Selanjutnya Ganjar menegaskan kesiapannya membereskan kekeliruan yang dilakukan presiden Jokowi jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029
Jakarta – Fusilatnews – Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom yang diselenggarakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu (8/11/) . Secara mengejutkan bakal calon presiden Ganjar Pranowo berani melakukan koreksi terkait kekeliruan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam mengelola ekonomi negara.
Selanjutnya Ganjar menegaskan kesiapannya membereskan kekeliruan yang dilakukan presiden Jokowi jika terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029
.”Di Infrastruktur itu 10 tahun pak Jokowi sudah lakukan itu. Tapi ada protes kenapa bandara sepi?,” ungkap Ganjar memulai kekeliruan Jokowi yang pertama.
Kemudian, ada 35 bandara dibangun. baik pembangunan bandara baru, lanjutan pengerjaan dari periode sebelumnya, reaktivasi bandara, maupun pembangunan terminal bandara. Menjadi banyak perhatian adalah Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Kertajati yang megah namun sepi.
Ganjar melihat persoalan dalam infrastruktur yang dibangun Jokowi adalah utilisasi. Infrastruktur yang menjadi penyambung antar daerah sudah terbangun. Di sisi lain ekonomi antar daerah tersebut sangat timpang, sehingga infrastruktur tidak termanfaatkan dengan baik.
Menurut Ganjar, ekonomi tidak bisa hanya tumbuh di kota. Desa juga harus melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM).
“Jadi nilai tambah infrastruktur yang ada dan kota tidak makin berat dengan migrasi, dan desanya bisa tumbuh, dan jangan dijadikan kota, biarkan kearifannya mucul. Istilahnya, negoro moro toto, Desa moro coro,” terangnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023, kemiskinan di perdesaan 12,22%, sementara di perkotaan 7,29%. Secara total, kemiskinan Indonesia mencapai 9,36% dari total populasi Indonesia setara dengan 25,90 juta orang.
Pengembangan Industri Maritim Tak Niat
Persoalan selanjutnya adalah industri. Ganjar melihat beberapa industri tidak dioptimalkan dengan baik, antara lain pertambangan dan perkebunan. Dua kelompok ini hanya memberi keuntungan pada pemilik modal, sementara masyarakatnya seringkali jadi penonton dan penderita.
Menurut Ganjar, seharunya pemerintah pusat bisa menjembatani antara pengusaha besar dengan lokal, pemanfaatan riset dan pemberian yang kini belum tepat sasaran.
Soal pembangunan di sektor maritim jadi sorotan Ganjar karena dalam sembilan tahun terakhir tidak ada perubahan signifikan. “Ya gak niat pak. Mau pakai alasan apa lagi? masih land based,” tegas Ganjar.
Indonesia memiliki kekuatan sumber daya kelautan dan perikanan, akan tetapi menurut Ganjar jumlah tangkapan ikan saja masih kalah dari negara tetangga.
“Lampung itu orang protes, pak saya ngurus ijin kapal susah setengah mati,” ujarnya. Pemerintah harus membantu sekalipun diperlukan perubahan regulasi. Kemudian terjun langsung ke lokasi untuk mengetahui kendala dunia usaha di bidang tersebut, termasuk pemberian subsidi solar untuk
“Maka cara berpikir pembangunannya itu ocean based oriented tidak lagi land based. Kenapa selama ini kita land based? Karena gampang. Kalau batu bara tinggal ambil aja, izin tau sendiri, kalau ada masalah bisa gampang aja,” paparnya.
Dalam acara ini Ganjar hadir secara bergantian dengan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.
