Arti dari pemilihan menteri itu sebagai “prerogative presiden seorang diri”, ialah “semau gue ajalah”. Lalu apa artinya peniliaian dari Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilaibahwa penunjukan Budi Arie Setiadi jadi Menkominfo adalah pertama kali dalam sejarah seorang relawan menjadi menteri. Dia menganalisis dari hal ini, Jokowi ingin menunjukkan kalau posisi relawan kini sudah selevel ketua umum partai politik.
Diskursus ini muncul, karena memang pakem untuk memilih menteri dalam system presidential, diwarnai oleh proses awal, yaitu blunder dalam menerapkan system presidential itu sendiri. Hal ini penyebabnya adalah, dasar legitimasi yang ada dalam konstitusi, memang melahirkan siuasi menjadi liar seperti sekarang. Diksi yang kebih noraknya adalah “brutal”
“Ini pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia relawan dapat menteri, biasanya relawan paling banter komisaris atau wamen, komisaris paling banyak, ya komisaris yang nggak berkembang. Tapi dengan cara begini sebenarnya Pak Jokowi ingin tunjukan satu hal kepada publik bahwa relawannya itu ingin naik kelas dan ingin disejajarkan dengan ketum ketum partai yang juga jadi menteri,” kata Adi dalam diskusi Adu Perspektif x Total Politik bertema ‘Adu Kuat Ganjar, Anies, Prabowo, di Mana Jokowi?’, Kamis (20/7/2023).
Apakah jabatan Menteri itu harus ketua umum atau dari relawan?
Pertanyaan tersebut muncul kaeena kita terjebak oleh pragmatisme situasi yang ada, yang tadi saya terangkan diatas. Salah kaprah dalam menerapkan system presidential. Bahwa dalam system presidential itu, presiden dipilih oleh orang perorang, maka sejatinya presiden bukan petugas partai. Ia harus mandiri dari ikatan dengan partai yang mengususnya, supaya kemudian menjadi jelas bedanya dengan system parlementer (orang memilih Partai).
Jokowi dipilih oleh konstituennya, bukan karena ia kerempeng. Ia menawarkan berbagai ide dan gagasan; beberapa sistem kartu gratis itu, setop impor berbagai macam komoditas itu, termasuk tidak mau berutang dari Negara lain. Atas dasar itulah mereka menentukan pilihan kepadanya.
Penyampaian berbagai program-program yang akan dilaksanakan tersebut, pada saat kampanye, adalah yang kemidan disebut JJ Rousseau – filsuf Perancis sebagai social contract. Ia wajib dilaksanakan. Menjadi tugas dan tanggung jawab parlemen “melegitimasi janji-janji presiden kepada rakyat”. Artinya harus terwujud dalam APBN pada setiap tahunnya.
Jadi penunjukan seorang menteri oleh presiden, basisnya adalah janji presiden kepada rakyat, yang harus di kongkritkan itu. Karena itu pertimbangan utamnya adalah kompetensi dan profesinalisme.
Bukan bagi-bagi jabatan, karena jasa timbal balik dan tuntutan keharusan sebagai anggota koalisi.
Iklim tidak sehat itu, kemudian melahirkan tuntutan dari PDIP, harus terbanyak menempatkan kadernya sebagai menteri. Partai anggota koalisi berteriak, ketika tidak mendapat jatah menteri. Belakangan menteri dipilih Jokowi dari realawannya. Sekjen PDIP Hasto menilai, hal ini diluar kebiasaannya. Sementara Adi menilai relawan Jokowi selama ini tidak dianggap oleh para elite partai politik. Jokowi menurutnya menunjukkan hal yang berbeda. Adi menyebut Jokowi ingin membuktikan kalau relawan pun bisa berbuat untuk negeri ini.
“Relawan Jokowi kan selama ini kalau bicara tidak dianggap oleh elite-elite partai, siapa si nih, siapa nih orang bicara pemilu, bikin orkestrasi, kemudian konsolidasi di banyak tempat itu tidak dianggap penting bagi elite,” ujarnya.
“Tapi beda ceritanya, ketika Budi Arie jadi menteri ini sudah setara dengan ketum partai, bicara tentang politik bicara preferensi pemilu 2024 ini sudah level ketum partai, itu yang saya sebutkan bahwa Pak Jokowi ini ingin menaikkan level relawannya yang selama ini sering dianggap sebelah mata oleh partai, bahwa relawannya pun bisa berbuat apapun bagi negara ini,” lanjut Adi.
Adi menilai Jokowi pun sudah nyaman dengan relawan. Hal itu terbukti menurutnya Jokowi selalu bicara bebas ketika berpidato di depan relawan ketimbang di dalam partai.
“Jokowi itu kan paling nyaman bicara di parpol, ojo kesusu, rambut putih. Kalau di partainya tidak, di partainya Pak Jokowi bukan hanya kalem tapi juga datar dan ingin cepat selesai, tapi kalau di depan relawan dua jam berapi-api, artinya Pak Jokowi ingin menunjukkan relawan ini tidak boleh disepelekan,” ujarnya.
