Oleh Malika Dwi Ana – Pengamat Sosial Politik
Oleh Malika Dwi Ana – Pengamat Sosial PolitikDi tengah dinamika global yang semakin tegang pasca-gencatan senjata Gaza pada akhir 2025, strategi politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pergeseran dari netralitas tradisional “bebas aktif” menuju pendekatan yang lebih asertif namun penuh kontradiksi. Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB ke-80 pada 23 September 2025, yang menjanjikan kontribusi hingga 20.000 pasukan perdamaian dan dukungan finansial untuk misi Gaza, awalnya dipuji sebagai langkah berani. Namun, komitmen ini justru menjadi jebakan ketika Indonesia bergabung dengan “Board of Peace” (BoP) inisiatif Donald Trump, sebuah badan pengawas pasca-perang Gaza yang dikritik karena eksklusif dan transaksional. Keputusan ini tidak hanya menimbulkan risiko geopolitik, tapi juga mempertanyakan konsistensi Indonesia dalam menentang penjajahan sambil mendukung solusi dua negara (two-state solution).
Pidato PBB: Komitmen yang Mengikat tapi Kontradiktif
Pidato Prabowo di PBB menekankan dukungan multilateralisme melalui “boots on the ground” bukan sekadar kata-kata, dengan tawaran spesifik: siap mengerahkan pasukan ke Gaza, Ukraina, Sudan, atau Libya jika Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB memutuskan. Ini selaras dengan posisi historis Indonesia sebagai kontributor besar peacekeeping PBB, tapi juga membuka pintu bagi interpretasi yang lebih luas. Prabowo secara eksplisit mendukung two-state solution sebagai “satu-satunya jalan menuju perdamaian,” yang berarti pengakuan de facto atas Israel sebagai bagian dari kesepakatan damai. Kritik muncul karena ini tampak bertentangan dengan prinsip konstitusional anti-penjajahan (Pembukaan UUD 1945), di mana Palestina sering diparalelkan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia sendiri.
Kontradiksi ini semakin kentara ketika pidato tersebut dipuji oleh Trump, yang kemudian mengintegrasikan elemennya ke dalam BoP. Indonesia, yang menentang kolonialisme, kini terlibat dalam mekanisme yang dikritik karena tidak melibatkan Otoritas Palestina secara penuh dan berpotensi memperpanjang okupasi Israel. Analis seperti yang dikutip dari Al Jazeera (22 Januari 2026) menyebut BoP sebagai “deal transaksional” Trump, di mana negara seperti Israel bergabung setelah negosiasi ketat untuk menjaga pengaruh, sementara Indonesia terjebak oleh janji publiknya sendiri. Mengakibatkan: posisi “maju kena, mundur kena,” di mana mundur berarti hilang kredibilitas global, sementara maju berisiko dianggap mendukung agenda pro-Israel.
Board of Peace: Aliansi Strategis atau Jebakan Bisnis?
Bergabungnya Indonesia dengan BoP pada Januari 2026, ditandatangani Prabowo di Davos, diklaim sebagai “kesempatan bersejarah” untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Namun, kritik geopolitik menyoroti model “pay-to-play”: kontribusi US$1 miliar untuk keanggotaan permanen, yang bisa membebani anggaran nasional di tengah efisiensi keuangan. Lebih jauh, ada aroma konflik kepentingan dengan Trump, termasuk proyek bisnis Trump Organization di Bali dan Lido (Jawa Barat) yang mendapat insentif pajak sejak 2021, serta kesepakatan perdagangan bilateral yang menurunkan tarif hingga 19% dan berpotensi meningkatkan volume perdagangan empat kali lipat.
Dari perspektif geopolitik, BoP bisa melemahkan peran PBB dan menarik Indonesia ke orbit AS-Israel, terutama di Timur Tengah yang tidak langsung relevan dengan kepentingan nasional. Negara Eropa seperti Spanyol menolak karena eksklusi Palestina, sementara Indonesia—negara Muslim terbesar—memilih bergabung meski ada kritik domestik dari kelompok pro-Palestina. Ini kontradiktif dengan dukungan tradisional RI untuk Palestina, yang mengakar dalam identitas nasional, dan berpotensi merusak citra di dunia Islam (OKI). Selain itu, hubungan bisnis Prabowo-Trump, termasuk insiden “hot mic” Oktober 2025 di mana Prabowo meminta pertemuan dengan Eric Trump, menimbulkan spekulasi bahwa BoP hanyalah ekstensi dari deal ekonomi, bukan inisiatif murni humanitarian.
Implikasi Jangka Panjang: Risiko Otonomi dan Kredibilitas
Strategi Prabowo mencerminkan pragmatisme neorealisme: keseimbangan antara AS (melalui BoP dan perdagangan) dan China (penyesuaian di Laut China Selatan), tapi tanpa visi koheren. Ini bisa melemahkan posisi Indonesia sebagai pemimpin ASEAN, di mana negara tetangga ragu bergabung dengan BoP karena model transaksionalnya. Publik domestik, kritik soal “penodaan”, bahwa bergabung dengan aliansi yang ambigu berisiko mengabaikan isu domestik seperti efisiensi anggaran dan dukungan Palestina.
Secara keseluruhan, kebijakan luar negeri Prabowo menjanjikan ambisi global, tapi jebakan seperti BoP menunjukkan kurangnya kehati-hatian. Untuk keluar dari situasi “maju kena, mundur kena,” Indonesia perlu main kritis dari dalam: dorong inklusi Palestina, batasi komitmen finansial, dan perkuat diplomasi paralel melalui OKI atau BRICS. Tanpa itu, risiko erosi otonomi strategis dan backlash domestik akan semakin besar, membuktikan bahwa komitmen besar di panggung dunia bisa jadi pedang bermata dua. Waktu yang akan membuktikan apakah ini langkah heroik atau kesalahan geopolitik.
