Pemerintah terus memamerkan angka pertumbuhan ekonomi. Grafik dipoles, persentase diumumkan dengan penuh optimisme, pidato-pidato resmi dipenuhi narasi tentang ketahanan ekonomi nasional. Di atas kertas, Indonesia disebut tetap kuat menghadapi badai global. Namun di jalanan, di pasar, di ruang produksi, hingga di meja makan rakyat kecil, kenyataannya terasa berbeda: rupiah terus melemah, harga-harga merangkak naik, dan kegelisahan mulai menjalar ke berbagai sektor.
Inilah paradoks yang kini sedang dihadapi negeri ini. Ekonomi dikatakan tumbuh, tetapi daya beli rakyat justru melemah. Pemerintah berbicara tentang optimisme, sementara pelaku usaha mulai dihantui kecemasan. Jika ekonomi benar-benar sehat, mengapa rupiah justru terlihat semakin ringkih di hadapan dolar?
Nilai tukar rupiah bukan sekadar angka teknis di layar perbankan. Ia adalah cermin kepercayaan terhadap fundamental ekonomi sebuah negara. Ketika rupiah terus tertekan, pasar sedang mengirim sinyal bahwa ada persoalan serius yang tidak bisa ditutupi hanya dengan jargon “pertumbuhan ekonomi stabil”.
Masalahnya, pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan pemerintah lebih banyak bertumpu pada konsumsi dan proyek-proyek besar yang tidak seluruhnya menciptakan kekuatan ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan semacam ini memang mampu menghasilkan angka statistik yang terlihat indah, tetapi rapuh dalam menghadapi tekanan global. Akibatnya, ketika dolar menguat dan arus modal asing mulai keluar, rupiah langsung limbung.
Lebih ironis lagi, di tengah klaim ekonomi yang membaik, ketergantungan terhadap impor justru masih tinggi. Indonesia kaya sumber daya alam, tetapi masih mengimpor berbagai kebutuhan pokok dan bahan industri. Negeri agraris yang dahulu dikenal sebagai lumbung rempah dunia kini masih sibuk mendatangkan pangan dari luar negeri. Dalam kondisi seperti ini, pelemahan rupiah otomatis membuat biaya impor melonjak dan menekan seluruh rantai ekonomi nasional.
Yang mulai was-was bukan hanya rakyat kecil. Dunia usaha mulai berhitung ulang. Industri yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi kenaikan biaya produksi. Investor mulai mencermati stabilitas fiskal dan moneter dengan lebih hati-hati. Bahkan kelas menengah yang selama ini menjadi penopang konsumsi nasional mulai merasakan sesaknya tekanan ekonomi.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Pelemahan rupiah dapat menciptakan efek domino: harga barang naik, inflasi meningkat, suku bunga bertahan tinggi, kredit melambat, dunia usaha menahan ekspansi, dan lapangan kerja semakin sempit. Dalam situasi seperti ini, pertumbuhan ekonomi akhirnya hanya menjadi angka yang hidup di podium-podium resmi, tetapi mati di dalam realitas sosial masyarakat.
Persoalan terbesar bangsa ini mungkin bukan semata lemahnya rupiah, melainkan kebiasaan membangun pencitraan ekonomi tanpa keberanian mengakui akar masalah. Pemerintah terlalu sering menjadikan statistik sebagai alat propaganda, bukan sebagai alat evaluasi. Padahal rakyat tidak hidup dari persentase pertumbuhan ekonomi. Rakyat hidup dari harga sembako yang terjangkau, pekerjaan yang layak, dan masa depan yang memberikan rasa aman.
Ironinya, semakin keras pemerintah mengklaim ekonomi baik-baik saja, semakin terasa jurang antara narasi elite dengan kenyataan rakyat. Sebab publik bisa melihat sendiri: rupiah melemah, PHK terjadi di berbagai sektor, biaya hidup naik, dan ketidakpastian ekonomi global semakin mengintai.
Pada akhirnya, pertanyaan paling mendasar harus diajukan: untuk siapa sebenarnya pertumbuhan ekonomi itu? Jika pertumbuhan hanya menghasilkan tepuk tangan di ruang kekuasaan tetapi tidak menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat, maka yang tumbuh mungkin hanyalah angka—bukan kesejahteraan.
Dan ketika rupiah terus terpuruk di tengah slogan pertumbuhan ekonomi, negeri ini sedang mempertontonkan satu ironi besar: ekonomi dipuji setinggi langit, sementara fondasinya mulai gemetar pelan-pelan.
