Oleh: Ali Syarief
“Integrity is a strategic asset. It protects democracies against corruption, supports economic growth and fair competition, and improves trust in public institutions.”
— OECD, Anti-Corruption and Integrity Outlook
Barangkali, kemakmuran sebuah bangsa sesungguhnya tidak serumit yang dibayangkan para ekonom. Tidak memerlukan teori yang berlapis-lapis atau rumus pembangunan yang sulit dipahami. Ada satu syarat yang tampaknya sederhana, tetapi justru paling sulit diwujudkan: bangsa itu dipimpin oleh orang-orang yang jujur.
Kejujuran bukan sekadar kebajikan pribadi. Dalam tata kelola negara, ia adalah modal pembangunan yang paling murah sekaligus paling mahal. Murah karena tidak membutuhkan anggaran untuk memilikinya. Mahal karena ketika kejujuran hilang, biaya yang harus ditanggung sebuah bangsa menjadi luar biasa besar.
Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) menyebut integritas sebagai strategic asset—aset strategis yang menjaga demokrasi, memperkuat pertumbuhan ekonomi, menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kalimat itu mengandung pesan sederhana: ekonomi yang sehat selalu berdiri di atas pemerintahan yang bersih.
Sebaliknya, tidak ada negara yang mampu mencapai kemakmuran secara berkelanjutan jika fondasi kekuasaannya dibangun di atas kebohongan dan korupsi.
Korupsi sesungguhnya bukan sekadar pencurian uang negara. Ia adalah pencurian kesempatan. Kesempatan anak memperoleh pendidikan yang baik. Kesempatan petani untuk menikmati irigasi yang memadai. Kesempatan pasien memperoleh layanan kesehatan yang layak. Kesempatan generasi muda mendapatkan lapangan kerja.
Setiap rupiah yang dikorupsi sesungguhnya adalah masa depan rakyat yang dirampas.
Karena itu, ketika rakyat miskin di negeri yang kaya akan sumber daya alam, persoalannya sering kali bukan terletak pada kekurangan kekayaan. Yang bocor bukan cadangan minyaknya, bukan tambangnya, bukan hutannya, melainkan integritas para pengelolanya.
Ekonom pemenang Nobel, Douglass C. North, pernah menegaskan bahwa institusi yang baik merupakan faktor utama yang menentukan kemajuan ekonomi suatu bangsa. Yang dimaksud dengan institusi bukan hanya gedung-gedung pemerintahan, melainkan aturan, norma, dan karakter para penyelenggara negara. Tanpa integritas, hukum berubah menjadi alat kekuasaan, birokrasi menjadi pasar rente, dan anggaran negara menjadi ladang pembagian keuntungan.
Sejarah dunia memberikan pelajaran yang menarik. Banyak negara yang miskin sumber daya alam justru mampu menjadi negara maju. Sebaliknya, tidak sedikit negara yang kaya akan mineral, minyak, gas, maupun hutan tetap terjebak dalam kemiskinan. Para ekonom menyebut fenomena ini sebagai resource curse—kutukan sumber daya alam.
Yang menjadi kutukan ternyata bukan sumber daya alamnya, melainkan manusianya.
Mereka gagal mengelola kekayaan karena kekuasaan lebih dipandang sebagai kesempatan untuk memperkaya diri daripada amanah untuk melayani rakyat.
Kejujuran memiliki efek ekonomi yang sering kali tidak disadari. Ketika pemerintah dipercaya, biaya investasi menurun. Dunia usaha merasa aman. Investor tidak perlu mengeluarkan biaya ekstra untuk menyuap birokrasi. Pengusaha tidak lagi dipusingkan oleh ketidakpastian hukum. Akibatnya, ekonomi tumbuh lebih cepat dan kesejahteraan masyarakat meningkat.
Sebaliknya, kebohongan selalu melahirkan biaya.
Data harus direkayasa agar tampak indah. Statistik dipoles agar terlihat berhasil. Pencitraan harus dibangun dengan anggaran besar untuk menutupi kenyataan. Kritik dibungkam agar narasi resmi tetap terjaga. Semua itu memerlukan ongkos politik, ongkos sosial, bahkan ongkos hukum yang akhirnya dibayar oleh rakyat.
Di sinilah kejujuran menjadi investasi paling menguntungkan bagi sebuah bangsa.
Konfusius pernah mengingatkan, “The strength of a nation derives from the integrity of the home.” Jika keluarga membutuhkan kejujuran agar tetap utuh, negara jauh lebih membutuhkannya. Sebab negara adalah rumah bagi jutaan keluarga yang menggantungkan harapan kepada para pemimpinnya.
Karena itu, memilih pemimpin sesungguhnya bukan sekadar memilih siapa yang paling pandai berpidato, paling banyak memasang baliho, paling populer di media sosial, atau paling besar dukungan politiknya. Yang jauh lebih menentukan adalah apakah ia memiliki keberanian untuk berkata benar, bertindak benar, dan mempertanggungjawabkan kekuasaan secara jujur.
Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Indonesia juga tidak miskin akan sumber daya alam. Yang sering kali terasa langka justru keteladanan.
Padahal, rakyat tidak pernah menuntut pemimpin yang sempurna.
Rakyat hanya berharap dipimpin oleh orang yang tidak berbohong kepada mereka.
Sebab pada akhirnya, kemakmuran bukan pertama-tama lahir dari bertambahnya APBN, naiknya harga komoditas, atau melimpahnya cadangan nikel. Semua itu hanyalah instrumen.
Kemakmuran lahir ketika setiap rupiah uang negara dikelola dengan amanah, setiap kebijakan dibuat demi kepentingan publik, dan setiap pemimpin memahami bahwa jabatan adalah titipan, bukan hak milik.
Negara yang dipimpin oleh orang jujur tidak memerlukan banyak slogan tentang kesejahteraan.
Kesejahteraan itu akan datang dengan sendirinya.
Karena sesungguhnya, rahasia kemakmuran sebuah bangsa mungkin memang sesederhana ini:
Tinggal punya pemimpin yang jujur.
Rakyat pasti makmur.
