Jakarta – FusilatNews.– Ketika ada yang bilang Indonesia suram, Prabowo Subianto mempersilakan yang bersangkutan pergi dan mencari negara lain.
Ketika ada yang bilang pemerintah tak bisa bekerja dan bisanya hanya menghambur-hamburkan anggaran dengan memperbanyak jumlah menteri dan wakil menteri, Presiden Ri itu menyebut mereka antek-antek asing yang tak ingin melihat Indonesia yang besar ini maju.
Ketika ada yang bilang progam Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih (KMP) tak bermanfaat bagi rakyat dan hanya menjadi ladang korupsi bagi elite, Prabowo bilang mereka ingin rakyat Indonesia lapar dan miskin.
Kini, ketika ada yang bilang harga beras mahal, Prabowo mempersilakan yang bersangkutan menanam padi sendiri.
Ihwal rakyat yang mengeluhkan harga beras mahal lalu disuruh menanam padi sendiri itu disampaikan Prabowo saat menggelar Panen Raya TNI Terintegrasi di 43 titik di seluruh Indonesia, dari Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7/2026).
Pertanyaannya, lalu apa kerja ente sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Wo?
Kalau tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat, janganlah menjadi presiden. Kalau tidak mau dikritik, janganlah menjadi pejabat publik.
Keluhan, kritik atau apa pun namanya yang disampaikan rakyat kepada pemerintah, itu wajar adanya. Artinya, rakyat menganggap pemerintah itu masih ada. Negara ini masih ada. Jadi, jangan salahkan rakyat kalau mengeluh, mengkritik, atau bahkan menghujat sekalipun. Rakyat punya hak untuk itu.
Sebab, rakyat membayar pajak. Bahkan 82 persen pendapatan negara berasal dari pajak rakyat. Rakyatlah yang menggaji Presiden, Menteri, DPR, birokrat dan sebagainya.
Apalagi keluhan yang disampaikan rakyat bukan tanpa dasar. Mereka bicara berdasarkan data.
Berdasarkan data, harga beras nasional terus merangkak naik hingga pertengahan 2026, menembus rata-rata nasional Rp14.402 per kilogram untuk medium dan Rp16.230 per kg untuk premium.
Angka ini secara konsisten melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah, kendati stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Bulog diklaim melimpah mencapai 5,2 juta ton.
Kenaikan harga beras ini memicu inflasi pangan yang disebabkan oleh beberapa faktor utama.
Dus, kalau rakyat mengeluh sedikit saja, katakanlah harga beras mahal, lalu disalahkan, lantas kepada siapa rakyat harus mengadu?
Prabowo menyuruh TNI dan Kementerian Pertanian menyiapkan lahan bagi rakyat yang mau menanam padi sendiri. Wo, dengar ya, tidak semua rakyat bisa menanam padi. Itu hanya bisa dilakukan oleh petani. Petani pun yang sudah berpengalaman atau bahkan ahli.
Lagi pula, jumlah rakyat yang menjadi konsumen beras jauh lebih besar daripada jumlah petani produsen padi.
Pun jika harga beras mahal, nasib petani tetap begitu-begitu saja karena kenaikan harga beras lebih banyak dinikmati oleh tengkulak dan pengusaha. Harga dari petani tetap saja.
Apakah kalau rakyat mengeluhkan harga bahan bakar minyak (BBM) mahal lalu disuruh membuat BBM sendiri?
Apakah kalau rakyat mengeluhkan harga cabai mahal lalu disuruh menanam cabai sendiri?
Apakah kalau rakyat mengeluhkan harga telur mahal lalu harus ternak ayam sendiri? Wo, wo, konyol ente!
Lagi pula, Indonesia ini negara demokrasi. Keluhan, kritik, saran atau apa pun namanya, bebas dilontarkan asal tak melanggar hukum atau undang-undang. Kebebasan berbicara dijamin konstitusi, Wo?
Moratorium Pidato
Melihat reaksi publik dan pasar setiap kali Prabowo berpidato, maka sebaiknya mulai sekarang lakukanlah moratorium pidato. Sementara Prabowo tak usah berpidato dulu sampai kontroversi di tengah rakyat mereda.
Sebab, isi pidatonya lebih sering provokatif daripada menciptakan suasana kondusif. Isi pidatonya lebih sering memukul daripada merangkul. Padahal Presiden itu seorang pemimpin yang mestinya mengayomi dan melindungi rakyat.
Reaksi pasar juga sering telak. Sering kali ketika Prabowo selesai berpidato, pasar langsung meresponsnya negatif. Kurs rupiah turun. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) juga turun.
Dus, berhentilah sementara Prabowo berpidato. Sebab ternyata lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.
