Habib Rizieq Shihab kembali membuat pernyataan yang memantik perhatian publik. Dalam salah satu ceramahnya, ia menantang Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi. Habib Rizieq mengutip majas hiperbola Prabowo untuk menggambarkan urgensi langkah tersebut: “Kejar koruptor itu sampai Antartika!” Ia juga menyoroti laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang mengaitkan nama Presiden Joko Widodo dengan dugaan korupsi tingkat global. Baginya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya sudah bertindak jika laporan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengemukakan pandangan yang berbeda. Ia menegaskan pentingnya menjaga marwah seorang mantan presiden. Pernyataan ini mengisyaratkan sikap politik pemerintah dalam mengambil langkah hukum terhadap tokoh besar seperti Jokowi. Menurut Budi Gunawan, kehormatan seorang mantan pemimpin negara adalah bagian dari martabat bangsa yang harus dilindungi.
Antara Tegas dan Beradab
Kontras antara pernyataan Habib Rizieq dan Budi Gunawan memunculkan paradoks dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Habib Rizieq, dengan gaya retorikanya yang tajam, menyerukan keberanian untuk mengejar keadilan tanpa pandang bulu. Ia mengingatkan Presiden Prabowo akan janji-janji yang disampaikan dalam pidatonya, termasuk komitmen untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Bagi Habib Rizieq, hukum harus menjadi panglima tanpa peduli siapa yang terlibat.
Sebaliknya, pandangan Budi Gunawan lebih menekankan pada aspek etika dan stabilitas politik. Menurutnya, tindakan hukum terhadap mantan presiden perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap citra bangsa di mata dunia. Sikap ini, meskipun tampak bijaksana, berpotensi melahirkan kritik bahwa hukum justru menjadi tumpul ke atas.
Menguji Komitmen Presiden Prabowo
Janji Presiden Prabowo untuk memerangi korupsi kini menghadapi ujian nyata. Apakah ia akan memenuhi tantangan Habib Rizieq dan menunjukkan keberanian politik untuk memeriksa dugaan yang melibatkan tokoh besar? Ataukah ia akan memilih jalan yang lebih diplomatis, sejalan dengan pandangan Budi Gunawan?
Jika pemerintah serius ingin menegakkan hukum yang adil, langkah konkret harus segera diambil:
- Investigasi Independen: Membentuk tim investigasi independen untuk memverifikasi laporan OCCRP secara transparan. Jika tidak terbukti, negara wajib membersihkan nama Jokowi. Jika ada bukti kuat, proses hukum harus berjalan tanpa intervensi.
- Pemberdayaan KPK: Memberikan ruang bagi KPK untuk menangani kasus ini secara profesional, tanpa tekanan politik.
- Keberanian Politik: Presiden Prabowo harus membuktikan bahwa pidatonya bukan sekadar retorika omon-omon, tetapi komitmen nyata terhadap keadilan.
Paradoks Penegakan Hukum
Dilema antara “keberanian mengejar keadilan” dan “menjaga marwah mantan pemimpin” mencerminkan kompleksitas hukum di Indonesia. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu menghadapi masa lalunya dengan jujur dan transparan. Menutup-nutupi dugaan korupsi, apalagi jika melibatkan tokoh besar, justru akan merusak martabat bangsa di mata rakyat dan dunia internasional.
Penutup
Habib Rizieq telah mengajukan tantangan moral kepada Presiden Prabowo untuk menepati janji-janji besarnya. Di sisi lain, Budi Gunawan mengingatkan bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan kehati-hatian dan mempertimbangkan stabilitas bangsa. Kini, bola ada di tangan Prabowo. Apakah ia akan menjawab tantangan ini dengan langkah konkret? Atau, apakah komitmennya hanya akan menjadi janji yang berlalu seperti angin? Rakyat menanti bukti, bukan sekadar retorika.
