Fusilatnews – Sejak awal pemerintahannya, Joko Widodo gemar mengumbar citra sebagai pemimpin sederhana, merakyat, dan bekerja untuk kepentingan rakyat. Ia memanggil kabinetnya “Kabinet Kerja,” seolah ingin meyakinkan publik bahwa mereka adalah garda terdepan kemajuan bangsa. Namun, realitas berbicara lain. Sembilan tahun kepemimpinannya justru menorehkan rekor hitam: deretan menteri masuk penjara karena korupsi. Idrus Marham, Imam Nahrawi, Edhy Prabowo, Juliari Batubara, Johnny G. Plate, Syahrul Yasin Limpo — nama-nama itu sudah cukup membuat malu bangsa. Kini, dua menterinya yang lain, Nadiem Makarim dan Yaqut Cholil Qoumas, ikut masuk pusaran pemeriksaan aparat penegak hukum.
Nadiem Makarim, yang dulu dielu-elukan sebagai wajah segar pendidikan Indonesia, kini harus bolak-balik menjawab pertanyaan penyidik. Proyek pengadaan Chromebook senilai hampir Rp 10 triliun menyeretnya ke Kejaksaan Agung. Belum selesai, KPK memanggilnya terkait penyelidikan proyek Google Cloud dan kuota internet di kementeriannya. Di sisi lain, Yaqut Cholil Qoumas, mantan Menteri Agama yang seharusnya menjadi teladan moral, dipanggil KPK atas dugaan penyimpangan kuota haji — sesuatu yang menyentuh urusan suci umat dan mencoreng kehormatan bangsa.
Apakah ini sekadar kebetulan? Tidak. Ini adalah hasil dari pola kepemimpinan Jokowi yang memelihara loyalitas buta dan menyingkirkan integritas. Ia membangun kabinet bukan berdasarkan kompetensi dan akhlak, melainkan pada keamanan politik dan kepatuhan. Hasilnya? Kementerian berubah menjadi lumbung kekuasaan yang diperebutkan, bukan lumbung pelayanan rakyat. Integritas dikorbankan di altar kekuasaan.
Di era Jokowi, hukum seperti panggung sandiwara. Penegakan hukum dijalankan dengan wajah ganda: tegas pada yang lemah, lunak pada yang dekat kekuasaan. Rakyat dipaksa menjadi penonton yang bosan sekaligus muak, menyaksikan pejabat negara keluar-masuk gedung KPK seperti aktor dalam drama tak berkesudahan. Jokowi mungkin tersenyum di depan kamera, tetapi di belakang layar, sistem yang ia biarkan berjalan justru memproduksi korupsi demi korupsi.
Warisan apa yang akan ditinggalkan? Jalan tol, bendungan, dan proyek mercusuar mungkin berdiri megah. Tapi di bawahnya, fondasi bangsa keropos dimakan rayap korupsi. Generasi muda akan tumbuh dengan pelajaran pahit: di Indonesia, kekuasaan adalah hak untuk memperkaya diri, bukan amanah untuk melayani. Kasus Nadiem dan Yaqut hanyalah puncak gunung es dari kerusakan yang lebih dalam.
Sejarah tidak akan mengingat Jokowi sebagai “Bapak Pembangunan” seperti yang ia dambakan, melainkan sebagai presiden yang tersenyum di atas reruntuhan moral bangsanya. Ia akan dikenang sebagai pemimpin yang membiarkan para pembantunya menjadikan negara ini pasar gelap kepentingan. Ketika bangsa ini menulis bab kelam tentang kemunduran moral, nama Jokowi akan terpatri di sana — bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai penggali lubang kehancuran itu sendiri.
