Ironi Negeri Beras: Swasembada di Atas Kertas, Harga di Langit!

Oleh: Entang Sastraatmadja-(Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat)

DRAMA perberasan di negeri ini seolah tak pernah usai. Rupanya, menyelesaikan problematika beras tak cukup hanya dengan meningkatkan produksi hingga titik maksimal demi mengejar mimpi swasembada. Buktinya? Saat produksi digadang-gadang berlimpah, harga beras justru melejit naik—mengundang keresahan publik luas. Wajar jika kemudian banyak yang bertanya-tanya: kok bisa?

Secara teori ekonomi, jika suplai meningkat, maka harga seharusnya turun. Namun, kenapa logika sederhana itu tak berlaku dalam urusan beras? Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut biang keroknya adalah para middleman—pedagang perantara—yang diduga memainkan harga sesuka hati.

Fenomena ini seharusnya sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah. Di balik keberhasilan menyerap gabah, mestinya ada kesadaran bahwa para mafia pangan selalu siap memanfaatkan celah, apalagi saat pemerintah sedang euforia atas capaian produksi. Mereka tahu betul kapan harus “main”.

Sayangnya, pengelolaan tata niaga perberasan kita masih tampak setengah hati. Ketika harga melonjak, pemerintah seperti “kebakaran jenggot”. Langkah responsif pun diambil: menggelontorkan beras bansos sebanyak 360 ribu ton untuk 18,3 juta penerima manfaat, dengan anggaran sekitar Rp4,9 triliun. Program ini mencakup distribusi untuk dua bulan sekaligus—Juni dan Juli 2025.

Pemerintah tampak optimistis. Katanya, stok beras nasional tetap aman. Bahkan ada rencana menyerap gabah tambahan sebesar 400 ribu ton pada Juli ini, serta melanjutkan ekspor beras ke Malaysia sebesar 2.000 ton per bulan atau 24 ribu ton per tahun.

Namun, di sinilah letak kompleksitasnya. Bansos dan ekspor memang tampak positif, tapi tak bisa dilepaskan dari isu utama: ketersediaan beras nasional. Ada tiga poin krusial yang perlu diperhatikan:

Prioritas dalam negeri harus menjadi pegangan. Tak ada kompromi soal ini. Ekspor hanya boleh dilakukan bila kebutuhan domestik—khususnya bagi kelompok rentan—sudah sepenuhnya terpenuhi.
Harga gabah di tingkat petani harus adil. Jangan sampai petani sebagai produsen justru tertekan oleh tata niaga yang dikendalikan pedagang besar. Jika harga di lapangan tak berpihak pada petani, ekspor justru memperlebar ketimpangan.
Pemerintah perlu menjamin cadangan pangan nasional. Ini penting agar gejolak harga tak menjadi musiman, dan publik tak selalu menjadi korban ketidaksiapan sistem.

Program bansos pun harus tepat sasaran. Jangan sampai hanya menjadi proyek populis yang tak menyentuh akar persoalan. Demikian juga ekspor—jika memang harus dilakukan, maka transparansi data produksi menjadi kunci. Kita tak bisa terus bekerja dengan data abu-abu. Apalagi data abal-abal.

Jadi, pertanyaannya kini: apakah kita benar-benar sudah swasembada, atau hanya merasa sudah?

Penutup:
Di tengah gegap gempita klaim surplus dan sukses panen, rakyat masih saja menjerit karena harga beras yang tak masuk akal. Petani tetap merugi, pedagang besar menangguk untung, dan pemerintah sibuk memadamkan api. Sebuah drama panjang yang seolah tak kunjung menemukan akhir.

Jika negara ini ingin benar-benar berdaulat dalam urusan pangan, maka niat politik yang serius, tata niaga yang transparan, dan perlindungan terhadap petani kecil bukan lagi sekadar wacana. Sebab kalau tidak, swasembada hanya akan menjadi ilusi di atas kertas, sementara rakyat tetap harus membeli beras dengan harga yang makin mencekik.