FusilatNews– Pemerintah Republik Indonesia (RI) berencana bakal mematikan lebih 20 ribu aplikasi. Sebagai gantinya, nantinya bakal diluncurkan super aplikasi (App). Hal itu di ungkapkan langsung oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ia mengatakan bahwa aplikasi pemerintah yang digunakan saat ini terlalu banyak dan tidak efisien. Ia menyebut ada sekitar 24 ribu aplikasi yang bekerja sendiri-sendiri.
“Bahkan di setiap kementerian dan lembaga pemerintah daerah memiliki aplikasi yang berbeda-beda disetiap sub unitnya, sangat tidak efisien,” kata Johnny saat berbicara dalam Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022, dikutip CNBCIndonesia.com Senin (11/7/2022).
Menurutnya, langkah menata ulang aplikasi ini sangat diperlukan, dengan menghasilkan satu aplikasi super atau super app untuk Indonesia. Paling tidak hanya butuh 8 aplikasi yang terintegrasi untuk memudahkan komunikasi.
“Ini sedang kita siapkan dalam roadmap Kominfo,” tuturnya.
Plate pun memastikan, pihaknya akan menutup seluruh aplikasi tersebut secara bertahap dan menggantinya dengan satu aplikasi super lengkap (superapps) milik pemerintah. Nantinya dari 24 ribu aplikasi ini, Kominfo melakukan shutdown dan menutupnya, kemudian secara bertahap akan dipindahkan ke dalam super app tersebut.
Lebih lanjut Ia meyakini penggunaan super apps efisiensinya akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Menteri Keuangan Sri Mulyani keluarkan saat ini. “Puluhan triliun hematnya, kalau itu bisa dilakukan luar biasa untuk kita,”terangnya.
Di sisi lain, pemerintah dalam rangka electronic government, menggunakan 2.700 pusat data dan server ini hanya 3 persen yang berbasis cloud. Sisanya bekerja sendiri-sendiri yang mengakibatkan sangat sulit untuk menghasilkan satu data sebagai implementasi data data driven policy di Indonesia. “Jadi perlu kita siapkan dengan benar.” tuturnya.
Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut saat ini ada sekitar 24.000 aplikasi di kementerian/lembaga. Banyaknya aplikasi yang harus dipelihara dan dijalankan pemerintah saat ini, sampai memiliki 400.000 aplikasi yang harus dipelihara atau di maintenance. membuat anggaran negara ikut membengkak. Untuk itu, kata Menkeu, pemerintah saat ini tengah menginisiasi kebijakan untuk membuat e-government. Sehingga, nantinya aplikasi dan kebijakan antarkementerian dan lembaga akan saling terhubung.
