Oleh: Arwani Thomafi
Jakarta – Tahun ini Nahdlatul Ulama (NU) memasuki usia satu abad. Penghitungan ini bila disandarkan pada penanggalan hijriah NU didirikan pada 16 Rajab 1344 H. Di usia satu abad ini, NU membuktikan komitmennya dalam mengawal perjalanan bangsa yang dimulai dari sejak prakemerdekaan hingga 77 tahun Indonesia merdeka.
Titik pijak NU yang dilatarbelakangi kondisi dalam negeri dan luar negeri memberi warna penting dalam gerakan NU. Lahir di masa pergerakan republik ini memberi corak kuat dalam pendirian NU. Isu persatuan dan kolektivisme menjadi main-issue yang disuarakan oleh pendiri NU Hadrotus Syeikh KH Hasyim Asy’ari.
Di sisi yang lain, miqot pendirian NU tak bisa dilepaskan dari keberadaan Komite Hijaz, delegasi dari kalangan ulama nusantara yang membawa misi khusus ke Kerajaan Arab Saudi. Satu misi yang diusung oleh lembaga ad hoc ini yakni meminta otoritas Arab Saudi agar mencabut larangan penyebaran paham keagamaan di luar wahabi di wilayah Hijaz.
Dua titik pijak kelahiran NU yakni nasionalisme dan keislaman menjadi elementer bagi organisasi Islam terbesar di Indonesia ini. Isu kebangsaan dan keislaman secara epik dijalankan dengan baik oleh NU. Hal itu dapat pula dilihat dalam bunyi resolusi jihad pada 22 Oktober 1945 yang memiliki tujuan untuk mempertahankan dan menegakkan agama dan kedaulatan Republik Indonesia.
Tantangan kebangsaan dan keislaman saat ini tentu berbeda dengan era prakemerdekaan maupun pascakemerdekaan. Faktor globalisasi yang semakin melaju yang di antaranya disebabkan oleh digital di pelbagai sektor memberi dampak serius bagi persoalan kebangsaan dan keislaman.
Tantangan lainnya, persoalan energi, pangan, kesehatan, kemiskinan, pengelolaan sumber daya alam (SDA), keamanan yang dipicu oleh ketegangan antar-negara juga memberi efek serius terhadap tatanan global saat ini. Dalam menghadapi situasi ini dibutuhkan kontribusi aktif dari pelbagai pihak baik dari negara (state), pasar (market) maupun dari kalangan masyarakat sipil (civil society).
Isu Kemanusiaan
NU yang merupakan representasi dari civil society memiliki peran penting dalam mengelaborasi pelbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Terlebih saat ini, ragam persoalan kemanusiaan silih berganti bermunculan. Isu mengenai kesejahteraan masyarakat, pemenuhan atas hak-hak dasar, serta perlindungan masyarakat menjadi masalah kontemporer yang belakangan menjadi masalah krusial.
Jejaring struktur NU dan badan otonom yang dimiliki NU yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia menjadi kekuatan penting bagi ormas yang didirikan para ulama ini untuk mengakselerasi pada persoalan kemanusiaan, yang hingga saat ini masih menjadi masalah serius di tengah masyarakat.
Komitmen PBNU di bawah pimpinan KH Yahya Cholil Staquf untuk menegakkan khittah NU 1926, dengan tidak lagi menjadi kendaraan politik praktis, menjadi pilihan yang tepat guna memastikan seluruh sumber daya yang dimiliki NU dikerahkan untuk melakukan pemberdayaan, penguatan dan pendampingan terhadap persoalan yang muncul di tengah masyarakat khususnya yang terjadi di warga NU.
Sejumlah gagasan yang muncul dari kepengurusan NU di periode ini dengan melakukan penguatan di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain menjadi langkah taktis sebagai bagian dari transformasi gagasan sebagai medium mempersatukan warga negara.
Gerakan NU dengan kekhasannya yang dimiliki selama ini, dituntut untuk diperluas areanya dengan masuk pada pokok persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Memang langkah ini tidak mudah, namun dengan bekal komitmen dan spirit para pendiri NU, gerakan tersebut tidaklah mustahil tercapai oleh NU.
Langkah NU yang masuk pada area persoalan ini diyakini dapat mengakselerasi perubahan konkret di tengah masyarakat. Jejaring yang solid di bawah dengan ditopang jaringan pondok pesantren yang masif dan solid yang tersebar hingga pelosok desa menjadi kekuatan yang tak dimiliki oleh ormas lainnya.
Di titik ini, NU diharapkan dapat memimpin orkestra, khususnya dari kalangan masyarakat sipil, dalam penyelesaian atas isu-isu kemanusiaan yang terjadi baik di wilayah domestik Tanah Air maupun ranah global.
Penguatan Kolaborasi
Paham keagamaan ahlussunnah wal jam’ah yang dianut NU juga menjadi nilai plus bagi gerakan ini dalam menggalang aksi bersama dengan menggandeng lintas kelompok, lintas agama, bahkan lintas negara. Paham keagamaan yang menitik tekankan pada pemikiran yang wasathiyah ini terbebas dari hambatan perbedaan satu dengan lainnya.
Di samping itu, kebijakan PBNU yang tidak menjadi partisan terhadap salah satu partai politik memiliki makna strategis bagi NU. Sikap ini justru memperluas jejaring politik NU yang pada kenyataannya, kader NU tersebar di hampir semua partai politik.
Tersebarnya kader NU di sejumlah partai politik memiliki makna penting bagi NU untuk menguatkan orkestrasi pemberdayaan, penguatan dan pendampingan atas masalah warga negara. Jejaring kader NU yang tersebar di jabatan publik baik di legislatif maupun eksekutif akan mengakselerasi gerakan NU lebih optimal.
Di sisi yang lain, kader NU yang tersebar di pelbagai partai politik harus memastikan untuk bahu-membahu melakukan kerja konkret dalam mendinamisasi gagasan dan agenda yang digulirkan oleh NU baik melalui politik kebijakan maupun politik anggaran yang ditujukan sebanyak-banyaknya untuk kemakmuran masyarakat.
Pelbagai ikhtiar tersebut jika dilakukan dengan konsisten, sistematis dan berkelanjutan, NU akan menjadi organisasi yang tak hanya banyak dari sisi massa, namun mampu menggerakkan perubahan di tengah masyarakat dalam rangka penguatan nilai kemanusiaan yang berkeadilan, kesetaraan dan berkeadilan.
Ikhtiar ini pula sebagai komitmen untuk merealisasikan dan mengaktualisasikan spirit para ulama pendiri (muassis) NU yang menjadikan NU sebagai entitas gerakan yang berfungsi menggalang persatuan seluruh anak bangsa. Mak tak berlebihan bila ikhtiar ini sebagai upaya untuk menguatkan NU dalam memasuki gerbang kebangkitan di abad kedua NU ini.
Selamat harlah satu abad NU.
Arwani Thomafi, Sekjen PPP.
Dikutip dari detik.com, Selasa 31 Januari 2023.
