Oleh: Karyudi Sutajah Putra, Analis Politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI)
Jakarta – Harta, takhta wanita. Harta mudah mendatangkan takhta. Takhta pun mudah mendatangkan harta. Harta dan/atau takhta mudah mendatangkan wanita.
Itulah obsesi nyaris semua makhluk bernama manusia (dalam hal ini laki-laki). Kaya-raya, punya jabatan empuk, punya istri cantik, syukur-syukur lebih dari seorang.
Untuk itulah kebanyakan manusia berjuang atau berusaha mati-matian demi mendapatkan harta dan takhta.
Di sisi lain, setiap manusia punya kehendak untuk berkuasa, seperti disebut Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) sebagai “the will to power”. Dalam diri setiap manusia ada insting atau naluri atau kehendak untuk berkuasa. Tak terkecuali seseorang yang kemudian terpilih menjadi kepala desa.
Bila dahulu kala perebutan takhta dilakukan melalui peperangan atau pertarungan, di zaman modern ini dilakukan melalui pemilihan umum/pemilihan presiden/pemilihan kepala daerah/pemilihan kepala desa. Ini dalam konteks Indonesia. Semua diatur dengan regulasi atau hukum.
Dengan “the will to power”-nya tadi, seseorang mencalonkan diri menjadi kades. Tak peduli gaji seorang kades itu berapa. Yang penting bisa berkuasa. Saat ini gaji kades sekitar Rp2,5 juta per bulan. Bandingkan dengan biaya pilkades, baik untuk “political cost” (ongkos politik) seperti biaya pendaftaran, biaya kampanye dan pemasangan alat peraga, maupun untuk “money politics” (politik uang) atau “serangan fajar” yang nominalnya bisa tak terhingga.
Rerata seorang kades terpilih di Pulau Jawa merogoh kocek hingga Rp1 miliar. Jadi, jika kades tidak korupsi atau melakukan pungutan liar (pungli), dalam masa jabatan 6 tahun, nyaris dapat dipastikan tidak akan balik modal.
Sebab itulah, Selasa (17/1/2023) kemarin para kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia berunjuk rasa di DPR RI, Senayan, Jakarta. Tuntutan utama mereka: perpanjang masa jabatan kades dari 6 menjadi 9 tahun.
Dalih mereka pun jenaka. Pertama, durasi 6 tahun tidak cukup untuk menuntaskan program-program kades. Kedua, durasi 6 tahun tidak cukup untuk menyelesaikan “konflik” dengan calon kepala desa yang dikalahkan.
Di sinilah akal sehat manusia waras seakan tertampar. Program bisa dibuat dan dibuat-buat, sehingga jangankan 6 tahun, 9 tahun pun bisa tidak tuntas.
Enam tahun tidak cukup untuk rekonsiliasi? Kalau memang tidak bisa rekonsiliasi, serahkan ke mekanisme hukum, karena negara ini negara hukum. Simpel. Sederhana.
Mungkin yang seseungguhnya menggelegak dalam benak mereka adalah syahwat kekuasaan, kehendak berkuasa. Sebab takhta mudah mendatangkan harta. Mereka tergiur dengan gemerincing dana desa yang mencapai sekitar Rp1 miliar per desa per tahun. Terbukti, sudah banyak kades dan mantan kades dibui karena terlibat korupsi.
Terbukti pula, banyak kades yang terlibat affair dengan wanita lain. Kekuasaan itu memabukkan, Pak Kades!
Ya, kekuasaan bisa menghilangkan akal sehat laiknya orang sedang mabuk, sehingga Pak Kades lepas kontrol. Kekuasaan juga bisa menjadikan Pak Kades mabuk kepayang.
Simbiose Mutualisme
Mungkin ada pertanyaan, kalau memang usulan perpanjangan masa jabatan kades dari 6 menjadi 9 tahun melawan akal sehat, lalu mengapa fraksi-fraksi atau partai-partai di DPR mau menerima dan kemudian setuju?
Jawabnya, politik dan kekuasaan kerap kali memiliki logikanya sendiri, yakni logika kekuasaan, yang tidak jarang bertentangan dengan akal sehat. Aku punya kuasa (otoritas), kamu mau apa? Demikianlah logika kekuasaan, misalnya.
DPR oleh konstitusi diberikan 3 fungsi, yakni legislasi (membuat undang-undang bersama Presiden), budgeting (menyusun anggaran), dan melakukan pengawasan terhadap pemerimtah.
Untuk memperpanjang masa jabatan kades harus dilakukan dengan merevisi Pasal 39 Undang-Undang (UU) No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jadi, langkah para kepala desa minta revisi UU Desa ke DPR sudah tepat sasaran.
Apalagi saat ini menjelang Pemilu 2024. Parpol-parpol butuh kades yang dapat mereka manfaatkan sebagai pengondisi perolehan suara. Kades adalah orang yang sangat berpengaruh di desanya, sehingga bisa mengondisikan keadaan.
Politik adalah kepentingan. Di sinilah kepentingan kades bertemu dengan kepentingan anggota DPR. Kades butuh perpanjangan jabatan, DPR butuh terpilih kembali. “Ente jual, ane beli,” kata orang Betawi.
Di sinilah terjadi simbiose mutualisme.
Sebab itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang tak lain adalah politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terlihat sangat getol “memprovokasi” kades-kades agar menuntut perpanjangan masa jabatan.
Gayung bersambut. DPR setuju, tinggal menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan revisi Pasal 39 UU Desa untuk memperpanjang masa jabatan kades dari 6 menjadi 9 tahun. Presiden Joko Widodo pun, menurut klaim politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko yang juga getol memperjuangkan perpanjangan jabatan kades, setuju. Dus, perpanjangan masa jabatan kades pun tinggal ketuk palu.
Kini, dalam hati para kades yang Selasa lalu berdemo di DPR mungkin senyum-senyum sambil bergumam, “Ngomong apa sampeyan. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Sampeyan ngomong akal sehat karena belum berkuasa. Kalau sudah berkuasa dan merasakan nikmatnya, akan lain ceritanya.”
Duh, kekuasaan memang memabukkan, ternyata. Akhirnya, berlakulah hukum Newton I: setiap benda cenderung mempertahankan kedudukannya.
Setiap kades (dan pejabat lainnya) cenderung mempertahankan kekuasaannya. Itulah!
