Indonesia Memanggil (IM57+) Institute menilai saat ini citra Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rusak di mata dunia internasional.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua IM57+ Praswad Nugraha merespons laporan praktik Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS).
“Laporan tersebut menggambarkan turunnya kredibilitas KPK, pimpinan KPK dan pemberantasan korupsi di mata dunia internasional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (16/4).
Praswad menganggap setidaknya ada empat hal krusial terkait KPK dalam laporan tersebut. Pertama, laporan menggambarkan perbedaan perlakuan dari KPK terhadap pelanggar etik dan pegawai berintegritas. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) turut disorot dalam laporan karena dijadikan cara untuk menyingkirkan pegawai yang menangani kasus korupsi kakap di Indonesia.
Namun ketika ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, sanksi yang diberikan bukan pemecatan. Kedua, laporan menganggap ada kaitan pemecatan lewat TWK dengan penanganan kasus yang tengah diusut KPK. Laporan tersebut menyoroti dua kasus korupsi besar yakni bantuan sosial Covid-19 dan benih lobster yang melibatkan menteri
Ketiga, laporan tersebut menggambarkan penurunan kredibilitas KPK dan Pimpinan KPK dimata negara lain.
“Hal tersebut tergambar dengan elaborasi pelanggaran etik komisioner KPK dan tindakan KPK yang memberhentikan 57 pegawai karena mengkritisi pimpinan dan revisi UU KPK serta penanganan kasus strategis,” tuturnya. Terakhir, Praswad menilai laporan itu juga menyoroti praktik-praktik pelanggaran HAM dalam pemecatan 57 pegawai melalui TWK.
Sebelumnya, Departemen Luar Negeri AS mengeluarkan laporan berjudul ‘2021 Country Reports on Human Rights Practices: Indonesia’.
Dalam laporannya, ada beberapa pokok bahasan terkait KPK yang menjadi sorotan. Mulai dari keputusan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Lili Pintauli hingga masalah tes wawasan kebangsaan (TWK) yang mengeliminasi 75 pegawai, termasuk Novel Baswedan.
Masalah lain yang jadi sorotan AS adalah Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 yang dilakukan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dan kasus Korupsi Benur oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.
