Jakarta – Fusilatnews – Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Cholil Staquf, menyatakan tekadnya untuk terus berjuang hingga PKB kembali ke pangkuan PBNU, memenuhi aspirasi warga Nahdliyin. Ia menegaskan, perjuangan ini akan terus dilanjutkan hingga tercapai tujuan untuk mengembalikan kepemimpinan ulama dalam Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
“Kami akan berjuang melanjutkan ikhtiar-ikhtiar itu sampai sungguh-sungguh bisa tercapai agregasi dari aspirasi para kiai itu, yaitu dikembalikannya kepemimpinan ulama dalam PKB,” kata Gus Yahya setelah pertemuan antara PBNU dengan Rais Aam dan kiai sepuh di Kantor PCNU Kota Surabaya, Senin (19/8/2024).
Menurut Gus Yahya, upaya ini tidak akan berhenti hingga aspirasi PBNU kepada PKB benar-benar terwujud. “Tidak akan berhenti sampai berhasil. Mandat dari kiai adalah bahwa kami harus terus berikhtiar, dan tidak boleh berhenti sampai berhasil,” tegasnya.
Wakil Ketua Rais Aam PBNU, KH Anwar Iskandar, menambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki hubungan antara NU dan PKB, yang memiliki sejarah panjang dan signifikan. Langkah-langkah yang diambil ini didasarkan pada fakta-fakta sejarah, termasuk aspirasi para kiai dari seluruh Indonesia yang waktu itu mendesak PBNU untuk mendirikan partai.
Aspirasi tersebut, yang diawali dari pertemuan para kiai di berbagai wilayah seperti Langitan, Rembang, dan Buntet, kemudian diwujudkan oleh PBNU dengan membentuk Tim 5 yang diketuai oleh KH Ma’ruf Amin. Tim ini kemudian melahirkan konsep yang menjadi dasar pembentukan PKB, yang dideklarasikan oleh para pendiri seperti KH Ilyas Ruchiyat, KH Muchith Muzadi, KH Mustofa Bisri, dan KH Abdurrahman Wahid.
KH Anwar Iskandar juga mengingatkan bahwa hubungan antara NU dan PKB adalah hubungan kesejarahan, organisatoris, dan ideologis yang tidak bisa dipisahkan. Menurutnya, pernyataan yang mengatakan tidak ada hubungan antara PKB dan NU adalah ahistoris dan tidak dapat diterima.
Namun, saat ini ada penyimpangan dalam tubuh PKB, yaitu menghilangnya peran ulama dalam pengambilan keputusan strategis. “Penyimpangan ini tentu tidak boleh terjadi, karena fitrah atau PKB dibuat itu aslinya adalah untuk memberi wadah kepada para ulama menyalurkan aspirasi politik,” ujarnya.
