Senin 6/ Maret 2023 Siang ini dua aktifis dari dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Kongres Pemuda Indonesia yang diwakili advokat Pitra Romadoni. Satu laporan lain dibuat oleh Themis Indonesia Law Firm atas naman Perludem.
Jakarta – Fusilatnews – Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang memutus penundaan tahapan Pemilu 2024, yakni Tengku Oyong, H. Bakri, dan Dominggus Silaban akan dilaporkan ke Komisi Yudisial (KY) pada hari ini, Senin (6/3).
“Pengadilan Negeri Jakpus telah melampaui kewenangan mengadili di mana kompetensi absolutnya itu lebih berwenang PTUN Jakarta, dan Bawaslu RI, dan mengenai hasil pemilihan umum kalau pun ada sengketa hasil pemilu itu ke MK bukan PN Jakpus,” kata Pitra kepada wartawan.
Kongres Pemuda Indonesia (KPI) yang diwakili oleh Pitra Romadoni Nasution melaporkan tiga hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) ke Komisi Yudisial (KY) atas dugaan pelanggaran wewenang. PN Jakpus dinilai tak punya kompetensi untuk menyidangkan perkara gugatan yang diajukan partai Prima.
“Pengadilan Negeri Jakpus telah melampaui kewenangan mengadili di mana kompetensi absolutnya itu lebih berwenang PTUN Jakarta, dan Bawaslu RI, dan mengenai hasil pemilihan umum kalau pun ada sengketa hasil pemilu itu ke MK bukan PN Jakpus,” kata Pitra kepada wartawan.
Pitra meyakini masyarakat Indonesia mengerti aturan hukum sekaligus prosedur pengajuan gugatan. Ia merasa heran atas PN Jakpus yang justru menerima gugatan partai Prima. “Mana ada kaitan PN Jakpus mengadili persoalan parpol, itu adalah kewenangannya administrasi negara, yaitu kewenangan PTUN,” ujar Pitra.
Pitra mengaku sudah mempelajari putusan yang dikeluarkan oleh PN Jakpus atas gugatan partai Prima. Ia meyakini ada kesalahan hakim yang patut didalami oleh KY dalam perkara ini.
“Nah dari amar putusan tersebut, kita bisa pelajari dan telaah, bawasannya ada suatu putusan yang dikabulkan yang merupakan bukan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kewenangan mengadilinya. Kalau itu memang bukan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kenapa diadili untuk dikabulkan? Kenapa tidak ditolak saja dinyatakan pengadilan negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut,” ucap Pitra.
Keputusan majelis hakim itu juga dianggap bertentangan dengan Perma 2/2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
“Oleh karena itu, dapat diduga majelis hakim yang memeriksa perkara nomor: 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst melanggar prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim bersikap profesional,” kata Ihsan Maulana dari Perludem melalui keterangan tertulis, Minggu (5/3).
PN Jakarta Pusat sebelumnya mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil dan Makmur (PRIMA) untuk seluruhnya dengan menghukum KPU tidak melaksanakan tahapan Pemilu 2024.
Gugatan dengan nomor register 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. itu menjadikan KPU sebagai tergugat. Gugatan ini diajukan sejak 8 Desember 2022 oleh PRIMA. Majelis hakim memutuskan menolak eksepsi KPU yang menganggap gugatan PRIMA kabur atau tidak jelas.
“Mengadili, menghukum tergugat [KPU] untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024 sejak putusan ini dibacakan dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang dua tahun empat bulan tujuh hari,” demikian amar putusan tersebut.
