Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Teka-teki itu terjawab sudah. PDI Perjuangan, yang selama ini bungkam soal calon presiden, akhirnya menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres untuk Pemilihan Presiden 2024.
Melalui tulisan-tulisan sebelumnya, penetapan Gubernur Jawa Tengah sebagai capres oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini sudah penulis prediksi jauh-jauh hari.
Memang, Megawati bak menghadapi buah simalakama, antara mengajukan Ganjar atau Puan Maharani. Ganjar hanyalah anak ideologis, sedangkan Puan adalah anak ideologis sekaligus biologis bagi putri Bung Karno itu. Apalagi, jika tidak mencalonkan Puan maka dinasti Bung Karno akan benar-benar terlempar dari Istana.
Sebagai seorang ibu, sesungguhnya wajar bagi Megawati, yang memegang hak prerogratif pencalonan presiden sesuai mandat Kongres V PDIP di Bali, jika mencalonkan Puan. Namun ternyata insting dan logika politik Megawati sebagai seorang politikus nomor wahid di Indonesia jauh lebih kuat, bahkan melampaui nalurinya sebagai seorang ibu, sehingga akhirnya Presiden ke-5 RI itu mencalonkan Ganjar. Ini karena elektabilitas Ganjar tak terbendung.
Dalam sistem pemilihan langsung seperti yang dianut Indonesia, elektabilitas atau tingkat keterpilihan kandidat adalah senjata pamungkas. Sejauh ini dalam sigi berbagai lembaga survei kredibel, elektabilitas Ganjar selalu berada di tiga besar bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan bekas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bahkan di kalangan milenial, elektabilitas Ganjar tak terkejar. Bandingkan dengan elektabilitas Puan yang selalu berada di papan bawah.
Insting dan logika politik Megawati sudah terbukti bertaji dalam Pilpres 2014. Saat itu bisa saja PDIP mengajukan dirinya sebagai capres. Tapi karena elektabilitas Joko Widodo yang saat itu menjabat Gubernur DKI Jakarta tak terbendung, maka Megawati memberikan sampur capresnya kepada Jokowi untuk “menari” di panggung Pilpres 2014 dan berhasil terpilih.
Kini, setelah PDIP mencalonkan Ganjar,berarti sudah ada dua capres yang diajukan parpol atau gabungan parpol yang memenuhi “presidential threshold” atau ambang batas pencalonan presiden, yakni 20 persen kursi DPR RI atau 25 persen suara sah nasional berdasarkan hasil pemilu sebelumnya, sesuai ketentuan Pasal 222 Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
Itu dengan catatan Partai Nasdem yang sudah terlebih dahulu mencalonkan Anies jadi berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kemudian ikut mendukung pencalonan Anies. Sebab tak mudah bagi Demokrat untuk berkoalisi jika ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono tidak dijadikan calon wakil presiden bagi Anies Baswedan.
Sedangkan Prabowo Subianto yang sudah ditetapkan partainya sebagai capres harus mencari parpol mitra koalisi terlebih dulu untuk memenuhi “presidential threshold”.
Pasca-pencapresan Ganjar, Prabowo tetap “keukeuh” manjadi capres. Namun jika sampai batas akhir pendaftaran capres di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Gerindra tak kunjung menemukan parpol mitra koalisi maka mantan cawapres sekali dan capres dua kali ini harus puas bermain di level cawapres. Bisa ke Ganjar atau Anies, sesuai klaim Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon bahwa mentor politiknya itu bisa diterima di “kiri” (Ganjar) atau “kanan” (Anies).
Namun, itu pun tak mudah. Prabowo akan bersaing memperebutkan tiket cawapres dengan sosok-sosok lainnya seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Dan ini yang paling berat: Sandiaga Uno.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra itu sudah pamit kepada Prabowo bahkan sudah mengajukan surat pengunduran diri untuk keluar dari partainya. Rencananya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu akan bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Lalu, Sandiaga Uno akan menjadi cawapres bagi siapa? Bagi Prabowo? Nyaris tak mungkin. Sebab pada Pilpres 2019 Sandi menjadi cawapres bagi Prabowo dan ternyata kalah. Duet Prabowo-Sandi sudah tidak menjual lagi di Pilpres 2024.
Menjadi cawapres bagi Anies untuk mengulang kesuksesan keduanya pada Pilkada DKI Jakarta 2017? Tidak mudah. Demokrat sudah terang-terangan menolak Sandi sebagai cawapres bagi Anies. Dalihnya, Sandi bukan bagian dari visi-misi perubahan seperti jargon yang diusung Nasdem, Demokrat dan PKS, karena Sandi menjadi menteri Kabinet Indonesia Maju.
Itu kamuflase. Alasan sesungguhnya Demokrat menolak Sandi adalah agar AHY menjadi cawapres bagi Anies.
Elemen-elemen pendukung Anies juga sudah mencap Sandi sebagai “pengkhianat” karena bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi.
Sandi juga dinilai sebagai kutu loncat karena dengan mudah berpindah-pindah partai. Jelang Pemilu 2019 masuk Partai Amanat Nasional (PAN), lalu ke Gerindra, dan kini mau ke PPP.
Kalkulasi Politik
Jika pada akhirnya hanya Ganjar dan Anies yang maju sebagai capres di Pilpres 2024, terlepas dari siapa cawapres masing-masing, maka akan cukup berat bagi Ganjar untuk memenangkan pertarungan pilpres. Mengapa?
Pertama, Ganjar dipersonifikasikan publik sebagai “status quo” karena merupakan penerus Jokowi. Hal ini pun sudah dinyatakan Ganjar bahwa dirinya akan melanjutkan program-program pembangunan Jokowi. Termasuk pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, tentunya.
Di pihak lain, Anies dipersonifikasikan publik sebagai antitesis Jokowi. Jadi, pertarungan Ganjar versus Anies adalah pertarungan “status quo” versus perubahan.
Kedua, dalam rekaman video yang ditujukan kepada para relawannya di seluruh Indonesia, Anies mengaku menghadapi lawan yang tidak ringan, lawan yang punya sumber daya luar biasa. Dengan kata lain, Anies mengibaratkan pertarungannya dengan Ganjar bak David melawan Goliath.
Ketiga, sebagai penerus juara bertahan, beban moral Ganjar lebih berat daripada Anies yang merupakan seorang penantang. Mempertahankan itu lebih sulit daripada meraih.
Keempat, terkait siklus politik lima atau sepuluh tahunan. Jika dalam lima atau sepuluh tahun terakhir bangsa ini dipimpin oleh seorang presiden dengan karakter tertentu, maka untuk presiden berikutnya publik akan memilih sosok yang karakernya berbeda, atau bahkan antitesis dari presiden sebelumnya.
Jika sebelumnya publik memilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang kalem dan serba protokoler, maka berikutnya publik memilih Jokowi yang celpas-ceplos dan spontan.
SBY menggantikan Megawati yang merupakan penerus jabatan Presiden KH Abdurrahman Wahid yang lengser di tengah jalan. Gus Dur dikenal suka ceplas-ceplos dan spontan seperti Jokowi.
Kini, Ganjar lebih mirip Jokowi, sedangkan Anies lebih mirip SBY. Jadi, dari sisi siklus politik lima atau sepuluh tahunan, posisi Anies sudah diuntungkan.
Sanggupkah Anies mengalahkan Ganjar? Mampukah jargon perubahan mengalahkan “statys quo”?
Ada banyak faktor lain yang ikut menentukan. Salah satunya sosok cawapres. Sandi diprediksi sebagai cawapres terkuat baik dari sisi elektabilitas maupun modal finansial.
Sistem pemilihan langsung meniscayakan adanya modal finansial. Selain untuk “political cost” (ongkos politik) seperti biaya pendaftaran, biaya kampanye, biaya pasang atribut dan alat peraga serta membayar saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS), juga untuk “money politics” (politik uang) seperti uang mahar ke parpol dan oknum parpol, serta “serangan fajar”.
Terbukti dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019, Sandi lebih dominan menggelontorkan modal finansial daripada Anies atau Prabowo. Itulah!
Karyudi Sutajah Putra: Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI).
