Ada sebuah ironi yang terus menggelayuti polemik ijazah Presiden ke-7, Joko Widodo.
Selama bertahun-tahun, perdebatan itu tidak pernah benar-benar berakhir. Bukan karena telah ditemukan jawaban yang memuaskan semua pihak, melainkan karena dua arus besar terus berjalan beriringan: di satu sisi ada tuntutan agar ijazah asli diperlihatkan secara terbuka untuk mengakhiri polemik, di sisi lain proses hukum justru lebih dahulu menyentuh mereka yang mempertanyakan keasliannya.
Bagi sebagian masyarakat, persoalannya sesungguhnya sederhana. Jika sebuah dokumen menjadi objek perdebatan nasional, mengapa tidak ditunjukkan dokumen asli yang dipersoalkan agar publik dapat menilai dan polemik berakhir? Di sisi lain, ada pula pandangan bahwa seseorang tidak berkewajiban memenuhi setiap tuntutan publik untuk memperlihatkan dokumen pribadinya.
Namun, yang menarik justru bukan perbedaan pandangan itu. Yang menarik adalah konsekuensi hukumnya.
Bambang Tri Mulyono menjadi salah satu tokoh pertama yang mengangkat isu tersebut ke ruang publik. Ia harus menjalani proses pidana dan dipenjara. Gus Nur juga mengalami nasib serupa dalam perkara yang berkaitan dengan pernyataannya mengenai isu tersebut.
Kini, babak berikutnya bergulir. Roy Suryo dan dr. Tifa menghadapi proses hukum sebagai tersangka dan perkara mereka berlanjut ke pengadilan.
Sementara itu, nama-nama seperti Eggi Sudjana, Rismon Sianipar, dan Damai Hari Lubis memperoleh penyelesaian melalui mekanisme restorative justice (RJ), sehingga penanganan hukumnya berbeda dengan para terdakwa yang perkaranya diteruskan ke persidangan.
Dari sudut pandang publik, muncul pertanyaan yang sulit dihindari: mengapa orang-orang yang mempertanyakan sebuah dokumen telah lebih dahulu menjalani atau menghadapi proses pidana, sementara substansi yang mereka pertanyakan masih terus menjadi bahan perdebatan di ruang publik?
Inilah yang menjadikan perkara ini melampaui sekadar polemik tentang selembar ijazah. Ia telah berubah menjadi diskursus mengenai transparansi, kebebasan berpendapat, hak warga negara untuk mempertanyakan informasi yang menyangkut pejabat publik, dan bagaimana negara merespons pertanyaan tersebut.
Dalam negara demokrasi, kritik memang memiliki batas. Fitnah dan pencemaran nama baik juga memiliki konsekuensi hukum. Namun, demokrasi yang sehat juga menyediakan ruang bagi pertanyaan, verifikasi, dan pembuktian. Semakin besar jabatan seseorang, semakin besar pula kepentingan publik terhadap informasi yang berkaitan dengan dirinya.
Mungkin karena itulah polemik ini tidak pernah benar-benar selesai. Yang diperdebatkan bukan lagi hanya apakah sebuah ijazah asli atau tidak, melainkan bagaimana sebuah negara mengelola keraguan publik. Sebab dalam banyak kasus, transparansi sering kali lebih ampuh meredakan kontroversi daripada ancaman pidana.
Sejarah kelak mungkin tidak hanya mencatat siapa yang benar dan siapa yang salah. Sejarah juga akan mencatat bahwa dalam sebuah polemik yang bermula dari pertanyaan tentang sebuah ijazah, sejumlah orang kehilangan kebebasannya, sementara perdebatan itu sendiri tetap hidup dan terus bergulir di ruang publik.
