Oleh: Malika Dwi Ana
Oleh: Malika Dwi AnaPerhatikan berita demo di luar negeri yang belakangan marak terjadi dimana-mana, nampaknya bukan ledakan spontan kemarahan rakyat, tapi pola desain yang disengaja, dirancang untuk memicu kekacauan terkendali yang membuka jalan bagi restrukturisasi sistem global. Pada Agustus-September 2025, gelombang protes anti-imigrasi, anti-korupsi, dan anti-pemerintah meletus secara serentak di berbagai benua, dari Australia hingga Asia Tenggara, seolah-olah ada skenario tersembunyi yang menggerakkan massa. Ini bukan kebetulan; ini strategi elite global untuk “reset” fundamental, di mana krisis buatan digunakan untuk merombak ekonomi, politik, dan sosial dunia demi kepentingan segelintir penguasa bayangan. Dengan data terbaru hingga 15 September 2025, kita bisa lihat bagaimana demo ini menular seperti virus, didorong oleh narasi digital dan dukungan terselubung, sambil menjaga stabilitas finansial agar transisi berjalan mulus. Ternyata segala bentuk demo di dunia belakangan ini bukanlah perjuangan rakyat murni, tapi alat untuk memperkuat kontrol supranasional, di mana elite seperti Rockefeller Foundation memanfaatkan kekacauan untuk agenda “berkelanjutan” yang sebenarnya membatasi kebebasan individu.
Pola Penularan Demo: Dari Indonesia ke Global, Bukan Kebetulan Tapi By Design
Gelombang ini dimulai di Asia Tenggara dan menyebar dengan cepat, menunjukkan koordinasi lintas batas yang mencurigakan. Di Indonesia, “Agustus Kelabu” meletus pada 25 Agustus 2025, dipicu oleh proposal subsidi perumahan DPR Rp50 juta per bulan (setara 10 kali upah minimum Jakarta, atau sekitar US$3.000), di tengah inflasi 2.31% dan pengangguran yang melonjak. Protes mahasiswa dan pekerja di Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Bali berubah jadi kerusuhan: pos-pos polisi dibakar, halte bus dan stasiun kereta dirusak, dengan kerugian mencapai Rp55 miliar (US$3.3 juta). Pemicu kemarahan: Kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online berusia 21 tahun yang ditabrak kendaraan lapis baja polisi pada 28 Agustus, memicu tuntutan reformasi polisi dan pengunduran diri Presiden Prabowo Subianto. Hingga 15 September 2025, setidaknya 10 orang tewas, 469 terluka di Jakarta saja, dan lebih dari 3.000 ditangkap secara sewenang-wenang, menurut Human Rights Watch—terburuk sejak kerusuhan 1998. Protes ini bukan terisolasi; diaspora Indonesia di Australia, Filipina, dan Ekuador menggelar aksi solidaritas, menuntut pembatalan subsidi dan akuntabilitas, yang justru memperluas percikan api ke luar negeri.
Penularan ke negara lain terasa seperti efek domino yang direncanakan. Di Filipina, “Black Friday” pada 12 September 2025 melihat ribuan mahasiswa walkout di universitas Manila, menentang korupsi proyek banjir pemerintah, terinspirasi langsung dari Indonesia—dengan trauma sejarah era Marcos membuat ragu dukungan awal, tapi kekerasan di Jakarta mendorong solidaritas regional. Kamboja, meski lebih terkendali, menggelar demo solidaritas pada Juni 2025 atas konflik perbatasan dengan Thailand, tapi eskalasi September terhubung dengan gelombang Asia Tenggara, menunjukkan ketegangan regional yang dimanfaatkan untuk narasi anti-korupsi. Di Nepal, protes Gen Z sejak awal September 2025 atas larangan media sosial dan korupsi pemerintah memuncak dengan pembakaran parlemen, 72 tewas (beberapa sumber klaim 51), dan pengunduran diri PM K.P. Sharma Oli, digantikan Sushila Karki sebagai PM interim pertama perempuan. Aktivis muda menggunakan VPN dan Discord untuk bypass ban, mirip taktik di Indonesia, dengan simbol seperti tinju terkepal (fist raised) yang sering dikaitkan dengan gerakan yang didanai Soros—namun ini juga meeupakan pola WEF/Rockefeller untuk mendorong “reformasi” digital.
Lebih jauh, di Australia, “March for Australia” pada 31 Agustus 2025 di Sydney dan Melbourne menarik ribuan menentang imigrasi massal, dengan bentrokan polisi dan keterlibatan kelompok neo-Nazi, terpicu solidaritas diaspora Indonesia. Lalu di Inggris: Lebih dari 110.000 orang demo anti-imigrasi di London pada 13 September, dipimpin Tommy Robinson, dengan 26 polisi terluka—gelombang ini terhubung dengan ketegangan global pasca-protes Asia. Dan Prancis: “Block Everything” pada 10 September di 500+ lokasi menentang pemotongan anggaran dan pensiun, mirip Yellow Vests 2018, tapi kali ini terintegrasi dengan narasi anti-korupsi internasional. Serta Ekuador: Demo pada 12 September menuntut Presiden Noboa mundur atas pemotongan gaji dan korupsi, dengan aksi diaspora Indonesia memperkuat tuntutan. Hingga 15 September, Carnegie Global Protest Tracker catat lebih dari 159 aksi anti-pemerintah sejak Januari 2025, puncaknya Agustus-September, didorong Gen Z dan amplifikasi digital. Penyebaran ini tampak “by design”—simbol seperti tengkorak One Piece di Nepal dan Indonesia, atau tinju Soros-style, menunjukkan koordinasi NGO dan media sosial untuk menciptakan narasi “keadilan” yang sebenarnya adalah agenda elite (global).
Pertanyaannya: apa yang direset?
“Reset” bukan istilah kosong; ini kosakata umum dari World Economic Forum (WEF) “Great Reset” sejak 2020, yang didukung Rockefeller Foundation sebagai mitra utama. Secara spesifik, ada 3 tiga pilar sebagai agenda target:
(1) Ekonomi: Restruktur mata uang dan perdagangan global, kurangi subsidi fosil fuel, perkenalkan carbon pricing untuk “net zero”, dan dorong digitalisasi—ekosistem digital diproyeksi capai US$60 triliun pada 2025, tapi ini berarti monopoli Big Tech atas keuangan via CBDC dan ESG metrics. Di Indonesia, pemotongan anggaran untuk program makan siang gratis Prabowo (Rp400 triliun) jadi alasan, tapi sebenarnya buka pintu IMF/WEF intervensi.
(2) Politik: Kurangi kedaulatan nasional melalui aliansi supranasional seperti reformasi PBB, batasi hak milik pribadi via regulasi “berkelanjutan”, dan perkuat pengawasan dengan ID digital—seperti CommonPass Rockefeller untuk vaksin, sekarang ekspansi ke iklim. Di Nepal, pengunduran diri PM dan reformasi pasca-protes justru kuatkan kontrol digital pemerintah.
(3) Sosial: Ubah pola konsumsi ke makanan “sehat” (tumbuhan, serangga sebagai protein alternatif), kurangi populasi melalui kebijakan “ramah lingkungan” seperti “Reset the Table” Rockefeller 2020, yang prediksi krisis makanan dan batasi produksi lokal demi rantai pasok global. Ini sesungguhnya tindakan hipokrit—elite seperti Rockefeller, yang bangun kekayaan dari minyak Standard Oil, lalu sekarang dorong “degrowth” untuk orang miskin, sementara mereka untung dari transisi hijau. So?
Bagaimana Caranya?
Caranya sederhana tapi licik: Gunakan krisis buatan (pandemi, inflasi, proxy war) untuk dorong kebijakan via WEF/IMF, dengan elite fund grantee untuk training aktivis dan legal support di protes. Rockefeller, mitra WEF, biayai inisiatif seperti “17 Rooms” untuk “Rebuild and Reset” pasca-COVID, termasuk dukungan NGO di Asia untuk “aktivisme Gen Z”. Di Nepal, NGO seperti Purak Asia (dengan simbol fist raised ala Soros) dan Hami Nepal koordinasi via TikTok dan Discord, mirip di Indonesia di mana BEM SI (All-Indonesian Students’ Union) gunakan hashtag #IndonesiaGelap untuk mobilisasi 14 juta tweet dalam 24 jam. Jadi ini bukan gerakan organik; USAID dan Soros-linked V-Dem Institute rank Nepal di atas India sebagai “demokrasi elektoral” pasca-protes, sementara Rockefeller dorong “reformasi” via A New Agenda for Peace PBB 2023 untuk kontrol supranasional. Penyebaran pengaruh via media sosial: Video TikTok dari Indonesia/Filipina viral di Nepal seminggu sebelum 8 September, menciptakan efek bola salju.
Konsekuensi: Stabilitas Mata Uang, Kekacauan Sosial dan Hilangnya Kedaulatan
Konsekuensi paling mencolok: Demo yang terjadi tidak mempengaruhi mata uang secara dramatis, ini adalah bukti desain untuk stabilkan sistem selama transisi. Di Indonesia, rupiah melemah 0.9% pada 29 Agustus menjadi Rp16.495/USD—terendah sejak 1 Agustus—tapi BI intervensi cepat di pasar spot dan NDF, jaga kestabilan tanpa ambruk seperti 1998 (Rp9.800/USD saat Soeharto tolak IMF). IHSG jatuh 3.34% awal September, tapi pulih berkat pembelian asing; yield obligasi 10-tahun naik ke 6.335%, tapi fundamental kuat dengan pertumbuhan 4.8% proyeksi World Bank 2025-2027. Tidak ada serangan spekulatif ala Soros 1997; ini bukti bukan chaos liar, tapi kontrol elite seperti Rockefeller—agenda reset yang prioritaskan stabilitas finansial untuk IMF/WEF masuk. Tapi dampak sosialnya brutal: 8-10 korban tewas, ribuan ditangkap, 3 hilang paksa di Jakarta (KontraS laporkan posko aduan tutup tapi pencarian lanjut), dan instabilitas politik—sehingga Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet 8 September, dengan mengganti Menteri Keuangan Sri Mulyani, tapi tuntutan mundur lanjut. Secara global, ini memicu reformasi palsu: Nepal mendapatkan PM baru tapi media sosial tetal dibanned, Prancis blokade jalan tapi anggaran dipotong lebih dalam. Jadi konsekuensi utama adalah hilangnya kedaulatan—negara seperti Indonesia dan Nepal jadi korban proxy reset, sementara elite untung dari “keadilan sosial” yang sebenarnya adalah tirani baru yang bisa jadi “lebih jahat” lagi.
PBB Dewan 5: Proxy ke Bentrokan Langsung, Lumpuhnya Sistem Global
Tunggu saja, Dewan Keamanan PBB (P5: AS, Rusia, China, Inggris, Prancis) akan berantem beneran, tapi sekarang masih main proxy via veto yang lumpuhkan aksi global. Pada 2024-2025, 8 veto: Rusia 4 (Gaza, luar angkasa, Korea Utara, Sudan), AS 3 (kebanyakan lindungi Israel di Gaza/Ukraina), China 1—blokir resolusi, picu eskalasi proxy di Ukraina, Gaza, Sudan. Total sejak 1946: Rusia/USSR melakukan 159 veto, AS 88 (50 untuk Israel), China 19, UK 29, Prancis 16—P5 kuasai 73% ekspor senjata 2014-2018, Keuntungan dari konflik. Nampak PBB lumpuh karena hegemoni AS, tapi agenda reset elite seperti Rockefeller mendorong “reformasi” via A New Agenda for Peace 2023, yang menguatkan kontrol supranasional—bukan liberalisme yang gagal (meski liberalisme juga menyumbang), tapi kejenuhan negara atas dominasi AS yang picu proxy war dan demo global ini. Di 2025, konflik P5 tingkat tinggi, dengan veto blokir sanksi senjata, membuat demo seperti di Nepal/Indonesia jadi “proxy” untuk tekanan geopolitik.
Bangun dari Ilusi, Sebelum Reset Jadi Tirani Abadi
Gelombang demo 2025 ini by design: Dari Agustus Kelabu Indonesia yang menular ke Filipina, Nepal, Australia, hingga Ekuador dan Prancis, semuanya ciptakan krisis terkendali untuk reset ekonomi (digitalisasi US$60T), politik (ID digital), dan sosial (makanan serangga). Caranya via krisis buatan dan NGO elite, konsekuensinya stabilitas mata uang tapi chaos sosial yang harus dibayar mahal dengan 10 orang korban tewas di Indonesia, parlemen terbakar di Nepal. Sekali lagi ini bukan perjuangan rakyat; tapi agenda Rockefeller/WEF untuk melakukan kontrol secara global, di balik PBB yang lumpuh veto P5. Maka dunia harus segera bangun dan sadar, sebelum proxy demo ini jadi perang dunia ketiga, dan reset jadi penjara elite. Waktunya tolak hegemoni, bukan menambah belenggu penjajahan!!(MDA)
*WarkopMbahGareng, 15092025
