Hari Sabtu itu hari yang agak sakral. Bukan karena ada upacara kenegaraan, tapi karena otak rakyat sedang low batt dan hati sedang ingin damai. Di hari seperti ini, membahas politik sebaiknya jangan terlalu tegang—nanti kopi jadi pahit, gorengan terasa menghakimi.
Tapi justru di hari Sabtu yang santai ini, kita bisa bertanya dengan lebih jujur—tanpa tekanan konferensi pers, tanpa nada tinggi para buzzer:
Sebenarnya, siapa sih yang harus lebih mengerti? Presiden ke rakyat, atau rakyat ke presiden?
Mari kita bayangkan begini.
Rakyat itu seperti penumpang ojek online. Dia pesan, dia bayar, dia punya tujuan. Presiden? Ya, kira-kira seperti drivernya. Nah, pernah nggak kita naik ojek lalu drivernya bilang:
“Mas, mbak, coba dong ngerti saya. Saya lagi pengen lewat jalan yang lebih jauh, soalnya saya suka pemandangannya.”
Kalau itu terjadi, kemungkinan besar ratingnya langsung bintang satu. Bahkan bisa sambil ditambah catatan: “Driver terlalu filosofis, lupa tujuan penumpang.”
Di titik ini, logika sederhana bekerja:
yang punya tujuan adalah rakyat, yang harus memahami arah adalah pemimpin.
Presiden itu bukan konten kreator yang bebas berekspresi sesuka hati. Dia itu semacam “customer service paling mahal di negeri ini.” Bedanya, kalau CS salah jawab, paling dimaki di kolom komentar. Kalau presiden salah paham, satu negara bisa ikut error system.
Masalahnya, belakangan ini sering muncul narasi unik: rakyat diminta lebih memahami presiden.
Kalimatnya halus, nadanya bijak, tapi kalau dipikir-pikir… kok seperti ada yang terbalik ya?
Ini seperti murid disuruh memahami guru yang tidak bisa mengajar.
Atau penonton diminta memahami film yang ceritanya loncat-loncat tanpa alur.
Atau lebih sederhana lagi: kita disuruh memahami nasi goreng yang rasanya seperti es campur.
Memahami itu penting, iya. Tapi jangan sampai jadi kewajiban sepihak.
Presiden itu punya fasilitas lengkap: data, staf ahli, survei, intelijen, bahkan mungkin tahu harga cabai sebelum pedagangnya sendiri tahu.
Rakyat? Modalnya cuma dompet tipis, kuota internet, dan insting bertahan hidup.
Kalau dalam kondisi seperti itu rakyat masih dituntut “harus lebih memahami”, ini bukan lagi komunikasi—ini sudah seperti kuis berhadiah kebingungan.
Namun, jangan salah. Rakyat juga bukan makhluk tanpa tanggung jawab. Rakyat yang sehat itu tetap berusaha paham. Dia baca berita, dia diskusi, dia bahkan kadang debat di warung kopi sampai kopi dingin dan argumen makin panas.
Tapi bedanya jelas:
rakyat memahami sebagai pilihan,
presiden memahami sebagai kewajiban.
Kalau presiden gagal memahami rakyat, dampaknya nyata: kebijakan meleset, kepercayaan retak, dan akhirnya… rakyat mulai memahami hal yang paling berbahaya—bahwa mereka sedang tidak dipahami.
Dan kalau sudah sampai di titik itu, hubungan presiden dan rakyat bukan lagi seperti driver dan penumpang.
Sudah berubah jadi seperti dua orang yang naik kendaraan tanpa tahu siapa yang pegang setir.
Akhirnya, di hari Sabtu yang santai ini, kita bisa menyimpulkan tanpa harus tegang:
Presiden itu tidak dipilih untuk dimengerti, tapi untuk mengerti.
Kalau ingin dimengerti, mungkin lebih cocok jadi penyair—bukan kepala negara.
Sementara rakyat?
Cukup satu saja: jangan kehilangan akal sehat. Karena di negeri ini, kadang yang paling mahal bukan bensin, bukan beras… tapi logika.
Selamat Sabtu. Jangan terlalu serius, tapi juga jangan terlalu lupa berpikir.
