FusilatNews – Sejak awal tahun ini, kabar buruk datang bertubi-tubi dari dunia kerja. Ribuan buruh tekstil di Jawa Barat dan Jawa Tengah mendadak kehilangan pekerjaan. Satu demi satu pabrik menyusutkan kapasitas, bahkan tutup sama sekali. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan, hingga April 2025, lebih dari 24 ribu pekerja sudah masuk daftar korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Jumlah itu belum termasuk prediksi suram dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia: 60 perusahaan terancam gulung tikar dan membawa serta 280 ribu buruh ke jurang pengangguran.
Ini bukan badai biasa. Sinyal-sinyal krisis terlihat dari banyak arah. Daya beli masyarakat melemah, pasar ekspor tak lagi ramah, dan biaya produksi naik tak terkendali. Sejumlah pengusaha menyebut kebijakan impor yang tak terkendali memperparah situasi, membuat produk lokal terjepit di tanah sendiri. Pabrik-pabrik yang dulu menghidupi ribuan keluarga kini berubah sunyi. Mesin-mesin mati. Pintu gerbang berkarat. Hanya papan bertuliskan “dijual” yang masih berdiri di depan gerbang.
Presiden Joko Widodo ikut bersuara. Ia memperingatkan ancaman kehilangan 85 juta pekerjaan akibat otomasi dan perubahan teknologi. Tapi peringatan itu seolah menggema di ruang kosong. Respons pemerintah masih terkesan reaktif, belum menyentuh akar persoalan. Program pelatihan ulang dan transformasi digital yang dijanjikan belum menjangkau buruh-buruh yang sekarang bahkan tak tahu harus makan apa esok hari.
Fenomena ini bukan hanya milik Indonesia. Di luar negeri, gelombang PHK bahkan jauh lebih mengerikan. Di Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan besar seperti Meta, Amazon, dan Microsoft memotong ribuan tenaga kerja. Firma jasa profesional PricewaterhouseCoopers (PwC) memecat 1.500 orang sekaligus pada awal Mei. Bahkan raksasa otomotif seperti Volvo mengumumkan pemangkasan besar-besaran sebagai bagian dari efisiensi global.
Tren ini menunjukkan satu hal: ekonomi dunia sedang dalam fase penyesuaian brutal. Pandemi yang sempat mendongkrak sektor digital kini diikuti oleh periode normalisasi yang menyakitkan. Perang dagang, konflik geopolitik, dan inflasi global menambah tekanan pada sektor riil. Negara-negara yang tak punya sistem perlindungan sosial yang kuat—seperti Indonesia—akan menjadi korban paling awal dan paling dalam.
Yang jadi soal: di tengah krisis ini, perhatian pemerintah tampak terpecah. Energi dan anggaran tersedot ke megaproyek Ibu Kota Nusantara (IKN), bukan ke penyelamatan industri yang jadi penyangga hidup jutaan keluarga. Padahal, tanpa ekonomi riil yang kuat, proyek sebesar apa pun hanya akan jadi monumen kesombongan yang kosong makna.
Sebaliknya, negara perlu hadir di titik paling rentan: buruh yang kehilangan pekerjaan, UMKM yang kolaps, dan lulusan baru yang tak menemukan tempat kerja. Program bantuan sosial perlu diperluas. Pendidikan vokasi harus digenjot. Investasi tak boleh hanya mengejar infrastruktur, tapi juga sumber daya manusia. Karena itulah kekayaan sejati republik ini.
Gelombang PHK ini mungkin bukan akhir dunia. Tapi bisa jadi permulaan dari krisis yang lebih dalam jika tak segera direspons serius. Dunia sedang berubah cepat. Tapi perubahan tanpa keadilan sosial hanya akan menciptakan kegaduhan, bukan kemajuan. Di tengah derasnya arus pemutusan kerja, negara tak boleh diam. Sebab bila negara tak bergerak, rakyatlah yang akan terhempas.
