FusilatNews – Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mengelola aset negara yang diklaim mencapai lebih dari Rp 14.000 triliun. Yang menjadi sorotan tajam adalah keputusan Prabowo untuk menunjuk Joko Widodo sebagai salah satu pengawas lembaga ini, sebuah langkah yang menuai kontroversi mengingat rekam jejak Jokowi dalam pengelolaan negara selama dua periode kepemimpinannya.
Joko Widodo baru-baru ini dinobatkan sebagai tokoh paling korup kedua di dunia oleh organisasi internasional OCCRP. Ini bukan sekadar tuduhan tanpa dasar; laporan tersebut mengacu pada masifnya praktik nepotisme, penyalahgunaan wewenang, serta pembiaran terhadap berbagai kasus korupsi besar di bawah pemerintahannya. Sejumlah proyek strategis nasional yang berujung skandal, seperti proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan berbagai proyek infrastruktur lainnya, telah menunjukkan bagaimana kebijakan Jokowi lebih menguntungkan kelompok oligarki ketimbang kepentingan rakyat.
Penunjukan Jokowi sebagai pengawas Danantara justru memperkuat dugaan bahwa lembaga ini hanyalah alat baru untuk memperkokoh dominasi oligarki atas aset negara. Dengan rekam jejak Jokowi dalam menciptakan lingkaran bisnis yang menguntungkan keluarganya—mulai dari Gibran Rakabuming Raka yang kini menjadi Wakil Presiden terpilih hingga Kaesang Pangarep yang melesat dalam bisnis dan politik—maka kehadiran Jokowi di Danantara dapat dimaknai sebagai upaya untuk mengamankan kepentingan keluarganya di masa depan.
Lebih mengkhawatirkan lagi, terdapat indikasi bahwa pengawas Danantara akan diberi status kebal hukum, yang berarti mereka tidak dapat dituntut atas kebijakan atau keputusan yang mereka buat. Jika benar, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap prinsip akuntabilitas dan transparansi yang seharusnya dijunjung dalam pengelolaan aset negara. Dengan kata lain, aset negara yang mencapai ribuan triliun rupiah itu bisa menjadi ladang bisnis bagi segelintir elite tanpa pengawasan hukum yang memadai.
Prabowo boleh saja berkilah bahwa pembentukan Danantara adalah kelanjutan dari cita-cita ayahnya, Soemitro Djojohadikusumo. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini justru sejalan dengan upaya melanggengkan dominasi politik dan ekonomi Jokowi serta kroninya. Dengan menyerahkan pengawasan aset negara kepada seseorang yang dicap sebagai tokoh korup, Prabowo tidak hanya mempertaruhkan integritas pemerintahannya sendiri, tetapi juga menyerahkan masa depan ekonomi negara ke tangan orang yang telah terbukti gagal menjaga kepercayaan publik.
Jika Danantara tetap berjalan dengan format yang ada sekarang, maka kita akan menyaksikan perampokan aset negara dalam skala besar. Alih-alih membawa kesejahteraan bagi rakyat, Danantara justru berpotensi menjadi alat bagi oligarki untuk semakin menguasai ekonomi nasional. Rakyat Indonesia harus waspada dan bersuara, sebab tanpa kontrol publik, skema semacam ini hanya akan membawa negara ke dalam jurang kleptokrasi yang lebih dalam.
