Ini seperti halilintar. Bukan hanya karena bunyinya menggelegar, tapi juga karena datangnya tiba-tiba, menyambar tanpa aba-aba. Ketika saya membaca berita bahwa Gibran Rakabuming Raka—wakil presiden belia yang lebih sering kita lihat menggenggam es kopi susu ketimbang peta konflik wilayah timur—akan ditugaskan menangani masalah Papua, kepala saya langsung berdengung: ini penugasan atau penggulungan karpet merah menuju ladang ranjau?
Mari jujur sejenak—atau paling tidak, mencoba jujur. Gibran itu siapa? Seorang pemuda yang meloncat dari urusan kelurahan langsung ke Balaikota Solo, lalu menunggang kuda kuasa langsung ke Istana Wapres. Tanpa sejarah politik panjang, tanpa jam terbang keamanan, dan tanpa pengalaman diplomasi lintas kultur. Dan kini ia diminta menyelesaikan persoalan paling rumit, paling bernanah, dan paling berdarah dalam sejarah republik ini: Papua.
Jangan-jangan ini bukan penugasan, melainkan jebakan. Atau seperti kata kawan saya di warung kopi: “Ini anak disuruh naik ring, tapi lawannya bukan petinju—melainkan membiarkan penenton melempari dengan tai burung kaswari dari segala arah.”
Papua bukan sekadar soal pembangunan. Bahkan bukan sekadar soal HAM. Ini soal luka sejarah. Luka dari penyerahan paksa, luka dari referendum yang tak pernah jadi referendum, luka dari janji-janji kemerdekaan ekonomi yang berubah jadi parade tambang dan senapan. Siapa yang bisa menyembuhkan luka macam ini?
Gibran? Seorang anak muda yang lebih dikenal karena diamnya ketimbang pidatonya, lebih pandai menjawab dengan “nanti saya pelajari” ketimbang membuat pernyataan strategis. Apakah Prabowo sedang sungguh-sungguh ingin menyelesaikan Papua—atau sedang melempar Gibran ke tengah badai agar nanti bisa berkata: “Kami sudah coba, tapi lihat, gagal.”
Ada yang berkata kantor Wapres akan dipindah ke Papua. Apa artinya ini? Simbol? Gimmick? Atau sekadar tanda bahwa Jakarta ingin memperlihatkan empati dengan cara pindah meja kerja? Kita semua tahu: masalah Papua tidak akan selesai dari ruang ber-AC, meskipun itu ada di Jayapura atau Wamena.
Sebab Papua bukan soal lokasi, tapi legitimasi.
Yusril bilang: ini soal pendekatan HAM. Baik. Tapi siapa yang akan memastikan? Gibran? Apakah ia bisa berkata tegas pada militer soal pembatasan kekuatan? Bisakah ia memeluk mama-mama Papua yang kehilangan anaknya karena dianggap simpatisan separatis? Bisakah ia memediasi dialog antara negara dan para pemimpin adat, tanpa dinilai sebagai boneka kekuasaan?
Saya khawatir, tugas ini lebih mirip hukuman politik daripada penugasan kenegaraan. Bisa jadi ini semacam gladi bersih, semacam sandiwara tingkat tinggi untuk menguji seorang Gibran—bukan dalam rangka membesarkan dia, melainkan dalam rangka menyentilnya: lihat, beginilah rasanya jadi pemimpin sungguhan.
Kalau ia gagal? Tinggal bilang, “Dia belum siap.”
Kalau ia sukses? Tentu nama besar Jokowi akan kembali disebut sebagai bapak pembangunan, sekalipun fondasinya dibangun dari tangis orang Papua.
Tapi apakah ini soal Gibran? Atau soal kita semua yang terus saja menjadikan Papua sebagai medan percobaan kekuasaan? Hari ini Gibran. Esok mungkin tokoh lain. Tapi Papua tetap berdarah. Tetap terluka.
Kita sedang menonton sebuah drama, kawan. Dan aktor utamanya belum tahu naskah apa yang sedang ia mainkan.
