Fusilatnews- Delapan puluh tahun sudah bangsa ini berdiri di atas tanah yang diperjuangkan dengan darah, air mata, dan nyawa para pejuang. Dulu, kemerdekaan berarti lepas dari belenggu penjajahan. Namun kini, pertanyaannya: merdeka dari siapa? Atau jangan-jangan kita telah menjadi tawanan dari bangsa kita sendiri—oleh mereka yang duduk di kursi kekuasaan, yang mengaku “pejuang rakyat” namun perilakunya jauh dari itu.
Pejabat negeri ini hidup dalam kemewahan yang sulit dicerna akal sehat. Gaji dan penerimaan mereka mencapai angka spektakuler, ditambah fasilitas mewah yang bahkan tak pernah terbayang oleh rakyat yang tiap hari berjibaku demi sesuap nasi. Ironisnya, banyak di antara mereka tidak memiliki kompetensi yang layak untuk jabatan yang diembannya. Mereka duduk bukan karena pantas, tetapi karena “hubungan” yang tak kasat mata: nepotisme yang sudah menggerogoti sendi meritokrasi hingga habis tak bersisa.
Kompetensi? Ah, itu urusan nomor sekian. Dalam kamus kekuasaan, yang penting adalah koneksi. Kalau punya “hubungan” yang tepat, meskipun tak tahu beda antara visi dan misi, tetap bisa duduk di kursi empuk. Nepotisme bukan lagi penyakit, tapi sudah seperti vaksin—wajib dimiliki agar bisa bertahan di dunia politik.
Korupsi pun merajalela. Setiap tahun kita disuguhi berita pejabat yang menyalahgunakan uang rakyat—uang yang seharusnya membangun sekolah, rumah sakit, infrastruktur, dan masa depan anak-anak negeri. Tapi seperti lingkaran setan, setelah satu tertangkap, yang lain muncul menggantikan, seolah korupsi adalah estafet yang diwariskan dari satu periode ke berikutnya.
Mereka tak punya rasa malu. Tak tahu diri ketika menampilkan gaya hidup hedon di tengah rakyat yang semakin terjepit. Berdiri di podium-podium peringatan kemerdekaan dengan dada dibusungkan, membacakan naskah pidato penuh kata indah tentang “membangun bangsa” sambil di balik layar justru merusaknya—menggadaikan sumber daya alam, merusak lingkungan, dan mengubah hutan jadi lahan gundul demi proyek yang hasilnya entah siapa yang nikmati.
Bung Hatta pernah berpesan, “Korupsi merusak negara dan menghancurkan moral bangsa.” Kata-kata ini kini terasa seperti nubuat yang menjadi nyata. Bung Karno mengingatkan, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”
Kalau beliau berdua masih hidup, mungkin akan menepuk jidat melihat bagaimana peringatan kemerdekaan kita sekarang dipenuhi baliho wajah pejabat tersenyum lebar, sementara rakyat di bawahnya menghitung sisa uang belanja.
Kemerdekaan seharusnya memerdekakan rakyat dari kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Tapi kenyataannya, kemerdekaan seperti hanya memerdekakan segelintir orang dari kesusahan hidup—sementara mayoritas rakyat tetap terjajah oleh kerakusan elit.
HUT RI ke-80 ini jadi alarm keras: bangsa ini bukan cuma perlu merdeka secara fisik, tapi juga merdeka dari korupsi, nepotisme, ketidakmampuan, dan kerakusan yang menghancurkan. Karena kemerdekaan sejati adalah ketika pemimpin hidup untuk rakyat, bukan rakyat yang hidup untuk membiayai gaya hidup pemimpin.
Merdeka, katanya. Tapi siapa yang benar-benar merdeka?
