasan untuk korup.
Dan selama itu pula, rakyat hanya akan menjadi penonton yang membayar mahal sebuah negara yang seharusnya melayani, tetapi justru memalak warganya sendiri.
