Ekonom senior dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, menilai upaya pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi dalam mengendalikan laju inflasi tidak dilakukan secara komprehensif. Bahkan, pemerintahan saat ini, kata dia, menggunakan metode injak kaki.
Apa maksudnya?
Dalam webinar bertajuk ‘Harga Kian Mahal: Recovery Terganggu?’ yang digelar hari ini, Kamis, 7 April 2022, Faisal menyebutkan keberhasilan pemerintahan Jokowi menekan inflasi di level rendah adalah hal yang semu.
“Terlepas dari caranya mengendalikan inflasi, ternyata cara Pak Jokowi mengendalikan inflasi itu dengan metode injak kaki,” ujar Faisal dalam webinar tersebut. “Bukan dengan memperbaiki pasokan, bukan memperbaiki logistik. Ada sih, tapi lebih ke metode injak kaki.”
Ia menilai metode pemerintah itu tidak menyelesaikan pangkal persoalan. Pasalnya, masalah lonjakan inflasi selalu muncul dan menjadi isu langganan di Indonesia setiap momentum-momentum tertentu.
Laju inflasi saat ini di angka 2,18 persen adalah kedua yang terendah sepanjang sejarah. Bahkan pada tahun 2020, inflasi Indonesia tercatat lebih rendah lagi yakni 1,32 persen.
Ia juga mengkritik langkah Jokowi berkeras menekan laju inflasi dengan cepat tapi dengan cara instan, misalnya dengan menggelontorkan subsidi jumbo ke masyarakat. Salah satunya adalah subsidi energi untuk bahan bakar Pertalite.
“Karena adanya krisis ini, saya kira sebentar lagi (pemerintah) akan menyerah, karena subsidinya luar biasa,” kata Faisal Basri. Ia lalu mencontohkan besarnya subsidi energi yang diberikan. Untuk bahan bakar berjenis Pertalite, misalnya, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp 4.000 sampai Rp 4.500 yang dikalikan dengan 23 juta kiloliter. Selanjutnya Solar dan Pertamax masing-masing diberikan subsidi Rp 7.800 dan Rp 3.500.
Subsidi ini yang ditalangi oleh Pertamina lebih dulu. “Nanti itung-itungannya diselesaikan setelah audit BPK, bayarnya bisa lebih dari setahun. Namanya kompensasi, bukan subsidi. Dan tidak ada di APBN,” ujar Faisal.
Oleh karena itu prestasi pemerintah menekan inflasi selama ini, menurut dia, tidak riil. “Semu belaka, injak kaki.” Jadi, kata Faisal, bila harga pangan terus bergejolak, dampaknya ke rakyat miskin sangat besar. “Dan ini menimbulkan tensi atau gejolak sosial,” tuturnya.
Lebih jauh, Faisal menyebutkan bahwa fakta di lapangan yang menunjukkan pengeluaran mayoritas rakyat digunakan untuk membeli kebutuhan pangan. Data Badan Pusat Statistik atau BPS pada Maret 2021 menunjukkan, 80 persen penduduk mengeluarkan biaya yang besar untuk kebutuhan pangan.
Rinciannya adalah pengeluaran 20 persen orang termiskin untuk makan mencapai 64,15 persen. Sedangkan, pengeluaran 20 persen orang terkaya untuk makan berada di 39,22 persen.
Data BPS juga menunjukkan semakin miskin rakyat, maka semakin besar konsumsi pangannya. “Kalau inflasi tinggi, jumlah orang miskin bisa double digit lagi. Padahal Jokowi bercita-cita ingin menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia,” kata Faisal Basri.
