Berdasarkan catatan Greenpeace, di beberapa lokasi telah terjadi pembukaan lahan dan deforestasi di dalam izin konsesi nikel seluas 116.942 hektare.
Jakarta – Fusilatnews – Pernyataan calon wakil presiden (Cawapres) Nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka dalam Debat Cawapres, Ahad, ( 21/1/2024). dikritik keras oleh Greenpeace Indonesia
Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menilai komitmen Gibran untuk melanjutkan program hilirisasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) justru akan menimbulkan banyak masalah.
“Pernyataan Cawapres 02 yang mengglorifikasi industri nikel dan ambisi hilirisasinya, seperti yang dijalankan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, mengabaikan banyaknya persoalan yang terjadi selama ini,” ujar Leonard dalam keterangannya pada Senin, 22 Januari 2024.
Leonard menegaskan bahwa faktanya pertambangan nikel telah memicu kerusakan lingkungan, pencemaran akut, dan penggusuran masyarakat adat.
Sedangkan pertambangan nikel di Indonesia beroperasi dengan skema perizinan berbasis lahan. Per September 2023, ada 362 izin pertambangan nikel dengan luas 933.727 hektare, sebagian besar berada di timur Indonesia yang kaya biodiversitas.
Berdasarkan catatan Greenpeace, di beberapa lokasi telah terjadi pembukaan lahan dan deforestasi di dalam izin konsesi nikel seluas 116.942 hektare.
Masing-masing terjadi di Pulau Sulawesi 91.129 hektare atau 20 persen dari total deforestasi Pulau Sulawesi, dan di Kepulauan Maluku (Provinsi Maluku Utara dan Maluku) seluas 23.648 hektare atau 8 persen dari deforestasi Kepulauan Maluku.
“Eksploitasi nikel yang ugal-ugalan juga telah mencemari laut dan udara,” ujar Leonard. Ia pun menyoroti rencana pembangunan 53 PLTU captive batu bara yang akan menambah beban daya sebesar 14,4 GW. Menurutnya, sebagian besar di antara rencana untuk smelter nikel itu jelas akan meningkatkan emisi dan pencemaran udara.
Menurut Greenpeace, penambangan dan pengolahan nikel, menghasilkan 882 ribu ton limbah berbahaya mencemari Pulau Obi.
Cadangan nikel Indonesia akan habis dalam 6-15 tahun saja sebagai akibat dari masifnya pengembangan smelter
Greenpeace juga menegaskan solusi hilirisasi yang ditawarkan Gibran justru memperlihatkan bahwa ekonomi ekstraktif masih menjadi watak dalam visi pasangan Prabowo Subianto tersebut.
Watak ekonomi ekstraktif ini, ujar Leonard, telah memicu banyak masalah seperti ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Persoalan itu juga telah melahirkan berbagai konflik agraria, merampas hak-hak masyarakat adat, masyarakat lokal, hingga masyarakat pesisir, merusak hutan dan lahan gambut, serta mencemari lingkungan.
Membuat Indonesia menjadi salah satu negara emiter besar karena ketergantungan pada industri batu bara. Sehingga, Indonesia turut berkontribusi memperparah krisis iklim.Greenpeace Kritik Gibran Terkait Fakta Glorifikasi Hilirisasi Nikel Merusak Lingkungan,
