Oleh: Karyudi Sutajah Putra
Jakarta – “Indonesia perlu nahkoda yang hebat, dan itu ada pada figur Pak Prabowo,” kata Effendi Simbolon, Jumat (7/7/2023), dalam acara pertemuan Marga Simbolon di Jakarta yang juga menghadirkan Prabowo Subianto sebagai pembicara dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan.
“Indonesia layak mendapatkan orang terbaik, salah satunya Pak Prabowo,” kata Budiman Sudjatmiko, Selasa (18/7/2023), usai bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu di kediamamnya di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
“Kapal Indonesia harus dikayuh oleh orang yang paham strategi, paham geopolitik, paham sejarah,” lanjut Budiman.
Demikianlah. Habis Effendi Simbolon, terbitlah Budiman Sudjatmiko. Keduanya sama-sama melontarkan sinyal dukungan bagi Prabowo Subianto, calon presiden (capres) dari Partai Gerindra untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Effendi Simbolon adalah anggota Komisi I DPR RI dari PDI Perjuangan, sedangkan Budiman Sudjatmiko adalah mantan anggota DPR RI, juga dari partai berlambang kepala banteng dalam lingkaran itu.
Sementara PDIP sudah punya capres sendiri untuk Pilpres 2024, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang diumumkan pada 21 April lalu di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat.
Bagaimana bisa kader PDIP melemparkan sinyal dukungan kepada capres non-PDIP? Inilah politik. Tak ada kawan atau lawan abadi. Yang abadi adalah kepentingan.
Di sisi lain, partai politik adalah infrastruktur demokrasi. Sebagai infrastruktur demokrasi, garis komando parpol tak sekaku militer atau polisi. Jadi, seorang kader parpol bisa bermanuver di luar garis kebijakan parpolnya, sepanjang ia bisa “menyelematkan” diri.
Lalu, apa kepentingan Simbolon dan Budiman memberikan sinyal dukungan kepada Prabowo? Hanya Tuhan dan keduanya yang tahu.
Effendi Simbolon sudah “diadili” Ketua Dewan Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun, Senin (10/7/2023). Hasilnya, kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Simbolon tegak lurus dengan keputusan PDIP yang menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024.
Adapun Budiman mengaku akan melaporkan hasil pertemuannya dengan Prabowo kepada Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Namun, Budiman mengaku pertemuannya dengan Prabowo dalam kapasitasnya sebagai pribadi, bukan kader PDIP.
Akankah mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini “diadili” Dewan Kehormatan DPP PDIP laiknya Effendi Simbolon?
Komarudin Watubun menyatakan akan mengklarifikasi Budiman setelah masa reses DPR berakhir, 15 Agustus 2023. Watubun juga mensinyalir Budiman terindikasi melanggar disiplin partai.
Nah, jika benar “diadili”, apakah hasilnya akan sama dengan Simbolon, yakni Budiman tegak lurus dengan keputusan PDIP yang telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024?
Nanti dulu. Mungkin Budiman akan berbeda dengan Simbolon. Sebab, Budiman bukan anggota Dewan, sedangkan Simbolon anggota Dewan. Sebagai anggota Dewan, barangkali Simbolon takut kehilangan kursinya jika terkena Pergantian Antar Waktu (PAW).
Sebaliknya, Budiman mungkin “nothing to lose” atau tanpa beban. Bahkan ada harapan jika Prabowo terpilih menjadi Presiden RI, bisa jadi Budiman akan direkrut sebagai menteri. Barangkali di titik inilah kepentingan Budiman bertemu Prabowo dan kemudian melempar sinyal dukungan kepada mantan Komandan Jenderal Kopassus itu.
Kepentingan yang sama mungkin ada dalam benak Effendi Simbolon. Bisa jadi ia berharap kursi menteri dari Prabowo jika terpilih nanti.
Tidak “Nggondheli”
Sekali lagi, akankah Budiman Sudjatmiko benar-benar “diadili” Dewan Kehormatan DPP PDIP laiknya Effendi Simbolon dan hasilnya pun sama: tegak lurus dengan keputusan PDIP yang telah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres 2024?
Kita tidak tahu. Yang jelas, Ganjar Pranowo tidak akan “nggondheli” (menahan) jika Budiman mau menyeberang ke kubu sebelah. Itulah dinamika politik, kata Ganjar yang juga mantan anggota DPR RI dari PDIP sebagaimana Budiman.
“Ketika dinamika berkembang, terjadi suasana yang timbulkan friksi, ikhlaskan ketika ada bagian dari kita berpindah ke kamar sebelah,” kata Ganjar di hadapan relawannya di Jakarta, Rabu (19/7/2023).
“Tidak perlu ditangisi, Anda mau hitam atau putih. Satu agenda besar karena kita punya mimpi bersama, agenda besar kita Indonesia mesti jadi negara maju,” lanjutnya seperti dilansir sebuah media.
Kini, bola ada di tangan Budiman Sudjatmiko dan Dewan Kehormatan DPP PDIP. Budiman sendiri mengaku “welcome” jika hendak diklarifikasi. Apa yang didiskusikan dengan Prabowo, kata Budiman, akan berdampak pada kebijakan PDIP, sehingga hasil diskusi itu pun akan ia sampaikan kepada DPP PDIP.
Tapi entahlah. Yang jelas, Ganjar Pranowo pun “no problem” atas sikap yang akan diambil Budiman Sudjatmiko dalam Pilpres 2024. Mungkin ia sadar, tak ada kawan atau lawan abadi di dunia politik. Yang abadi adalah kepentingan.
Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI).
