Dalam sebuah podcast pasca Pilpres 2024, Anies Baswedan menyatakan satu kalimat penting yang, jika ditafsirkan dalam konteks politik kekuasaan, menyimpan sinyal besar: “Jika Prabowo melaksanakan janji-janji perubahan dan memperbaiki arah kebijakan, maka saya akan mendukung.” Di permukaan, kalimat ini terdengar seperti ucapan normatif—sebuah sikap negarawan yang membuka ruang kerja sama. Namun jika dicermati lebih dalam, pernyataan ini adalah semacam kode politik yang mengandung dua syarat: pelaksanaan janji dan perubahan arah kebijakan.
Dan tampaknya, Prabowo membaca kode itu dengan sangat baik.
Langkah-langkah Prabowo dalam menghapus persoalan terhadap tokoh-tokoh yang sebelumnya berseberangan secara ideologis maupun politik—seperti Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto—bisa dibaca sebagai bagian dari proses pemenuhan syarat tersebut.
Tom Lembong adalah ekonom dan eks Menteri Perdagangan yang berada di kubu Anies selama masa kampanye. Dalam konteks politik transisi, sosok seperti Tom bisa saja menjadi korban “pembersihan politik” jika Prabowo hendak mengonsolidasikan kekuasaan secara keras. Tapi tidak. Justru Prabowo memutuskan untuk menormalisasi kembali posisi Tom, bahkan menghilangkan segala bentuk tekanan hukum maupun politik yang bisa menyeretnya. Ini seperti bentuk abolisi de facto, sebuah penghapusan perkara secara politis tanpa proses hukum formal.
Begitu pula dengan Hasto Kristiyanto. Sebagai Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto tengah menghadapi gelombang persoalan hukum terkait kasus korupsi Harun Masiku. Tetapi arah angin berubah. Tekanan terhadap Hasto mulai mereda. Dan sinyal perubahan ini tidak datang begitu saja. Ia datang setelah muncul gelagat pergeseran sikap politik PDIP terhadap Prabowo. Jika terhadap Tom Lembong dilakukan abolisi diam-diam, terhadap Hasto dilakukan sesuatu yang serupa dengan amnesty moral—ia salah, tapi dimaafkan karena alasan politik yang lebih besar.
Lalu, apa yang mengubah segalanya?
Anies Baswedan—meski bukan bagian dari pemerintahan Prabowo—tiba-tiba menjadi poros moral dari rekonsiliasi nasional yang sedang dibangun. Sebagai mantan capres yang memperoleh dukungan besar rakyat urban dan kelompok kritis, Anies berada di posisi strategis meski di luar kekuasaan. Dan pernyataan “jika Prabowo melaksanakan janji-janji perubahan, saya akan mendukung” tidak bisa dianggap enteng. Sebab itu adalah bentuk tawaran: bukan koalisi politik, tapi koalisi legitimasi.
Di titik ini, terlihat bahwa Prabowo bukan hanya sedang membentuk pemerintahan, melainkan sedang membentuk ulang basis legitimasi kekuasaannya. Ia sadar, legitimasi bukan hanya datang dari partai pendukung dan elite istana, tetapi juga dari lawan-lawan yang telah berubah menjadi pemberi pengakuan.
Maka, kita menyaksikan ironi politik yang menakjubkan: Prabowo justru semakin kuat ketika dia berhasil memuaskan syarat dari orang yang sebelumnya menjadi rivalnya. Dengan mengakomodasi Anies melalui tokoh-tokohnya, dan mendekati PDIP lewat jalan kompromi terhadap Hasto, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya bukan sekadar kelanjutan dari era Jokowi, tetapi sebuah bentuk rekonsiliasi nasional yang telah menihilkan kubu-kubu lama.
Puncak dari proses ini terjadi ketika Megawati Soekarnoputri—yang selama ini dikenal tegas menjaga garis ideologis PDIP—secara tidak langsung mulai melunak. Melalui berbagai sinyal dan pernyataan tersirat, instruksi politik mulai mengalir ke kader-kader PDIP untuk bersikap rasional dan mendukung kebijakan pemerintah ke depan. Ini tentu saja bukan semata-mata karena kedekatan dengan Prabowo, melainkan karena kalkulasi: jika Anies saja bisa memberi pengakuan moral, maka tak ada alasan bagi PDIP untuk terus berada di luar lingkar kekuasaan.
Dengan kata lain, Megawati bukan sedang mencari tempat nyaman di bawah kekuasaan Prabowo. Ia sedang menyelamatkan posisi partainya dari keterasingan politik. Dan strategi ini hanya mungkin berhasil karena atmosfer politik sudah tidak lagi dikotomis. Sudah tidak ada kubu pendukung Anies, kubu Prabowo, atau kubu PDIP. Yang tersisa adalah satu poros besar: poros legitimasi nasional—dengan Prabowo sebagai pusatnya.
Dari semua ini, kita bisa menyimpulkan satu hal: keputusan-keputusan Prabowo terhadap Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto bukanlah insiden pragmatis biasa. Ia merupakan bagian dari upaya strategis untuk menjawab syarat dukungan yang dilontarkan oleh Anies. Dan dalam menjawab syarat itu, Prabowo bukan hanya mendapat legitimasi, tetapi juga berhasil menutup semua celah perlawanan politik.
Kini, tidak ada lagi oposisi yang signifikan. Yang ada adalah satu kekuasaan yang telah menyerap semua lawan menjadi bagian dari konsensus besar. Dan sejarah akan mencatat, rekonsiliasi nasional ini dimulai dari satu pernyataan kecil di sebuah podcast: “Jika Prabowo melaksanakan janji-janji perubahan, saya akan mendukung.”
