Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Pengurus Cabang Nahdatul Ulama (PCNU) Surabaya, Jawa Timur, menolak keras rencana Presidium Penyelamat Organisasi dan Muktamar Luar Biasa Nahdatul Ulama (PO dan MLB NU) menggelar acara Pra-MLB NU pada 20-21 Desember 2024 di Surabaya.
Sebaliknya, Presidium PO dan MLB NU ‘keukeuh” untuk menggelar MLB NU di Kota Pahlawan itu. Kedua kubu kini saling pasang kuda-kuda. Mereka seakan dalam siaga perang.
Presidium PO dan MLB NU dibentuk oleh Munas Alim Ulama yang digelar pada Minggu (18/8/2024) lalu di kediaman keluarga Syaikhona Kholil di Bangkalan, Madura, Jatim, yang diklaim diikuti 200 PCNU dan 18 PWNU di seluruh Indonesia.
Acara Pra-MLB NU itulah yang akan memutuskan kapan dan di mana MLB NU akan digelar. Adapun tujuan MLB adalah mengevaluasi kinerja PBNU selama tiga tahun terakhir di bawah kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf yang terpilih dalam Muktamar NU di Lampung tahun 2021.
Disinyalir, gerakan MLB NU “disponsori” Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang kini menjabat Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.
Sebaliknya, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dan Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf alias Gus Ipul pada Sabtu (30/11/2024) lalu mengumpulkan PWNU se-Indonesia di Surabaya. Mereka kemudian sepakat untuk menolak MLB NU.
Lantas, sesungguhnya apa motif mereka berebut kursi PBNU-1? Bagi mereka, apakah NU dimaknai sebagai “Nunut Urip” (ikut hidup) ataukah Nahdatul Ulama (gerakan ulama)?
Dirunut dari sejarahnya, setelah sempat menjadi partai politik pada 1952 dan ikut Pemilu 1955 yang merupakan pemilu pertama di Indonesia dengan perolehan suara cukup lumayan, menjelang Pemilu 1971 muncul kesadaran di kalangan NU untuk kembali ke Khittah 1926 atau kembali ke semangat perjuangan awal saat NU didirikan pada 31 Januari 1926, di mana NU adalah “jami’iyah diniyyah ijtima’iyah”, organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang tidak berpolitik praktis.
Kesadaran untuk kembali ke Khittah 1926 kemudian muncul lagi tahun 1983 dan tahun-tahun seterusnya. Kini, kesadaran untuk kembali ke Khittah 1926 juga muncul lagi seiring gonjang-ganjingnya PBNU akibat konflik dengan PKB.
Khittah NU adalah landasan berpikir, bersikap dan bertindak warga NU yang harus dicerminkan dalam tingkah laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap pengambilan keputusan.
Kembali ke Khittah berarti kembali pada semangat perjuangan 1926, saat awal NU didirikan. Bagi NU yang sudah kembali menjadi organisasi sosial keagamaan dan kemasyarakatan, politik hanyalah instrumen mencapai tujuan kemaslahatan bangsa dan negara.
Sebab itu, politik yang dipraktikkan NU secara struktural adalah politik kebangsaan, politik keumatan, politik kerakyatan, dan politik yang penuh dengan etika, bukan politik praktis yang berorientasi kekuasaan semata dengan menghalalkan segala cara.
Akar Konflik
Diakui atau tidak, PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya dan Gus Ipul memang sangat politis. Dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, misalnya, keduanya menyatakan bahwa PKB tidak ada kaitannya dengan NU, sehingga tidak dibenarkan Nahdliyin mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang saat itu maju sebagai calon wakil presiden pendamping calon presiden Anies Baswedan.
Pada saat bersamaan, langkah-langkah keduanya terkesan mendukung capres-cawapres yang didukung Joko Widodo, Presiden RI saat itu, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Maka begitu Prabowo-Gibran terpilih, Gus Ipul pun mendapat ganjaran kursi Menteri Sosial yang kemudian berlanjut di Kabinet Merah Putih. PBNU pun oleh pemerintah diberi izin pengelolaan tambang batubara di Kalimantan.
Sebagai balasan, Cak Imin yang saat itu menjabat Wakil Ketua DPR memelopori pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk mengevaluasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 oleh Kementerian Agama yang dinilai bermasalah. Menteri Agama saat itu adalah Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, adik kandung Gus Yahya.
Sebab itu, Gus Yahya mensinyalir pembentukan Pansus Haji tersebut bertendensi menyerang dirinya melalui adiknya, Gus Yaqut.
Gus Yahya pun melancarkan serangan balasan dengan membentuk Tim Lima untuk mengevaluasi PKB di bawah kepemimpinan Cak Imin yang ia nilai telah melenceng dari cita-cita awal PKB didirikan oleh PBNU.
Gus Yahya bahkan sempat mewacanakan menggelar MLB PKB untuk menandingi Muktamar PKB di Bali akhir Agustus lalu yang memilih kembali Cak Imin sebagai ketua umum.
Di sinilah terlihat ambiguitas Gus Yahya: menjelang Pilpres 2024 menyatakan PKB tak ada hubungannya dengan NU, ketika dibentuk Pansus Haji akan mengevaluasi PKB yang dilahirkan PBNU bahkan mewacanakan MLB PKB.
Jika dicermati, konflik antara PBNU dan PKB merupakan residu konflik internal PKB tahun 2005 lalu antara kubu KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dan kubu Cak Imin yang akhirnya dimenangkan kubu Cak Imin.
Gus Yahya dan Gus Ipul merupakan anak-anak ideologis Gus Gur. Keduanya di pihak mendiang mantan Ketua Umum PBNU itu. Begitu pun Cak Imin yang merupakan keponakan Gus Dur, juga anak ideologis Gus Dur.
Jadi, konflik antara PBNU dan PKB sesungguhnya merupakan konflik antar-personal yang kemudian menyeret-nyeret institusi sehingga menjadi konflik institusional atau antar-lembaga. Mereka sama-sama memanfaatkan NU untuk kepentingan pribadi dan kelompok masing-masing. Mereka disinyalir nunut urip di NU.
Kini, Gus Ipul dan Cak Imin sama-sama duduk di Kabinet Merah Putih. Akankah keduanya berdamai dan berimplikasi pada berdamainya PBNU dengan PKB?
Sejauh ini tidak. Di lapangan, kedua kubu bahkan saling pasang kuda-kuda. Yang paling bingung nanti adalah Banser, harus mengamankan kubu mana seandainya terjadi “tawuran” antara massa NU dan PKB di tingkat “grass roots” (akar rumput). Dua gajah bertarung, pelanduk mati di tengah.
Alhasil, semboyan Muhammadiyah kiranya patut diadopsi NU menjadi, “Hidup-hiduplah NU, tapi jangan mencari penghidupan di NU.”
