Jakarta,FusilatNews— Mantan kader PDI Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon, mengungkapkan keprihatinannya terhadap status hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Effendi menilai situasi ini merupakan pukulan besar bagi PDIP dan menyerukan evaluasi total terhadap kepengurusan partai, termasuk posisi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
“Turut prihatin, ini petaka yang sangat besar ya buat partai yang lama saya ikut di sana,” ujar Effendi saat menghadiri acara di Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, Rabu (8/1).
Evaluasi Menyeluruh
Effendi menyarankan PDIP untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh pasca-penetapan Hasto sebagai tersangka. Ia menyebutkan, kasus ini adalah pertama kalinya seorang kader dengan jabatan struktural strategis di PDIP menjadi tersangka KPK.
“Harus diperbarui semuanya, mungkin sampai ke ketua umumnya juga harus diperbarui, bukan hanya level sekjen. Sudah waktunya, pembaruan total,” tegas Effendi.
Desakan Mundur untuk Megawati
Effendi secara terang-terangan menyarankan Megawati Soekarnoputri untuk mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum PDIP. Menurutnya, Megawati harus bertanggung jawab atas masalah hukum yang menimpa sekjennya, mengingat dampaknya yang besar terhadap citra partai.
“Karena ini kan fatal, harusnya semua kepemimpinan juga mengundurkan diri. Partai itu bukan milik perorangan, itu kan diatur oleh UU Parpol, jadi harus dipertanggungjawabkan kepada publiknya juga,” jelas Effendi.
Effendi mencontohkan sikap politik yang bertanggung jawab seperti Perdana Menteri Kanada yang mundur hanya karena masalah prinsip. Ia menyatakan, kasus Hasto adalah persoalan hukum serius, bukan sekadar isu etika.
Kasus Hukum Hasto
Hasto Kristiyanto dijerat dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR Harun Masiku. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyampaikan bahwa Hasto terlibat aktif dalam upaya meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui PAW, menggantikan caleg PDIP Riezky Aprilia.
“Hasto bahkan meminta MA mengeluarkan fatwa dan menahan surat pelantikan Riezky Aprilia,” ungkap Setyo dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, 24 Desember 2024 lalu.
Selain dugaan suap, Hasto juga menjadi tersangka perintangan penyidikan. Ia diduga menyuruh merendam ponsel miliknya dan Harun Masiku, serta membantu pelarian Harun Masiku yang hingga kini masih buron.
Sikap Internal PDIP
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, menyatakan bahwa posisi Hasto sebagai Sekjen PDIP berada di bawah kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Menurut Said, struktur internal PDIP tetap berpegang pada AD/ART partai.
“Apakah akan ada pergantian kursi Sekjen? Itu semua adalah wilayah otonomi internal partai,” ujar Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Meski begitu, desakan Effendi Simbolon untuk pembaruan di tubuh PDIP, termasuk di level ketua umum, menjadi sorotan publik. Apakah PDIP akan mengambil langkah besar untuk merespons krisis ini atau tetap mempertahankan kepemimpinan yang ada? Hanya waktu yang akan menjawab.
