Fusilatnews – Pengakuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bahwa sosok eks Utusan Khusus Presiden, Gus Miftah, adalah gurunya, memang menarik untuk dicermati. Namun, bila dibaca lebih dalam, pengakuan ini justru menyingkap masalah serius tentang kualitas intelektualitas dan kepemimpinan Gibran sendiri.
Gus Miftah dikenal dengan penampilan yang nyentrik dan gaya yang jauh dari kesan akademis atau intelektual formal. Ketika seorang pemimpin muda yang memegang posisi strategis di pemerintahan memilih sosok seperti itu sebagai “guru,” kita harus bertanya: seperti apa sebenarnya kapasitas intelektual yang dimiliki sang wapres? Bukankah seharusnya seorang pejabat negara setingkat wapres belajar dari tokoh-tokoh yang lebih berkompeten secara keilmuan dan strategis, bukan dari figur yang lebih banyak dikenal sebagai penghibur dengan gaya unik?
Lebih jauh, pengakuan Gibran bahwa masukan yang diterimanya dari Gus Miftah adalah “apa adanya” dan “menegur jika salah” menimbulkan kesan bahwa standar intelektualitas dan kritisisme yang dipakai juga terbilang rendah dan sederhana. Di satu sisi, sikap terbuka dan mau ditegur memang penting, tapi di sisi lain, ini juga menggambarkan betapa sempitnya wawasan dan kualitas analisis yang diterima oleh Gibran. Apakah seorang wapres yang sedang menghadapi tantangan kompleks negeri ini cukup dibimbing dengan masukan ala “kaleng-kaleng” yang hanya soal teguran dan pujian tanpa kedalaman pemikiran?
Pengakuan itu juga membuka pertanyaan soal legitimasi dan profesionalitas. Apakah ini wujud hubungan guru-murid yang tulus, atau hanya sebuah narasi politis untuk menutupi minimnya bekal intelektual Gibran? Mengingat latar belakang Gibran yang bukan dari jalur akademis dan birokrasi formal, pengakuannya terhadap Gus Miftah bisa menjadi sinyal bahwa ia lebih bergantung pada figur-figur non-akademis yang tidak bisa dijadikan rujukan kuat dalam pengambilan kebijakan negara.
Kedekatan yang dibanggakan Gibran — tentang Gus Miftah yang sering datang ke Balai Kota Solo sekadar untuk minta sarapan dan berbincang ringan — memang humanis, tapi juga memperlihatkan betapa informal dan kurang seriusnya proses pembelajaran dan pengembangan diri seorang wapres. Bukannya membangun wawasan strategis melalui kajian mendalam, diskusi akademik, atau konsultasi dengan ahli yang kredibel, Gibran malah ‘mengandalkan’ sosok nyentrik dengan pendekatan yang sangat sederhana.
Kritik tajam ini bukan bermaksud merendahkan Gus Miftah sebagai pribadi, melainkan menyoroti bagaimana intelektualitas kepemimpinan di level tertinggi sedang dipertaruhkan. Jika Wapres RI saja mengandalkan guru yang penampilannya “nyentrik” dan gaya komunikasi yang sederhana sebagai rujukan utama, bagaimana kualitas pengambilan keputusan yang akan berdampak pada bangsa dan negara?
Pada akhirnya, pengakuan Gibran ini harus menjadi refleksi serius bagi publik dan para pemimpin negeri: apakah kita sedang menyaksikan proses pemimpin muda yang sungguh-sungguh memperkaya diri dengan wawasan mendalam, atau sekadar ‘belajar ala kadarnya’ dari sosok yang jauh dari gambaran intelektual dan kapasitas kepemimpinan yang dibutuhkan?
