Oleh : Achsin El-Qudsy
Jakarta-Fusilatnews – Kasus dugaan pemerasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus menjadi sorotan publik. Aktivis Nicho Silalahi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak berhenti pada penetapan tersangka di level staf dan pejabat menengah, tetapi juga memeriksa mantan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Desakan itu muncul setelah KPK menyita sejumlah barang bukti bernilai tinggi, termasuk sebuah motor gede (Harley-Davidson) milik mantan staf khusus Ida Fauziyah, Risharyudi Triwibowo. Penyitaan ini menimbulkan pertanyaan tentang sumber dana pembelian aset mewah tersebut dan kemungkinan aliran dana ke pihak lain di lingkaran Kemnaker.
“Publik tidak boleh dibiarkan bingung. Kasus ini tidak bisa hanya menjerat bawahan, sementara pejabat yang diduga mengetahui aliran dana dibiarkan begitu saja. KPK harus memeriksa Ida Fauziyah,” ujar Nicho Silalahi dalam keterangannya, Kamis (28/8).
KPK mengonfirmasi penyitaan Harley-Davidson tersebut. Barang bukti kini disimpan di Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara (Rupbasan) untuk kepentingan penyidikan. Risharyudi Triwibowo diduga menerima aliran dana dari praktik pemerasan terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
Dalam konstruksi perkara, KPK menduga terjadi praktik pemungutan liar terhadap perusahaan yang mengurus izin TKA sejak 2019 hingga 2024. Dugaan pemerasan yang berhasil dikumpulkan mencapai sekitar Rp53,7 miliar. Uang ini disebut mengalir ke sejumlah pihak, mulai dari pegawai Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing (PPTKA) hingga pihak eksternal.
Seorang pejabat KPK mengatakan, “Penyitaan barang mewah seperti motor gede ini merupakan petunjuk awal bahwa hasil pemerasan tidak hanya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga dialihkan menjadi aset.”
Nicho Silalahi menilai penyitaan ini harus menjadi pintu masuk KPK menelusuri siapa saja yang mendapat keuntungan dari praktik pemerasan. Menurutnya, sulit membayangkan seorang staf khusus bisa bertindak sendiri tanpa sepengetahuan pejabat utama kementerian.
“Kalau ada staf khusus sampai bisa membeli motor gede dari hasil pemerasan, mustahil pejabat tertinggi tidak tahu-menahu. KPK wajib mengungkap siapa saja yang menerima uang tersebut, termasuk bila ada aliran ke mantan menteri,” tegas Nicho.
Aktivis ini menilai pola korupsi di kementerian sering berbentuk “piramida”, di mana uang hasil pungutan liar didistribusikan ke banyak pihak. Karena itu, pemeriksaan pejabat tinggi dianggap penting untuk memastikan dugaan tersebut.
Tiga Kemungkinan Arah Kasus:
- KPK Naikkan ke Level Pejabat Tinggi – Jika bukti aliran dana ke pejabat utama ditemukan, pemeriksaan mantan menteri bukanlah hal mustahil.
- Kasus Berhenti di Level Staf – Bila KPK tidak menemukan bukti cukup, kasus bisa berhenti pada tersangka yang sudah ditetapkan, meski memicu kekecewaan publik.
- Dampak Politik – Terlepas dari hasil hukum, isu ini bisa menimbulkan tekanan politik bagi partai asal Ida Fauziyah, terutama jika media terus menyoroti dugaan keterlibatan pejabat tinggi.
Hingga kini, KPK masih memeriksa saksi-saksi dan menelusuri aliran dana. Belum ada kepastian apakah Ida Fauziyah akan dipanggil. Namun, penyidik tidak menutup kemungkinan memanggil siapa pun sepanjang ada bukti relevan.
“Penyidikan ini masih berkembang. Semua pihak yang diduga mengetahui atau menerima aliran dana tentu akan dipanggil dan diperiksa,” ujar jubir KPK.
Publik kini menanti langkah KPK berikutnya. Kasus dugaan pemerasan TKA ini menjadi sorotan serius karena menyoroti rapuhnya tata kelola perizinan tenaga kerja asing di Indonesia.
