Oleh: Entang Sastraatmadja
Ada semangat membara dari Kabinet Merah Putih, khususnya dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menteri Koordinator Pangan, Bung Zulhas, dengan penuh keyakinan menyatakan bahwa mulai tahun 2025 Indonesia akan menghentikan impor beras dan sejumlah komoditas pangan lainnya. Ia optimis, produksi beras dalam negeri akan meningkat, bahkan cadangan nasional mendekati angka 4 juta ton.
Sebagai pembantu Presiden, wajar jika Bung Zulhas berbicara optimis. Terlebih Presiden Prabowo sendiri menunjukkan komitmen kuat untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun ke depan. Akan menjadi ironi jika Presiden berbicara soal kemandirian pangan, tapi para menterinya justru menebar keraguan.
Namun, karena kita hidup dalam sistem demokrasi, perbedaan pandangan tidak haram hukumnya. Justru hikmah bisa lahir dari silang pendapat yang sehat—asal jangan sampai berbeda pandangan dianggap musibah yang harus dibasmi.
Pencapaian swasembada pangan adalah cita-cita besar yang layak diperjuangkan. Tapi mari kita perjelas maknanya: swasembada pangan bukan hanya swasembada beras. Bukan pula hanya jagung atau kedelai. Mengacu pada UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, ada setidaknya 11 komoditas pangan strategis yang harus kita kelola serius. Ironisnya, sebagian besar dari komoditas tersebut—termasuk beras—masih kita impor dalam jumlah besar. Tahun ini saja, impor beras hampir menyentuh angka 4 juta ton.
Pertanyaan krusialnya: jika beras saja baru bisa ditangani sekarang, bagaimana dengan komoditas lain seperti jagung, kedelai, daging sapi, gula, bawang putih, dan seterusnya? Kapan pemerintah menyetop impor bahan-bahan ini? Tanpa jawaban yang jelas, kita hanya akan terjebak pada euforia sesaat soal beras, tanpa menyentuh akar masalah pangan nasional secara menyeluruh.
Pemerintah seharusnya sudah menyiapkan Grand Desain Pencapaian Swasembada Pangan 2027 lengkap dengan roadmap pelaksanaannya. Ini bukan sekadar dokumen indah di rak arsip, melainkan strategi nasional yang berpijak pada peta jalan konkret: mana komoditas yang realistis diswasembadakan dalam tiga tahun dan mana yang perlu waktu lebih panjang. Contoh: bisakah kita benar-benar swasembada kedelai dalam tiga tahun ke depan?
Untuk menyusun Grand Desain dan roadmap yang berkualitas, kejujuran data dan nurani adalah mutlak. Jangan bermain-main dengan statistik. Pendekatan teknokratik harus dikawinkan dengan pendekatan aspiratif dan politis, agar semua sektor bergerak sinergis dan efektif menghadapi tantangan.
Pertanyaannya: sudahkah Grand Desain ini disusun? Jika sudah, di mana masyarakat bisa mengakses dan mengawal implementasinya? Dan kementerian mana yang diberi mandat memegang “pedang samurai” untuk mengeksekusinya? Atau jangan-jangan memang belum ada, karena alasan klasik: keterbatasan?
Dari sisi strategis, Kementerian Koordinator Bidang Pangan sangat layak menjadi prime mover pencapaian swasembada pangan. Bersama kementerian teknis seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, seharusnya ada kolaborasi yang berorientasi hasil, bukan hanya kegiatan seremonial.
Khusus soal beras, tidak bisa dipungkiri: inilah komoditas politik sekaligus kebutuhan pokok rakyat. Di negeri ini, beras adalah nyawa. Tanpa beras, banyak dapur tak berasap. Maka, wajar jika swasembada beras ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Tapi jangan lupa, swasembada beras bukan satu-satunya indikator kedaulatan pangan.
Tahun ini, pemerintah mulai menghentikan impor beras. Tapi keberanian ini jangan berhenti sebagai tren sesaat. Kita butuh keberlanjutan. Jangan sampai tahun depan, saat panen gagal atau harga dunia murah, kita kembali membuka keran impor.
Mari kita dukung langkah menuju Indonesia tanpa impor beras—bukan karena beras satu-satunya penting, tapi karena ini bisa menjadi benchmark awal menuju kedaulatan pangan sejati. Tanpa data yang bohong, tanpa rencana yang setengah hati. Negeri besar ini tak boleh hanya gagah di satu komoditas. Jangan hanya gagah beras, tapi lemas di kedelai dan tumbang di daging!

Oleh: Entang Sastraatmadja






















