Jakarta-Fusilatnews.— Bisa dimaklumi, bila hingga saat ini pendukung Jokowi tidak jelas berada diposisi mana dalam menentukan dukungan untuk pasangan Capres24. Pendukung dan relawan Presiden Joko Widodo hingga saat ini dinilai belum jelas menentukan pilihan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024. Jokowi yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sejauh ini juga dinilai belum menujukkan secara gamblang dukungannya terhadap Ganjar Pranowo.
Sementara itu, sejumlah relawan Jokowi telah menyampaikan dukungannya untuk Prabowo Subianto di Pemilu 2024. Mereka terdiri dari 15 koordinator lapangan (Korlap) dari Relawan Jokowi-Gibran dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Lantas, ke mana arah pendukung berlabuh pada Pemilu 2024 nanti?
Keterbelahan pendukung Jokowi Direktur Eksekutif Institute of Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam mengatakan, menurutnya saat ini terjadi keterbelahan di antara para pendukung Jokowi. Keterbelahan ini terjadi karena model pendekatan PDI-P yang cenderung membatasi ruang gerak relawan melalui sebuah wadah yang dibuat partai berlambang banteng itu. “Sehingga kemudian relawan itu tidak bergerak secara genuine, tapi ingin dikanalisasi oleh DPP PDI-P,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (22/5/2023).
Kendati demikian, Umam memaklumi langkah PDI-P membuat wadah tersebut. Sebab, mereka merasa relawan selama ini bergerak di luar konstitusi partai. Bahkan, pergerakan mereka dianggap kerap merepotkan dan tidak bisa dikontrol. Ketidaksukaan atas sikap PDI-P Umam menuturkan, partai-partai politik sendiri hingga hari ini tidak banyak menunjukkan keinginannya sekaligus keberaniannya untuk mendekati PDI-P, dalam konteks mendukung Ganjar. “Partai-partai di lingkaran Jokowi merasa tidak punya ruang negosiasi dengan PDI-P,” jelas dia.
Di sisi lain, PDI-P dalam pemerintahan Jokowi juga tidak merasa menang, meskipun berkuasa. Sebab menurut Umam, ada kekuatan lain yang lebih mendominasi di lingkaran kekuasaan yang ada. Dengan kondisi ini, menurutnya PDI-P kemudian menyodorkan dokumen yang ditandatangi oleh Ganjar sebelum deklarasi pencapresan. Dokumen itu memuat tiga poin utama, yakni menjalankan nilai-nilai Soekarnoisme, penentuan calon cawapres ganjar ditentutakn Ketum PDI-P, pembagian portofolio pemerintahan juga ditentukan oleh Ketum PDI-P, dan Ganjar diminta untuk tidak ikut campur dalam suksesi kepemimpinan PDI-P.
“Poin dua dan tiga itu menegaskan partai-partai seolah kalau gabung dengan PDI-P, mereka tidak memiliki ruang bargaining sama sekali,” ujarnya. “Jadi dipaksa menjadi makmum pada sikap dan keputusan politik PDI-P, padahal mereka (partai-partai) berharap koalisi bersikap egaliter atau sama,” kata dia.
