Oleh Dino Patti Djalal –
Oleh Dino Patti Djalal –Sebagai bagian dari komunitas hubungan internasional, pendukung politik luar negeri Indonesia, sekaligus rakyat yang telah berkecimpung dalam dunia diplomasi hampir empat dekade—baik di dalam maupun di luar pemerintahan—saya merasa berkewajiban menyampaikan empat kritik dan pesan strategis demi kesuksesan diplomasi Indonesia ke depan.
Pertama: Kepemimpinan yang Hadir dan Fokus di Kementerian Luar Negeri
Saya memohon agar Menteri Luar Negeri dapat meluangkan waktu yang jauh lebih besar untuk memimpin langsung Kementerian Luar Negeri—minimal 50 persen, dan idealnya hingga 80 persen.
Alhamdulillah, Kementerian Luar Negeri adalah salah satu lembaga terbaik di NKRI. Ia ibarat mobil Ferrari: penuh talenta diplomat luar biasa, profesional, dan berkelas dunia. Namun Ferrari hanya akan melaju kencang bila dikendarai oleh sopir yang piawai, fokus, dan hadir penuh.
Kenyataannya hari ini:
Banyak KBRI dan KJRI tidak mendapat arahan strategis dari pusat.
Rapat koordinasi para duta besar sudah lama tidak berjalan efektif.
Kinerja sebagian diplomat menurun, anggaran dipotong, dan muncul demoralisasi.
Banyak diplomat merasa tidak terdorong untuk berinisiatif karena merasa aspirasi dan laporan mereka tidak direspons.
Bahkan beredar kabar bahwa sejumlah duta besar kesulitan bertemu Menteri saat pulang ke Jakarta.
Risikonya sangat serius:
Banyak peluang diplomasi tingkat tinggi hilang atau tidak di-follow up dengan baik.
Hubungan bilateral Indonesia berpotensi menjadi tidak seimbang, bahkan “dikendarai” oleh pihak lain.
Masalah-masalah yang kini tampak senyap bisa meledak di kemudian hari.
Lebih baik persoalan ini diselesaikan sekarang, agar dalam empat tahun ke depan Kemlu dapat kembali berjalan optimal dan berwibawa.
Kedua: Komunikasi Publik sebagai Inti Diplomasi Modern
Politik luar negeri tidak cukup hanya dijalankan—ia harus dijelaskan, dipahami, dan didukung oleh publik.
Ada pelajaran penting dari Menteri Keuangan Sri Mulyani: dalam waktu singkat ia menjadi sangat dihormati publik karena rajin dan konsisten menjelaskan kebijakan secara terbuka.
Sebaliknya, dalam satu tahun terakhir:
Menteri Luar Negeri nyaris tidak pernah menyampaikan penjelasan substantif kepada publik.
Tidak ada wawancara mendalam dengan media mengenai arah dan tantangan politik luar negeri.
Komunikasi Kemlu lebih banyak berupa unggahan Instagram berisi foto dan video tanpa substansi kebijakan.
Akibatnya, diplomasi kehilangan narasi, dan publik kehilangan rasa memiliki.
Ketiga: Menjauh dari Komunitas Hubungan Internasional
Kami sangat prihatin melihat semakin tertutupnya pintu komunikasi dengan komunitas hubungan internasional.
Dalam Indonesia Foreign Policy Conference—konferensi politik luar negeri terbesar di Indonesia, bahkan salah satu yang terbesar di dunia—ribuan pemuda dan mahasiswa datang dari berbagai provinsi untuk belajar dan berdiskusi. Namun:
Surat, telepon, WhatsApp, dan permohonan audiensi tidak pernah direspons selama berbulan-bulan.
Padahal, di banyak negara, menteri luar negeri akan membatalkan agenda lain demi hadir di forum strategis semacam ini.
Hal serupa terjadi pada Konferensi Asia, inisiatif rakyat Indonesia dan salah satu forum ASEAN terbesar di Tanah Air, yang juga tidak dihadiri.
Ini menimbulkan kesan bahwa Menteri Luar Negeri absen dari ruang-ruang strategis non-pemerintah, padahal justru di sanalah legitimasi dan dukungan publik dibangun.
Keempat: Dari Menteri yang Absen ke Menteri yang Hadir
Kami berharap ke depan Menteri Luar Negeri dapat berubah dari menteri yang absen menjadi menteri yang hadir—hadir dalam diplomasi internal, hadir dalam komunikasi publik, dan hadir di tengah komunitas intelektual serta generasi muda.
Idealnya, Menteri Luar Negeri:
Berkomunikasi rutin dengan rakyat, bahkan jika memungkinkan setiap minggu,
Melalui pidato publik, policy speech, atau dialog terbuka, baik di dalam maupun luar negeri.
Itulah tugas utama seorang pemimpin diplomasi nasional.
Jika hal ini tidak dilakukan, maka bukan hanya pribadi menteri yang akan kehilangan wibawa, tetapi Kementerian Luar Negeri secara institusional berisiko kehilangan kredibilitas dan kepemimpinan moralnya.
