Jakarta-Fusilatnews.–Ironi sekali mendesak ada deklarasi Pemilu damai. Tentu ada sebab musababnya. Ada asbabun nujulnya. Saat bincan-bindang dengan Presiden Jokowi, usai undangan akan siang, Capres Anies Baswedan menohok presiden Jokowi dengan meminta agar dirinya bersikap netral. Dua Capres lainnya, hanya membicarakan menu makanan yang dihidangkan Istana. Soto.
Sri Sultan Hamengku Buwono X saat menghadiri deklarasi Pemilu damai di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (21/11/2023), menjelaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan sanksi bagi kepala desa yang tidak netral pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal itu sekaligus merupakan tindak lanjut dari deklarasi netralitas kepala desa yang dilakukan Pemerintah DIY beberapa waktu lalu.
“Itu konsekuensi (tidak netral) akan kita pikirkan, tapi jangan sekarang. Nanti dikira kami mengancam, nanti salah lagi,” ujar Sultan. Ia berharap deklarasi yang sudah dibuat dapat dilaksanakan oleh para kepala desa dengan konsisten.
“Itu saja yang penting bisa melaksanakan dan konsisten memegang kesepakatan bersama,” ucap dia.
Meski demikian, Sultan enggan menanggapi saat disinggung mengenai adanya undangan bagi kepala desa ke Jakarta untuk mendukung salah satu pasangan capres dan cawapres.
“Saya tidak bisa punya komentar ya. Itu urusan peserta pemilu, tapi saya sudah mendeklarasikan bahwa perangkat desa harus netral,” jelas dia.
Sementara, Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DIY Muhammad Najib mengingatkan kepala desa atau lurah wajib netral saat pemilu.
Pihaknya pun akan melakukan pengawasan seperti yang dilakukan terhadap perangkat lain.
“Kita lakukan pengawasan seperti mekanisme pelanggaran yang lain, ini memang bukan pelanggaran pemilu, tetapi melanggar ketentuan undang-undang yang lain,”’ tuturnya.
“Kalau ada temuan melanggar, kami laporkan ke pihak yang berwenang,” ucap dia.
Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming, menghadiri acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu 2023 yang terdiri dari 8 organisasi perangkat desa, Minggu (19/11/2023), di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Usai acara, delapan organisasi perangkat desa yang tergabung dalam Desa Bersatu itu menuai kritik lantaran diduga memberi sinyal dukungan pada pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Adanya dugaan pelanggaran aturan perundangan Pemilu yang dilakukan oleh Apdesi dalam acara Silaturahmi Desa Bersatu di Indonesia Arena, Jakarta, Ahad (19/11).
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI memeriksa Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Karena diduga melakukan pelanggaran pemilu dengan mendukung capres-cawapres tertentu.
Kami masih melakukan penelusuran dan memintai keterangan dengan pihak-pihak terkait,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Jakarta Benny Sabdo saat dihubungi di Jakarta, Senin (27/11) malam
