Politik tidak hanya berbicara tentang apa yang dikatakan, tetapi juga tentang kapan sesuatu mulai dikatakan. Dalam politik, waktu adalah bagian dari pesan.
Dalam polemik mengenai ijazah Presiden Joko Widodo, ada satu fakta kronologis yang menarik untuk dicermati. Untuk pertama kalinya, Jokowi secara terbuka menyebut dirinya sebagai lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 2017, ketika telah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.
Pertanyaan yang kemudian muncul bukan semata-mata soal benar atau tidaknya klaim tersebut, melainkan mengapa identitas sebagai alumni UGM tidak pernah menjadi bagian penting dari narasi politiknya pada fase-fase sebelumnya.
Saat menjabat Wali Kota Solo sejak 2005 hingga 2012, Jokowi dikenal membangun citra sebagai pemimpin sederhana, dekat dengan rakyat, dan berasal dari kalangan pengusaha mebel. Dalam berbagai pemberitaan, wawancara, maupun kegiatan resmi, identitas akademiknya nyaris tidak pernah ditonjolkan. Demikian pula ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2012 hingga 2014.
Yang juga menarik adalah hubungan simbolik antara Jokowi dan almamaternya. Publik hampir tidak pernah mengetahui adanya keterlibatan yang menonjol antara keduanya. Kita tidak pernah mendengar UGM secara khusus mengundang salah satu alumnusnya yang berhasil mencapai jabatan tertinggi sebagai Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo, untuk memberikan kuliah umum di kampusnya. Padahal, bagi banyak perguruan tinggi, kehadiran seorang alumnus yang berhasil menjadi kepala negara biasanya merupakan kebanggaan institusi sekaligus momentum akademik yang sangat berharga.
Sebaliknya, publik juga tidak melihat Jokowi secara khusus menghadirkan UGM dalam berbagai agenda pemerintahan yang dipimpinnya sebagai Wali Kota maupun Gubernur. Hubungan yang lazim terjalin antara seorang alumnus dan almamaternya tampak tidak banyak terlihat di ruang publik.
Karena itu, kemunculan identitas “lulusan UGM” yang baru memperoleh penekanan pada 2017 menjadi bagian dari kronologi yang layak dicatat. Apakah hal itu sekadar perubahan strategi komunikasi politik? Apakah sebelumnya memang tidak dianggap penting untuk disampaikan? Atau baru memperoleh relevansi ketika posisi sebagai presiden membuat latar belakang akademik menjadi bagian dari legitimasi publik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut sah diajukan dalam ruang diskusi publik. Dalam demokrasi, rekam jejak seorang pejabat negara merupakan bagian dari kepentingan publik, sepanjang pembahasannya didasarkan pada fakta, dokumen, dan kronologi, bukan pada prasangka atau fitnah.
Di sisi lain, kronologi tidak identik dengan kesimpulan. Bahwa suatu identitas baru sering mendapat penekanan pada waktu tertentu tidak otomatis membuktikan adanya sesuatu yang disembunyikan. Namun, perubahan pola komunikasi seperti itu memang layak menjadi objek kajian politik maupun jurnalistik.
Karena itulah, yang dibutuhkan adalah keterbukaan. Apabila seluruh dokumen, arsip, dan fakta dapat diakses secara transparan, ruang spekulasi akan menyempit dengan sendirinya. Sebaliknya, semakin lama suatu polemik dibiarkan tanpa penjelasan yang komprehensif, semakin besar pula ruang bagi publik untuk membangun berbagai tafsir.
Dalam dunia jurnalisme, kronologi bukan sekadar urutan waktu. Ia adalah konteks yang membantu menjelaskan mengapa sebuah peristiwa menjadi penting. Dalam perkara ini, pertanyaan yang menarik bukan hanya apakah seseorang pernah kuliah di sebuah universitas, melainkan mengapa identitas itu baru memperoleh tempat yang menonjol dalam narasi publik pada waktu tertentu.
Sering kali, dalam politik, yang paling berbicara bukanlah slogan, melainkan kronologi.
