Fusilatnews – Ketika amarah rakyat meledak menjadi amok massa, yang pertama kali dilakukan pejabat bukanlah turun menenangkan, apalagi mendengar suara rakyat. Mereka justru bergegas mengemas koper, menyeret keluarga, dan bersembunyi di balik tembok tebal hotel berbintang. Rumah megah dengan pagar tinggi tak lagi memberi rasa aman. Pengawal bersenjata pun tak cukup menenteramkan hati.
Fenomena ini bukanlah cerita baru. Tahun 1998, hotel-hotel mewah dipenuhi etnis Tionghoa yang takut jadi sasaran perusuh. Kini, pemandangan serupa muncul kembali, tapi dengan wajah berbeda: para politikus dan pejabat sendiri yang merasa terancam oleh rakyatnya.
Ironi yang pahit. Orang-orang yang selama ini berdiri di mimbar, menyebut diri wakil rakyat, mendikte kebijakan, dan merasa paling tahu arah bangsa, justru panik ketika rakyat datang menagih janji. Ternyata, “wakil rakyat” itu tak cukup berani hidup di tengah rakyat. Mereka lebih memilih sembunyi di kamar hotel dengan tirai tertutup rapat, berharap suara massa tak menembus kaca tebal.
Ketakutan ini bukan datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari pengkhianatan yang panjang: janji-janji politik yang dikhianati, kebijakan yang menguntungkan segelintir oligarki, hingga praktik nepotisme dan korupsi yang kian telanjang. Rakyat yang kecewa akhirnya meledak, dan para pejabat pun merasakan sendiri akibatnya.
Hotel berbintang memang bisa jadi tempat aman sementara. Namun, ia juga menjadi simbol betapa jauhnya jarak pejabat dari denyut rakyat. Hotel bukan benteng moral, hanya ruang singgah yang menunda pertanggungjawaban. Mereka bisa kabur, tapi tak bisa lari dari kenyataan.
Pada akhirnya, sejarah selalu menunjukkan hal yang sama: kekuasaan yang dibangun di atas pengabaian rakyat hanya melahirkan ketakutan. Dan pejabat yang kini gemetar di hotel berbintang harus sadar, mereka sedang bersembunyi bukan dari amuk massa semata, melainkan dari dosa politik yang mereka ciptakan sendiri.
