OLEH : ENTANG SASTRAATMADJA
Presiden Prabowo Subianto mengatakan hanya harga gabah yang boleh naik jika harga tiket pesawat atau biaya ibadah haji turun. Ketua Umum Partai Gerindra itu berpesan kenaikan harga gabah akan meningkatkan kesejahteraan petani.
Lebih lanjut Prabowo menyarakan “Saya mau jadi presiden yang menurunkan harga saudara-saudara sekalian. Harga yang boleh naik adalah harga gabah untuk petani, nah itu harus naik”.
Menarik apa yang dipidatokan Presiden Prabowo dalam pidato acara hari ulang tahun ke-17 Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 15 Februari 2025. Dengan lantang Presiden Prabowo menegaskan perlunya Pemerintah memperlihatkan keberpihakannya kepada sektor pertanian dan kecintaannya ke petani.
Dipatoknya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah pada angka Rp.6500,- per kg, menunjukkan wujud “hukuman” terhadap oknum-oknum yang doyan memainkan harga jual gabah di petani, saat musim panen tiba. Kebijakan Pemerintah kepada pihak manapun yang akan membeli gabah dari petani, baik Perum Bulog atau Pengusaha Penggilingan Padi/Beras, adalah dengan mewajibkan membeli gabah kering panen di petani pada tingkat harga sekurang-kurangnya Rp. 6500,- per kg.
Upaya Pemerintah menetapkan “satu harga” gabah kering panen di petani, betul-betul merupakan langkah cerdas dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan petani. Kata-kata “tani makmur”, tentu tidak hanya mengumandangkan sebagai ucapan Salam Organisasi HKTI, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana kemampuan kita untuk benar-benar mampu mewujudkan kehidupan petani yang penuh kemakmuran.
Gebrakan Pemerintah menaikan HPP Gabah dari Rp. 6000,- jadi Rp. 6500,- mestinya dijadikan ukuran dari tekad Presiden Prabowo mensejahterakan petani, bukan lagi sebatas omon-omon. Presiden ingin harga ini betul-betul dapat dirasakan dan dinikmati oleh para petani beserta keluarganya. Itu sebabnya, menjadi sangat masuk akal, jika Presiden Prabowo turun langsung memantau perkembangannya.
Adanya pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil untung dari penderitaan petani, sebetulnya sudah sejak lama kita ketahui. Sayangnya, tidak ada seorang pun pemimpin bangsa yang sungguh-sungguh untuk menjawabnya hingga tuntas. Baru sekarang ada sosok Prabowo yang secara nyata ingin memberangus perilaku oknum-oknum yang ingin terus menerus memiskinkan para petani.
Dalam dunia pergabahan, para petani selalu dihadapkan pada dua masalah klasik yang selalu terjadi dalam kehidupannua. Pertama, saat musim tanam datang, petani selalu mengeluhkan soal kelangkaan pupuk, utamanya pupuk bersubsidi. Kedua, pada waktu musim panen tiba, petani selalu dihadapkan pada anjloknya harga gabah kering panen di tingkat petani.
Anehnya, selama ini Pemerintah seperti yang tak berdaya menghadapi nya. Buktinya, masalah tersebut selalu berulang setiap musim. Kita sendiri, tidak tahu dengan pasti mengapa Pemerintah tidak berjuang habis-habisan untuk mencarikan jalan pemecahannya. Namun dengan hadirnya Prabowo menjadi RI 1, banyak petani yang berharap akan terjadi banyak perubahan.
Di bidang kebijakan perpupukan, Pemerintah secara nyata telah menambah jumlah kuota pupuk bersubsidi 2 kali lipat dari kebijakan yang diberlakukan selama ini. Artinya, kalau sebelumnya jumlah kuota hanya 4,7 juta ton, kini ditambah dua kali lebih banyak menjadi 9,55 juta ton pupuk bersubsidi. Diharapkam dengan kebijakan ini, petani tidak akan mengeluhkan kelangkaan pupuk lagi.
Tidak hanya jumlah kuota yang ditambah, tapi Pemerintah pun telah melakukan pemangkasan terhadap saluran distribusi pupuk bersubsidi, yang selama ini dinilai sangat merugikan petani. Dari sekian banyak pihak yang ikut terlibat dalam pengelolaan distribusi pupuk bersubsidi, kini tinggal tiga lembaga saja yang terlibat, yakni Kementerian Pertsnian, PT Pupuk Indonesia dan Distributor/Kios/Gapoktan.
Sedangkan dalam penanganan anjloknya harga gabah kering panen di tingkat petani, Pemerintah telah mencabut persyaratan kadar air dan kadar hampa dalam proses penyerapan gabah petani oleh siapa pun yang akan membelinya. Dicabutnya persyaratan ini, tentu saja dapat menutup peluang bagi oknum-oknum yang selama ini terekam doyan memainkan harga gabah di petani.
Penugasan Pemerintah kepada Perum Bulog untuk menyerap gabah petani sebesar 3 juta ton setara beras, betul-betul merupakan pekerjaan yang tidak mudah. 3 juta ton setara beras, bukanlah jumlah yang kecil. Perum Bulog harus bekerja keras dan cerdas atas kepercayaan yang diberikan Pemerintah. Malah masalahnya akan semakin rumit, ketika panen raya bersamaan dengan musim hujan.
Untuk itu, dengan adanya pembagian kerja antara Perum Bulog dan Pengusaha Penggilingan Padi/Beras (PERPADI), jelas akan lebih meringankan Perum Bulog dalam menjawab target yang dibebsnkannya. Berdasarkan komitmen yang disepakati, Perum Bulog secara mandiri diminta untuk menyerap gabah petani sebesar 0,9 juta ton. Sisanya yang 2,1 juta ton, penyerapannya ditugaskan kepada Pengusaha Penggilingan Padi/Beras.
Semoga Pidatonya Presiden Prabowo dalam HUT Partai Gerindra ke 17 ini, akan membawa semangat baru dalam upaya percepatan pencapaian kesejahteraan petani. Fakta menunjukkan, naiknya produksi beras dengan angka cukup signifikan, ternyata tidak serta-merta menjadikan petani sejahtera, jika Pemerintah tidak serius dalam mengendalikan harga jual gabah ditingkat petani.
Mari kita ikuti perkembangannya. (PENULIS, KETUA DEWAN PAKAR DPD HKTI JAWA BARAT).
